ICW Beberkan Korupsi Bidang Kesehatan Rp890,1 Miliar

Oleh : Herry Barus | Selasa, 12 September 2017 - 05:10 WIB

Indonesia Corruption Watch (ICW) (suara-islam)
Indonesia Corruption Watch (ICW) (suara-islam)

INDUSTRY.co.id - Samarinda- Indonesia Corruption Watch membeberkan kasus korupsi khusus di bidang kesehatan dari 14 provinsi di Indonesia senilai Rp890,1 miliar dalam periode 2010-2016 dengan nilai suap sebesar Rp1,6 miliar dan melibatkan 519 tersangka.

"Hasil temuan pemantauan kasus korupsi bidang kesehatan yang menyeret 519 tersangka ini ada pada 219 kasus," ujar Dewi Angraeni, dari Divisi Kampanye Publik ICW saat acara media briefing tentang Hasil Penelitian Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Samarinda, Senin (11/9/217)

Dari 219 kasus tersebut, lanjutnya, dua kasus terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Modus yang terjadi di kabupaten ini adalah penyalahgunaan anggaran untuk pengadaan mobil ambulans tahun 2010 dan masuk pengadilan tahun 2011.

Kemudian kasus dana hibah jaminan kesehatan tahun 2008 senilai Rp914 juta yang baru ditangani oleh kejaksaan kabupaten setempat tahun 2011.

Dua kasus korupsi dengan objek sarana prasarana dan dana jaminan kesehatan tersebut melibatkan enam tersangka, yakni lima orang yang statusnya PNS dan satu orang yang merupakan rekanan.

"Sebenarnya masih banyak kasus-kasus yang mengarah pada tindak pidana korupsi bidang kesehatan, namun karena masih dalam tahap penyidikan, jadi belum kami masukkan dalam daftar temuan kami. Kalau pengadilan sudah menetapkan tersangka, baru kami masukkan di data kasus korupsi," tutur Dewi.

Ia melanjutkan, bidang kesehatan merupakan salah satu bidang yang menjadi perhatian serius ICW agar dikelola secara transparan dan bebas dari korupsi, karena beberapa hal dari kesehatan merupakan sektor dasar yang menjamin hak kesehatan warga.

Alasan lainnya adalah karena anggaran kesehatan dari APBN dan APBD selalu meningkat setiap tahun, pengelolaan anggaran kesehatan masih kurang efisien dan rawan korupsi sehingga program kesehatan tidak efektif, dan derajat kesehatan rakyat masih belum menunjukkan performa yang baik.

Atas dasar ini, ICW berkerja sama dengan berbagai lembaga di daerah-daerah yang kredibel dan sungguh-sungguh menjadikan Indonesia bebas dari korupsi, salah satunya adalah menggandeng Center for Regional Policy Study (CRPS) Provinsi Kaltim.

"Sebenarnya kami maunya dari 34 provinsi di Indonesia, semua terdapat lembaga yang bisa diajak kerja sama memantau berbagai langkah terkait korupsi, tapi karena kemampuan kami yang terbatas dan kebetulan di Samarinda ada CRPS Kaltim yang kami anggap kompeten, maka kami hanya mampu memantau di 14 provinsi, termasuk di Kaltim," ucap Dewi. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bank Mandiri Syariah (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 23 Januari 2018 - 22:14 WIB

Bank Mandiri Syariah Berharap Dapat Ruang Besar Untuk Biayai Infrastruktur

Jakarta-Bank Mandiri Syariah mengharapkan diberikan ruang yang cukup lebar untuk terlibat pada pendanaan proyek-proyek infrastruktur yang digagas pemerintah.

Menperin Airlangga Hartarto beserta Dirjen IKTA Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono saat mengunjungi pabrik mainan PT Mattel Indonesia (Foto: Humas)

Selasa, 23 Januari 2018 - 21:55 WIB

Menperin: SNI Wajib Mainan Hanya Untuk Korporasi, Bukan Personal

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menegaskan, SNI wajib mainan berlaku untuk korporasi yang akan melakukan penjualan atau distribusi di Indonesia.

Komunitas Lari BAZNAZ. (Dok. Industry.co.id)

Selasa, 23 Januari 2018 - 21:47 WIB

Kampanye BAZNAS Merambah ke Komunitas Lari

Dalam rangka perayaan milad Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ke-17, BAZNAS meluncurkan program Baznas Runner pada Minggu (21/1). BAZNAS Runner adalah komunitas lari yang memiliki visi yaitu…

Asisten Deputi Bidang Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal pada Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM, Willem Halomoan Pasaribu dalam acara Sosialisasi Program KUR perdana tahun 2018 di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/1/2018).

Selasa, 23 Januari 2018 - 21:43 WIB

Pemerintah Tetapkan Pagu Anggaran Subsidi KUR 2018 senilai Rp 13.66 T

Pada tahun 2018 ini, pemerintah terus menunjukkan keberpihakan kepada usaha mikro, kecil dan menegah untuk meningkatkan akses pada sumber pembiayaan. Target alokasi penyaluran KUR bertambah…

baznaz pecahkan rekor muri

Selasa, 23 Januari 2018 - 20:38 WIB

Disaksikan BAZNAS, Infak PNS "5 Menit Rp 622 Juta" Pecahkan Rekor Muri

Disaksikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menorehkan "tinta emas" di Museum Rekor Indonesia (Muri). Pemecahan rekor yang telah ditandatangani…