Ini Kata Ketum Kadin Soal Aturan Baru Amnesty Pajak

Oleh : Ridwan | Senin, 25 September 2017 - 11:03 WIB

Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)
Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Peraturan pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap harta yang tidak dilaporkan dalam surat pernyataan harta amnesti pajak dinilai berpotensi melahirkan masalah baru. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, bukan tak mungkin sistem pelaporan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak akan berbeda dengan persepsi Wajib Pajak (WP).

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani mengungkapkan, sistem pelaporan yang tidak dibuat self-assesment (penilaian diri) berpotensi melahirkan persekongkolan antara WP dengan petugas pajak. Makanya, pemerintah dianggap perlu menjembatani potensi perbedaan itu dengan memberikan kriteria nilai yang jelas.

"Harus ada kepastian, identifkasi secara jelas, dasarnya apa? Kalau misalkan, yang dilaporkan tanah itu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), itu berarti ada perbedaan. Karena dengan self-assesment, mungkin kami tidak gunakan harga NJOP sekarang yang mungkin lebih tinggi," jelas Rosan di Jakarta, (25/9/2017).

Menurutnya, tak jarang lebih atau kurang bayar pajak bukan disebabkan oleh kesengajaan WP itu sendiri. Melainkan, kealpaan yang terjadi pada proses audit yang dilakukan oleh akuntan.

Oleh karena itu, ia mengusulkan, agar tidak ada pemeriksaan lanjutan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) jika WP telah melakukan proses audit. "Kalau memang ada permasalahan, itu ya akuntannya, bukan perusahannya," terangnya.

Meski demikian, ia tetap mengapresiasi kelahiran Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tersebut. Bahkan sebelum aturan ini terbit, diakui bahwa pengusaha sudah diajak bicara oleh Menteri Keuangan. Adapun di dalam pembicaraan itu, Rosan bilang pengusaha ingin agar pelaporan tax amnesty yang belum komplit segera disempurnakan.

"Sementara, kalau yang sudah patuh, ya sudah, jangan dipertanyakan. Konsentrasi yang belum ikut tax amnesty, itu yang harus diperiksa dulu. Kalau belum sempurna ya disempurnakan. Kalau sengaja, ya tentu ada hukumnya yang berlaku," imbuhnya.

Sekadar informasi, pemerintah membebankan pajak penghasilan (PPh) lain kepada WP yang merupakan peserta tax amnesty, jika masih ada harta bersih yang belum dilaporkan di dalam Surat Pernyataan Harta ketika melaksanakan tax amnesty.

Peraturan ini merupakan turunan dari pasal 13 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Di dalam dasar beleid itu, pajak akan dibebankan kepada harta tambahan yang berada di dalam maupun luar negeri yang tidak diikutsertakan di dalam Surat Pernyataan Harta dan tercatat dimiliki WP sejak 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Ciputra Residence melakukan ground breaking proyek EcoHome Apartement di kawasan Citra Raya Tangerang Banten, Sabtu (16/12/2017).

Minggu, 17 Desember 2017 - 07:30 WIB

Ciputra Residence Bangun 4 Tower Apartemen Terjangkau

Kebutuhan akan hunian kian terus meningkat, melihat antuasiasme tersebut PT Ciputra Residence melakukan ground breaking proyek EcoHome Apartement di kawasan Citra Raya Tangerang Banten, Sabtu…

Ketua MUI Kiai Ma'ruf Amin bersama Ulama menggelar konfrensi Pers aksi bela palestina 1712 (foto hidayatulah)

Minggu, 17 Desember 2017 - 04:58 WIB

Ma'ruf Amin Pastikan Aksi Bela Palestina Tidak Ada Unsur Politis

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada unsur politik praktis dalam aksi bela Palestina yang akan digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Minggu (17/12).…

Presiden Jokowi berfoto bersama peserta Apel Kebangsaan Pemuda Islam Indonesia di pelataran Candi Prambanan, Sabtu (16/12). (Foto: BPMI)

Minggu, 17 Desember 2017 - 04:37 WIB

Enam Usulan Indonesia Terkait Penyelesaian Masalah Palestina

Presiden juga sudah menyampaikan enam usulan Indonesia dalam KTT luar biasa OKI.

Presiden Jokowi berfoto bersama peserta Apel Kebangsaan Pemuda Islam Indonesia di pelataran Candi Prambanan, Sabtu (16/12). (Foto: BPMI)

Minggu, 17 Desember 2017 - 04:30 WIB

Presiden Jokowi Yakin Aksi Bela Palestina Berlangsung Tertib

Presiden Joko Widodo meyakini Aksi Bela Palestina yang akan berlangsung pada 17 Desember 2017 atau disebut aksi 1712 berlangsung dengan tertib.

Menteri Pemuda dan Olah raga Imam Nahrawi (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 17 Desember 2017 - 04:15 WIB

Menpora Harapkan Pemuda Harus Siap Tanggulangi Bencana

Menteri Pemuda dan Olah raga Imam Nahrawi meminta pemuda Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) dan Barisan Serbaguna NU (Banser) siap dalam penanggulangan bencana alam.