ICW Beberkan Korupsi Bidang Kesehatan Rp890,1 Miliar

Oleh : Herry Barus | Selasa, 12 September 2017 - 05:10 WIB

Indonesia Corruption Watch (ICW) (suara-islam)
Indonesia Corruption Watch (ICW) (suara-islam)

INDUSTRY.co.id - Samarinda- Indonesia Corruption Watch membeberkan kasus korupsi khusus di bidang kesehatan dari 14 provinsi di Indonesia senilai Rp890,1 miliar dalam periode 2010-2016 dengan nilai suap sebesar Rp1,6 miliar dan melibatkan 519 tersangka.

"Hasil temuan pemantauan kasus korupsi bidang kesehatan yang menyeret 519 tersangka ini ada pada 219 kasus," ujar Dewi Angraeni, dari Divisi Kampanye Publik ICW saat acara media briefing tentang Hasil Penelitian Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Samarinda, Senin (11/9/217)

Dari 219 kasus tersebut, lanjutnya, dua kasus terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Modus yang terjadi di kabupaten ini adalah penyalahgunaan anggaran untuk pengadaan mobil ambulans tahun 2010 dan masuk pengadilan tahun 2011.

Kemudian kasus dana hibah jaminan kesehatan tahun 2008 senilai Rp914 juta yang baru ditangani oleh kejaksaan kabupaten setempat tahun 2011.

Dua kasus korupsi dengan objek sarana prasarana dan dana jaminan kesehatan tersebut melibatkan enam tersangka, yakni lima orang yang statusnya PNS dan satu orang yang merupakan rekanan.

"Sebenarnya masih banyak kasus-kasus yang mengarah pada tindak pidana korupsi bidang kesehatan, namun karena masih dalam tahap penyidikan, jadi belum kami masukkan dalam daftar temuan kami. Kalau pengadilan sudah menetapkan tersangka, baru kami masukkan di data kasus korupsi," tutur Dewi.

Ia melanjutkan, bidang kesehatan merupakan salah satu bidang yang menjadi perhatian serius ICW agar dikelola secara transparan dan bebas dari korupsi, karena beberapa hal dari kesehatan merupakan sektor dasar yang menjamin hak kesehatan warga.

Alasan lainnya adalah karena anggaran kesehatan dari APBN dan APBD selalu meningkat setiap tahun, pengelolaan anggaran kesehatan masih kurang efisien dan rawan korupsi sehingga program kesehatan tidak efektif, dan derajat kesehatan rakyat masih belum menunjukkan performa yang baik.

Atas dasar ini, ICW berkerja sama dengan berbagai lembaga di daerah-daerah yang kredibel dan sungguh-sungguh menjadikan Indonesia bebas dari korupsi, salah satunya adalah menggandeng Center for Regional Policy Study (CRPS) Provinsi Kaltim.

"Sebenarnya kami maunya dari 34 provinsi di Indonesia, semua terdapat lembaga yang bisa diajak kerja sama memantau berbagai langkah terkait korupsi, tapi karena kemampuan kami yang terbatas dan kebetulan di Samarinda ada CRPS Kaltim yang kami anggap kompeten, maka kami hanya mampu memantau di 14 provinsi, termasuk di Kaltim," ucap Dewi. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kemenpar Tetapkan 100 Event Berskala Internasional (Foto Dije)

Selasa, 26 September 2017 - 14:12 WIB

Kemenpar-Kemenkes Kembangkan Wisata Kesehatan

Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kesehatan sepakat untuk mengembangkan Pariwisata Kesehatan Internasional melalui penandatanganan nota kesepahaman dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)…

PT Bayu Buana Tbk

Selasa, 26 September 2017 - 14:11 WIB

Bayu Buana Targetkan Penjualan Tiket Rp 70 Miliar Hingga Akhir Tahun

PT Bayu Buana Travel Tbk menargetkan total pendapatan Rp 70 miliar dari penjualan tiket dan paket pariwisata hingga akhir 2017.

Kebun Kelapa Sawit (Ist)

Selasa, 26 September 2017 - 14:07 WIB

Indonesia Siap Pasok Delapan Juta Ton Minyak Sawit ke Eropa

Indonesia siap memasok minyak sawit lestari hingga 8 juta ton ke pasar Eropa untuk memenuhi permintaan di kawasan tersebut yang diperkirakan mencapai 6 juta ton pada 2020.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Kemenperin dok)

Selasa, 26 September 2017 - 14:05 WIB

Menperin Airlangga: Harga Gas Blok Masela Masih Belum Cocok

Pemerintah akan memberikan insentif untuk industri yang akan menggunakan dan membeli gas di Blok Masela. Meski akan diberikan insentif tetap saja belum ada industri yang menyatakan tertarik…

Ilustrasi Apartemen (Ilustrasi)

Selasa, 26 September 2017 - 14:01 WIB

Kebijakan Infrastrutur Pemerintah di Jalur Tepat

CEO dan komisaris perusahaan pengembang Crown Group, Iwan Sunito menyatakan kebijakan di sektor infrastruktur yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah berada di jalur yang tepat.