API Berharap UKM Ikuti Aturan Pemerintah

Oleh : Herry Barus | Senin, 18 September 2017 - 21:00 WIB

Produk Tekstil (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)
Produk Tekstil (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Solo- Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah berharap usaha kecil dan menengah (UKM) mengikuti aturan pemerintah khususnya terkait perpajakan agar program kemitraan antara pelaku industri besar dengan UKM bisa berjalan dengan baik.

"Mengenai peraturan kemitraan antara pengusaha besar dengan pelaku UKM memang bukan sesuatu yang baru dan kami menyambut peraturan tersebut. Meski demikian hingga saat ini kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) masih menjadi kendala UKM," kata Wakil Ketua API Jawa Tengah Liliek Setiawan di Solo, Senin (18/9/2017)

Menurut dia, sebetulnya NPWP bukan sesuatu yang baru karena aturan main dari pemerintah diharuskan seperti itu. Tetapi dalam praktiknya, dikatakannya, tidak serta merta bisa terjadi secara otomatis.

"Karena memang kita tahu bahwa kami yang berada di industri menengah besar diimbau untuk bermitra dengan UKM, kenyataan yang dihadapi adalah tidak semuanya PKP atau ber-NPWP. Bagaimana kami bisa menjalani program jika mitra kerja tidak memiliki satu paham yang sama," katanya.

Terkait hal itu, pihaknya berharap pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak bisa membantu dari sisi sosialisasi terkait pentingnya kewajiban perpajakan kepada para pelaku UKM.

"Salah satunya dengan menyelenggarakan sosialisasi, seperti amnesti pajak kemarin. Harus gencar disosialisasikan supaya seluruh 'stakeholder' mulai dari besar, menengah, mikro, kecil, bahkan gurem paham bahwa membayar pajak itu penting, dengan begitu antara pelaku industri besar dengan UKM bisa kolaborasi," katanya.
 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah (FotoIst)

Rabu, 26 September 2018 - 06:30 WIB

Pakar Ekonomi Perlu Perdalam Analisis Perilaku Pasar

Pakar ekonomi dan akademisi perlu memperdalam analisis dan survei mengenai perilaku pelaku pasar, kata Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah.

Ilustrasi Surat Utang Negara (SUN) (Antaranews.com)

Rabu, 26 September 2018 - 06:15 WIB

Lelang SUN Serap Rp 20 Triliun

Pemerintah menyerap dana sebesar Rp20 triliun dari lelang enam seri Surat Utang Negara (SUN) untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan total penawaran…

Bank Indonesia

Rabu, 26 September 2018 - 06:00 WIB

BI Optimis Nilai Rupiah Kembali Stabil

Bank Indonesia (BI) optimistis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bisa stabil dari saat ini yang masih di kisaran Rp14.810.

KKP Dorong Industri Mutiara Nasional Bersaing di Kancah Dunia

Selasa, 25 September 2018 - 18:00 WIB

Investor Tiongkok akan Berinvestasi Budi Daya Mutiara di Flores Timur

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Flores Timur Yohanes Kopong mengatakan sebanyak lima perusahaan berminat menamamkan modalnya atau berinvestasi…

Presiden Jokowi hUT Kadin (Foto Herlambang)

Selasa, 25 September 2018 - 18:00 WIB

Bergabungnya Rosan ke TKN Tak Pengaruhi Netralitas Pengusaha

Bergabungnya Ketua Umum Kamar Dagang dan Indonesia (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani dalam Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf tidak memengaruhi netralitas pengusaha, kata Ketua Bidang Organisasi…