Kontroversi Nobel

Oleh : Jaya Suprana | Senin, 11 September 2017 - 17:35 WIB

Jaya Suprana. (Foto: IST)
Jaya Suprana. (Foto: IST)

INDUSTRY.co.id. PENERIMA anugerah penghargaan Nobel termuda, Malaa Yousafzai berkicau lewat twitter yang sengaja tidak saya terjemahkan agar tidak kehilangan inti sukma yang sebenarnya sebagai berikut, "Every time I see the news, my heart breaks at the suffering of the Rohingya Muslims in Myanmar. I call for the following : Stop the violence. Today we have seen pctures of small children killed by Myanmar's security forces. He children attacked no one, but still their homes we burned to the ground. 

If their home is not Mynmaar, where they lived for grenerations, then where is it? Rohingya people should be given citizenship in Myanmar, the country where they were born. Other countries, including my own country Pakistan, should follow Bangladesh's example and give food, shellter and access to education to the Rohingya families fleeing violence and terror. Over the last several years, I have repeatedly condemned this tragic and shameful treatment. I am still waiting for my fellow Nobel laureate Aung San Suu Kyi to do the same. The world is waiting and the Rohingya Muslims are waiting".

Petisi Terbuka

11 penerima Nobel lainnya, termasuk Desmond Tutu menandatangani sebuah surat petisi terbuka yang secara tegas menyalahkan sikap Aung San Suu Kyi dalam kasus tragedi Rohingya bahkan menuntut agar penghargaan Nobel untuk Aung San Suu Kyi dibatalkan.

Tuntutan pembatalan akibat sikap pemimpin Aung San Suu Kyi dianggap tidak berpihak ke masyarakat Rohingya dengan alasan bahwa masyarakat Rohingnya adalah para warga ilegal yang tidak berhak untuk bermukim di Myanmar maka wajar bahwa kaum Rohingya harus diusir ke luar dari bumi Myanmar.

Ilegal

Stigmasisasi ilegal terhadap kaum Rohingya mirip dengan stigmasisasi ilegal terhadap warga Bukit Duri, Kalijodo, Pasar Ikan, Kalibata, Luar Batang demi membenarkan kebijakan menggusur rakyat atas nama pembangunan.

Pada kenyataan, warga Bukit Duri dan para warga bantaran Kali Ciliwung sudah turun-menurun sejak masa sebelum Kota Jakarta masih disebut oleh kaum penjajah sebagai Batavia.

Sungguh ironis bahwa pemerintah DKI Jakarta masa kini didukung oleh masyarakat yang tidak tergusur, sampai begitu tega hati menstigmasisasi warga Indonesia yang sudah turun menurun bermukim di bumi Indonesia sebagai warga ilegal.

Sama ironisnya dengan pemerintah Myanmar masa kini didukung oleh Aung San Suu Kyi sebagai penerima Nobel, tega hati menstigmasisasi kaum Rohingya yang sudah turun menurun bermukim di kawasan Rakhine  sejak sebelum kedaulatan Myanmar masa kini, sebagai warga ilegal yang tidak berhak bermukim di persada Myanmar.

Kontroversial

Penghargaan Nobel memang senantiasa kontroversial selama komite Nobel memang tidak melepaskan diri dari kepentingan politik. Misalnya, Boris Pasternak dan Aleksandr Solzhenitsyn memperoleh Nobel bukan murni atas pertimbangan estetikal terhadap karya-karya tulis mereka namun juga lebih pada pertimbangan politikal.

Penghargaan Nobel bagi Bertrand Russel memperoleh tantangan keras dari mereka terutama gereja Inggeris yang tidak setuju atas pemikiran pemikir abad XX yang mengaku atheist itu. Sementara Jean Paul Sartre malah menolak anugerah Nobel bagi dirinya akibat mencium aroma politik kurang sedap di balik penghargaan yang dianggap paling bergengsi di planet bumi ini.

Nobel untuk Henry Kissinger dan Barack Obama juga sempat dihunjam protes keras berbagai pihak yang menganggap kedua beliau tidak layak memperoleh penghargaan.

Seorang anggota komite Nobel, Kaare Kristiansen meyakini Yasir Arafat adalah teroris maka mati-matian menentang anugerah Nobel bagi sang pemimpin Palestina yang dianugerahi Nobel bersama pemimpin Israel, Shimon Peres dan Yitzhak Rabin.

Kemanusiaan

Kini yang lebih penting adalah menjaga dan mencegah agar jangan sampai kontroversi Nobel mengaburkan inti permasalahan yang sebenarnya yaitu angkara murka genocida yang dilakukan terhadap kaum Rohingya di Myanmar.

Yang lebih penting dan perlu adalah bagaimana cara memperoleh kesepakatan bersama untuk menyelamatkan kaum Rohingya di Rakhine, Myanmar dari cengkeraman angkara murka pembinasaan manusia oleh sesama manusia yang jelas tidak layak dibenarkan sebab merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia serta Kemanusiaan Adil dan Beradab. [***]

_Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan_

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Asosiasi Wartawan Korea (dok INDUSTRY.co.id)

Sabtu, 26 Mei 2018 - 22:37 WIB

Wartawan Negeri K-Pop Kunjungi Pulau Bali

Presiden Asosiasi Wartawan Korea Jung Kyu Sung disertai sembilan orang wartawan Korea Selatan saat ini tengah berada di Pulau Dewata. Selama tujuh hari, 24-31 Mei, para wartawan negeri K-Pop…

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di lokasi pembangunan Jembatan Kali Kuto

Sabtu, 26 Mei 2018 - 21:27 WIB

Jembatan Kali Kuto Bisa Dilewati H-2 Lebaran, Pengalihan Lalu Lintas Disiapkan

Pemudik yang melalui tol fungsional nantinya tidak dikenakan tarif. Kondisi jalan tol fungsional terdiri dari 132 km merupakan lapisan beton (rigid) dan 18 km berupa aspal.

Menteri Basuki saat meninjau ruas tol Pejagan-Pemalang

Sabtu, 26 Mei 2018 - 20:36 WIB

Kementerian PUPR Pastikan Ruas Tol Brebes Timur-Pemalang Dalam Kondisi Mantap Untuk Mudik 2018

Dengan dibukanya ruas tol Brebes Timur- Pemalang, maka pemudik yang akan ke arah Semarang pada tahun 2018 tidak lagi keluar di Pintu Tol Brebes Timur

Garis Polisi (Industry.co.id)

Sabtu, 26 Mei 2018 - 19:53 WIB

Terlalu, Curi Jengkol Dua Pemuda Aceh Dihakimi Massa

Dua pemuda babak belur dihakimi massa, karena ketangkap tangan mencuri buah jengkol di kebun milik warga di Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Jumat (25/5/2018) malam.

Menteri BUMN Rini Soemarno (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 26 Mei 2018 - 19:47 WIB

BUMN Diminta Bersinergi Benahi Perumahan Karyawan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta untuk bersinergi untuk membenahi rumah-rumah dinas maupun milik karyawan yang sudah tidak layak huni.