API Berharap UKM Ikuti Aturan Pemerintah

Oleh : Herry Barus | Senin, 18 September 2017 - 21:00 WIB

Produk Tekstil (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)
Produk Tekstil (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Solo- Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah berharap usaha kecil dan menengah (UKM) mengikuti aturan pemerintah khususnya terkait perpajakan agar program kemitraan antara pelaku industri besar dengan UKM bisa berjalan dengan baik.

"Mengenai peraturan kemitraan antara pengusaha besar dengan pelaku UKM memang bukan sesuatu yang baru dan kami menyambut peraturan tersebut. Meski demikian hingga saat ini kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) masih menjadi kendala UKM," kata Wakil Ketua API Jawa Tengah Liliek Setiawan di Solo, Senin (18/9/2017)

Menurut dia, sebetulnya NPWP bukan sesuatu yang baru karena aturan main dari pemerintah diharuskan seperti itu. Tetapi dalam praktiknya, dikatakannya, tidak serta merta bisa terjadi secara otomatis.

"Karena memang kita tahu bahwa kami yang berada di industri menengah besar diimbau untuk bermitra dengan UKM, kenyataan yang dihadapi adalah tidak semuanya PKP atau ber-NPWP. Bagaimana kami bisa menjalani program jika mitra kerja tidak memiliki satu paham yang sama," katanya.

Terkait hal itu, pihaknya berharap pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak bisa membantu dari sisi sosialisasi terkait pentingnya kewajiban perpajakan kepada para pelaku UKM.

"Salah satunya dengan menyelenggarakan sosialisasi, seperti amnesti pajak kemarin. Harus gencar disosialisasikan supaya seluruh 'stakeholder' mulai dari besar, menengah, mikro, kecil, bahkan gurem paham bahwa membayar pajak itu penting, dengan begitu antara pelaku industri besar dengan UKM bisa kolaborasi," katanya.
 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Bamsoet.com)

Kamis, 26 April 2018 - 23:00 WIB

Bamsoet Pastikan Pesta Demokrasi 2018/2019 Tak Ganggu Kerja Parlemen

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memastikan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 tidak akan mengganggu kerja-kerja parlemen.

Presiden Jokowi dan Pimpinan PKS (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 26 April 2018 - 22:30 WIB

PDIP: Pertemuan Presiden Jokowi-PKS Tidak Pecah Koalisi

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan petinggi PKS tidak bertujuan memecah belah koalisi PKS-Gerindra di Pemilu Presiden (Pilpres)…

Ketua DPP PKS, Al Muzzammil Yusuf

Kamis, 26 April 2018 - 22:00 WIB

Pertemuan Presiden Jokowi-PKS Bicarakan Perkembangan Politik Jelang Pilpres 2019

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzammil Yusuf membenarkan ada pertemuan antara petinggi PKS dengan Presiden Joko Widodo sebanyak dua kali secara informal.

Teguh Santosa Sekjen Hubungan Luar Negeri Indonesia-Korut Bertemu Dengan Presiden Presidium Majelis Tertinggi Korea, Kim Yong Nam.

Kamis, 26 April 2018 - 21:53 WIB

Teguh Santosa: Kolonial Cabik-Cabik Persatuan Dua Korea

Perdamaian di Semenanjung Korea merupakan amanat konstitusi baik di Korea Utara maupun Korea Selatan. Selama ini, perdamaian di Semenanjung Korea sulit diwujudkan karena intervensi kekuatan…

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 26 April 2018 - 21:30 WIB

Partai Gerindra Tak Persoalkan Pertemuan Presiden Jokowi-PKS

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan partainya tidak mempersoalkan adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri yang…