Kontroversi Nobel

Oleh : Jaya Suprana | Senin, 11 September 2017 - 17:35 WIB

Jaya Suprana. (Foto: IST)
Jaya Suprana. (Foto: IST)

INDUSTRY.co.id. PENERIMA anugerah penghargaan Nobel termuda, Malaa Yousafzai berkicau lewat twitter yang sengaja tidak saya terjemahkan agar tidak kehilangan inti sukma yang sebenarnya sebagai berikut, "Every time I see the news, my heart breaks at the suffering of the Rohingya Muslims in Myanmar. I call for the following : Stop the violence. Today we have seen pctures of small children killed by Myanmar's security forces. He children attacked no one, but still their homes we burned to the ground. 

If their home is not Mynmaar, where they lived for grenerations, then where is it? Rohingya people should be given citizenship in Myanmar, the country where they were born. Other countries, including my own country Pakistan, should follow Bangladesh's example and give food, shellter and access to education to the Rohingya families fleeing violence and terror. Over the last several years, I have repeatedly condemned this tragic and shameful treatment. I am still waiting for my fellow Nobel laureate Aung San Suu Kyi to do the same. The world is waiting and the Rohingya Muslims are waiting".

Petisi Terbuka

11 penerima Nobel lainnya, termasuk Desmond Tutu menandatangani sebuah surat petisi terbuka yang secara tegas menyalahkan sikap Aung San Suu Kyi dalam kasus tragedi Rohingya bahkan menuntut agar penghargaan Nobel untuk Aung San Suu Kyi dibatalkan.

Tuntutan pembatalan akibat sikap pemimpin Aung San Suu Kyi dianggap tidak berpihak ke masyarakat Rohingya dengan alasan bahwa masyarakat Rohingnya adalah para warga ilegal yang tidak berhak untuk bermukim di Myanmar maka wajar bahwa kaum Rohingya harus diusir ke luar dari bumi Myanmar.

Ilegal

Stigmasisasi ilegal terhadap kaum Rohingya mirip dengan stigmasisasi ilegal terhadap warga Bukit Duri, Kalijodo, Pasar Ikan, Kalibata, Luar Batang demi membenarkan kebijakan menggusur rakyat atas nama pembangunan.

Pada kenyataan, warga Bukit Duri dan para warga bantaran Kali Ciliwung sudah turun-menurun sejak masa sebelum Kota Jakarta masih disebut oleh kaum penjajah sebagai Batavia.

Sungguh ironis bahwa pemerintah DKI Jakarta masa kini didukung oleh masyarakat yang tidak tergusur, sampai begitu tega hati menstigmasisasi warga Indonesia yang sudah turun menurun bermukim di bumi Indonesia sebagai warga ilegal.

Sama ironisnya dengan pemerintah Myanmar masa kini didukung oleh Aung San Suu Kyi sebagai penerima Nobel, tega hati menstigmasisasi kaum Rohingya yang sudah turun menurun bermukim di kawasan Rakhine  sejak sebelum kedaulatan Myanmar masa kini, sebagai warga ilegal yang tidak berhak bermukim di persada Myanmar.

Kontroversial

Penghargaan Nobel memang senantiasa kontroversial selama komite Nobel memang tidak melepaskan diri dari kepentingan politik. Misalnya, Boris Pasternak dan Aleksandr Solzhenitsyn memperoleh Nobel bukan murni atas pertimbangan estetikal terhadap karya-karya tulis mereka namun juga lebih pada pertimbangan politikal.

Penghargaan Nobel bagi Bertrand Russel memperoleh tantangan keras dari mereka terutama gereja Inggeris yang tidak setuju atas pemikiran pemikir abad XX yang mengaku atheist itu. Sementara Jean Paul Sartre malah menolak anugerah Nobel bagi dirinya akibat mencium aroma politik kurang sedap di balik penghargaan yang dianggap paling bergengsi di planet bumi ini.

Nobel untuk Henry Kissinger dan Barack Obama juga sempat dihunjam protes keras berbagai pihak yang menganggap kedua beliau tidak layak memperoleh penghargaan.

Seorang anggota komite Nobel, Kaare Kristiansen meyakini Yasir Arafat adalah teroris maka mati-matian menentang anugerah Nobel bagi sang pemimpin Palestina yang dianugerahi Nobel bersama pemimpin Israel, Shimon Peres dan Yitzhak Rabin.

Kemanusiaan

Kini yang lebih penting adalah menjaga dan mencegah agar jangan sampai kontroversi Nobel mengaburkan inti permasalahan yang sebenarnya yaitu angkara murka genocida yang dilakukan terhadap kaum Rohingya di Myanmar.

Yang lebih penting dan perlu adalah bagaimana cara memperoleh kesepakatan bersama untuk menyelamatkan kaum Rohingya di Rakhine, Myanmar dari cengkeraman angkara murka pembinasaan manusia oleh sesama manusia yang jelas tidak layak dibenarkan sebab merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia serta Kemanusiaan Adil dan Beradab. [***]

_Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan_

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bank BTN Dukung Penguatan Usaha Kecil Menengah (Foto Rizki Meirino)

Minggu, 19 November 2017 - 16:00 WIB

Masuk Daftar MSCI, Saham BBTN Bakal Banyak Peminat

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menilai masuknya saham perseroan ke dalam Morgan Stanley Capital International (MSCI) Global Standard Index merupakan kepercayaan yang harus dijaga dengan meningkatkan…

PT Pertamina Lubricants (Foto Ist)

Minggu, 19 November 2017 - 15:59 WIB

Pertamina Lubricants Meraih Platinum SNI Award 2017

Perseroan Terbatas Pertamina Lubricants berhasil meraih Platinum SNI Award 2017 untuk kategori Perusahaan Besar Barang Sektor Kimia dan Serba Aneka dari Badan Standardisasi Nasional.

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)

Minggu, 19 November 2017 - 15:51 WIB

Produksi Migas MEDCO Naik

Produksi minyak dan gas bumi PT Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Natuna Ltd naik pada semester pertama 2017 dibanding periode sama tahun sebelumnya yang antara lain disebabkan adanya pengambilalihan…

Listrik Ilustrasi

Minggu, 19 November 2017 - 15:47 WIB

YLKI: Konsumsi Listrik Indonesia Masih Rendah

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan konsumsi listrik Indonesia masih rendah sehingga penghapusan tarif listrik kelas daya terendah tidak tepat…

Teguh Santosa Ketua Umum SMSI (Foto Ist)

Minggu, 19 November 2017 - 15:33 WIB

PWI Fasilitasi UKW untuk Wartawan Perusahaan Media Siber Anggota SMSI

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memberi kesempatan kepada wartawan yang bekerja di perusahaan media siber anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan…