Ini Kata Ketum Kadin Soal Aturan Baru Amnesty Pajak

Oleh : Ridwan | Senin, 25 September 2017 - 11:03 WIB

Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)
Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Peraturan pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap harta yang tidak dilaporkan dalam surat pernyataan harta amnesti pajak dinilai berpotensi melahirkan masalah baru. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, bukan tak mungkin sistem pelaporan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak akan berbeda dengan persepsi Wajib Pajak (WP).

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani mengungkapkan, sistem pelaporan yang tidak dibuat self-assesment (penilaian diri) berpotensi melahirkan persekongkolan antara WP dengan petugas pajak. Makanya, pemerintah dianggap perlu menjembatani potensi perbedaan itu dengan memberikan kriteria nilai yang jelas.

"Harus ada kepastian, identifkasi secara jelas, dasarnya apa? Kalau misalkan, yang dilaporkan tanah itu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), itu berarti ada perbedaan. Karena dengan self-assesment, mungkin kami tidak gunakan harga NJOP sekarang yang mungkin lebih tinggi," jelas Rosan di Jakarta, (25/9/2017).

Menurutnya, tak jarang lebih atau kurang bayar pajak bukan disebabkan oleh kesengajaan WP itu sendiri. Melainkan, kealpaan yang terjadi pada proses audit yang dilakukan oleh akuntan.

Oleh karena itu, ia mengusulkan, agar tidak ada pemeriksaan lanjutan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) jika WP telah melakukan proses audit. "Kalau memang ada permasalahan, itu ya akuntannya, bukan perusahannya," terangnya.

Meski demikian, ia tetap mengapresiasi kelahiran Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tersebut. Bahkan sebelum aturan ini terbit, diakui bahwa pengusaha sudah diajak bicara oleh Menteri Keuangan. Adapun di dalam pembicaraan itu, Rosan bilang pengusaha ingin agar pelaporan tax amnesty yang belum komplit segera disempurnakan.

"Sementara, kalau yang sudah patuh, ya sudah, jangan dipertanyakan. Konsentrasi yang belum ikut tax amnesty, itu yang harus diperiksa dulu. Kalau belum sempurna ya disempurnakan. Kalau sengaja, ya tentu ada hukumnya yang berlaku," imbuhnya.

Sekadar informasi, pemerintah membebankan pajak penghasilan (PPh) lain kepada WP yang merupakan peserta tax amnesty, jika masih ada harta bersih yang belum dilaporkan di dalam Surat Pernyataan Harta ketika melaksanakan tax amnesty.

Peraturan ini merupakan turunan dari pasal 13 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Di dalam dasar beleid itu, pajak akan dibebankan kepada harta tambahan yang berada di dalam maupun luar negeri yang tidak diikutsertakan di dalam Surat Pernyataan Harta dan tercatat dimiliki WP sejak 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya KEK Pariwisata Mandalika, di Pantai Kuta NTB (20/10) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 13:18 WIB

Pemerintahan Presiden Jokowi-JK Berhasil Bangun Industri Pariwisata

Selama tiga tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah berhasil membangun industri pariwisata.

Ilustrasi Kedelai (Foto Ist)

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 12:57 WIB

Bea Masuk Impor Kedelai Sebaiknya Dihapuskan

Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan kebijakan bea masuk impor kedelai sebaiknya tetap dibebaskan karena memudahkan konsumen dan kalangan industri kecil di Tanah Air.…

PT. PHE-WMO Salurkan Dana SHOUM Rp 157.400.000 Via BAZNAS (Foto Ist)

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 12:48 WIB

PT. PHE-WMO Salurkan Dana SHOUM Rp 157.400.000 Via BAZNAS

PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE-WMO) bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membantu pembangunan sejumlah rumah ibadah, pengadaan sumber air bersih berupa pompa…

Dewi Hendrati selaku GM Marketing Communication Medina (Foto Nina)

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 12:40 WIB

Medina Meluncurkan Houseware Halal Pertama di Indonesia

lndonesia International Halal Expo (INHALEC) 2017 merupakan event internasional yang mengekspos dan membahas 10 sektor industri halal diselenggarakan oleh Indonesia Halal Lifestyle Centre (IHLC)…

Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya KEK Pariwisata Mandalika, di Pantai Kuta NTB (20/10) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 12:29 WIB

KEK Mandalika Hingga Tahun 2019 akan Ada 2000 Kamar Hotel

KEK Mandalika NTB diproyeksikan akan memiliki 10 ribu kamar hotel dengan target 2000 kamar hotel pada 2019