Kebijakan Lartas Bahan Baku Buat Resah Pelaku Industri

Oleh : Ridwan | Jumat, 08 September 2017 - 08:48 WIB

Kebun Tembakau (Ist)
Kebun Tembakau (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana untuk menerbitkan Lartas (Larangan dan Pembatasan) impor bahan baku industri. Kebijakan ini membuat resah pelaku industri.

Hal ini dikarenakan sejumlah komoditas bahan baku belum bisa sepenuhnya dipenuhi industri domestik. Adapun bilamana Lartas tersebut berhasil terbit maka industri nasional akan kesulitan untuk memperoleh bahan baku sehingga berdampak pada penurunan daya saing dan produktivitas industri

Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia, Muhaimin Moeftie mengatakan, kebutuhan tembakau sebagai bahan baku industri rokok dalam negeri adalah lebih dari 300 ribu ton per tahun. Namun, produksi tembakau dalam negeri hanya mampu memasok sampai 200.000 ton per tahun, hal ini mengakibatkan industri rokok harus impor sekitar 100.000 ton per tahun.

"Larangan dan pembatasan (Lartas) impor bahan baku industri jangan sampai menjadi beban tambahan bagi industri," kats Muhaimin dalam siaran persnya di Jakarta (7/9/2017).

Menurutnya, kebijakan Lartas dinilai dapat menggangu keberlangsungan industri rokok nasional. "Ini akan menjadi beban tambahan buat kami dan mempengaruhi produksi kami," terangnya.

Disisi lain, Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, Hasan Aoni Azis menyampaikan bahwa industri dalam negeri telah mengutamakan penggunaan bahan baku lokal. Akar permasalahn terjadi karena produksi lokal belum bisa memenuhi kebutuha industri rokok.

"Pemerintah harus memperhatikan kemampuan produksi tembakau dalam negeri, terutama petani dalam pemenuhan kebutuhan industri. Selain itu, pemeritah harus mengedepankan reward bukan punish," tambahnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Atong Soekirman menyampaikan, persoalan pemenuhan bahan baku saat ini sedang menjadi prioritas pemerintah dalam upaya menjamin tercapainya target pertumbuhan industri dalam negeri.

"Tidak semua bahan baku industri bisa dihasilkan di dalam negeri maka impor tidak bisa dihindari," kata Atong.

Ia meminta supaya Kementerian yang terkait dapat mengkordinasikan setiap rencana pembuatan aturan tata niaga ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Apalagi jika terkait raw material industri, tanpa dukungan bahan baku yang memadai hal ini akan berdampak pada penurunan daya saing industri," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gerai Mitra 10. (Foto: Panoramio)

Senin, 16 Juli 2018 - 21:08 WIB

Jadi Pemegang Saham Strategis di CSAP, SCG Percepat Pertumbuhan Mitra 10

Siam Cement Group (SCG), salah satu pemimpin konglomerat bisnis di ASEAN, hari ini, Senin (16/7/2018) mengumumkan penandatanganan perjanjian kerja sama denganPT Catur Sentosa Adiprana Tbk. (Kode…

Tim Wushu Indonesia yang berlagapada ajangKejuaraan Dunia Wushu Junior di Brasilia, Brasilberfoto bersama denganDuta BesarIndonesiauntuk Brasil, TotoRiyanto (Foto: Dok. Kemenperin)

Senin, 16 Juli 2018 - 20:33 WIB

Harumkan Nama Bangsa di Kejuaraan Dunia, Tim Wushu RI Juga Bawa Misi Ekonomi Berkelanjutan

Tim Wushu Indonesia mampu harumkan nama bangsa di ajang Kejuaran Dunia Wushu Junior ke-7 (7th World Junior Wushu Championships) di Brasilia, Brasil yang berlangsung pada tanggal 9-15 Juli 2018.…

PLN Ilustrasi

Senin, 16 Juli 2018 - 20:00 WIB

KPK Geledah Kantor Pusat PLN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap…

Dirut PLN Sofyan Basir beserta manajamen menggelar konferensi pers perihal kasus PLTU Riau 1, Senin (16/7/2018) (Dok: INDUSTRY.co.id)

Senin, 16 Juli 2018 - 19:42 WIB

Tersandung Hukum, PLN Hentikan Proyek PLTU Riau 1

Manajemen PLN akhirnya memutuskan proyek pembangunan PLTU Riau 1 hingga proses hukum selesai. Dimana PLTU Riau 1 merupakan proyek konsorsium anak usaha PLN yaitu PT Pembangkit Jawa Bali (PJB)…

Sofyan Basir (Foto/Rziki Meirino)

Senin, 16 Juli 2018 - 19:30 WIB

Dirut PLN: Status Saya Adalah Saksi

Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir mengatakan status hukumnya usai rumahnya didatangi KPK adalah masih sebagai saksi.