ADB Kucurkan US$1 Miliar bagi Sektor Energi Indonesia

Oleh : Wiyanto | Kamis, 14 September 2017 - 21:38 WIB

Bank Pembangunan Asia/ADB (Foto ist)
Bank Pembangunan Asia/ADB (Foto ist)

INDUSTRY.co.id - Filipina-Dewan Direktur Asian Development Bank (ADB)  menyetujui dua pinjaman yang total bernilai hingga $1,1 miliar untuk memperkuat dan mendiversifikasi sektor energi Indonesia sektor yang dipandang penting dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

Pertama adalah pinjaman berbasis kebijakan senilai $500 juta (termasuk $100 juta dari Dana Infrastruktur ASEAN atau AIF) untuk Program Energi Berkelanjutan dan Inklusif (SIEP)—Subprogram 2. Yang kedua adalah pinjaman berbasis hasil senilai $600 juta bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang dijamin oleh Republik Indonesia, untuk meningkatkan akses ke layanan energi berkelanjutan dan modern di kawasan timur Indonesia. 

“Meningkatkan akses ke sumber energi yang terjangkau dan berkelanjutan adalah prasyarat agar pemerintah dapat memenuhi aspirasi pertumbuhan ekonominya,” kata Winfried Wicklein, Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia di Filipina, Kamis (15/9/2017).

Kedua pinjaman yang disetujui hari ini masing-masing akan memperbaiki  iklim kebijakan yang memungkinkan peningkatan investasi publik dan swasta di sektor energi Indonesia, serta mendukung dan membangun jaringan distribusi listrik di Indonesia kawasan timur.

Ia katakan, sektor energi Indonesia menghadapi berbagai masalah yang saling berkaitan dan berdampak panjang di sepanjang rantai nilainya, mulai dari pasokan energi primer hingga distribusi kelistrikan. Hal ini menyebabkan sekitar 23 juta penduduk Indonesia kekurangan akses listrik. Subsidi energi selama bertahun-tahun mengakibatkan kurangnya investasi di sektor ini.

“Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara dalam mengembangkan sumber daya energi terbarukan seperti sinar surya, angin, dan biomassa. Keadaan tersebut menyebabkan industri kelistrikan bergantung pada batu bara, yang mengambil porsi lebih dari 50 persen pembangkitan energi pada 2016,” katanya.
 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menperin Airlangga Hartarto beserta Dirjen IKTA Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono saat mengunjungi pabrik mainan PT Mattel Indonesia (Foto: Humas)

Selasa, 23 Januari 2018 - 21:55 WIB

Menperin: SNI Wajib Mainan Hanya Untuk Korporasi, Bukan Personal

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menegaskan, SNI wajib mainan berlaku untuk korporasi yang akan melakukan penjualan atau distribusi di Indonesia.

Komunitas Lari BAZNAZ. (Dok. Industry.co.id)

Selasa, 23 Januari 2018 - 21:47 WIB

Kampanye BAZNAS Merambah ke Komunitas Lari

Dalam rangka perayaan milad Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ke-17, BAZNAS meluncurkan program Baznas Runner pada Minggu (21/1). BAZNAS Runner adalah komunitas lari yang memiliki visi yaitu…

Asisten Deputi Bidang Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal pada Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM, Willem Halomoan Pasaribu dalam acara Sosialisasi Program KUR perdana tahun 2018 di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/1/2018).

Selasa, 23 Januari 2018 - 21:43 WIB

Pemerintah Tetapkan Pagu Anggaran Subsidi KUR 2018 senilai Rp 13.66 T

Pada tahun 2018 ini, pemerintah terus menunjukkan keberpihakan kepada usaha mikro, kecil dan menegah untuk meningkatkan akses pada sumber pembiayaan. Target alokasi penyaluran KUR bertambah…

baznaz pecahkan rekor muri

Selasa, 23 Januari 2018 - 20:38 WIB

Disaksikan BAZNAS, Infak PNS "5 Menit Rp 622 Juta" Pecahkan Rekor Muri

Disaksikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menorehkan "tinta emas" di Museum Rekor Indonesia (Muri). Pemecahan rekor yang telah ditandatangani…

Presiden Jokowi bersama Panglima TNI dan Kapolri (Foto Setkab)

Selasa, 23 Januari 2018 - 20:15 WIB

Rapim TNI/ Polri Dukung Kebijakan Pemerintah

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan rapat pimpinan (Rapim) TNI/Polri 2018 yang digelar guna memantapkan profesionalitas dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah.