Regulasi Lahan Gambut Perlu Didukung Peta Akurat

Oleh : Herry Barus | Kamis, 07 September 2017 - 10:16 WIB

Tanah Gambut (Ali Fahmi / jurnalbumi)
Tanah Gambut (Ali Fahmi / jurnalbumi)

INDUSTRY.co.id - Palangkaraya- Departemen ilmu tanah dan sumberdaya lahan, Faperta Insititut Pertanian Bogor (IPB) berpendapat, regulasi gambut yang masih mengacu pada peta berskala 1:250.000 tidak bisa menjadi dasar justifikasi pemetaan lahan gambut yang sesungguh.

Pemerintah membutuhkan peta dengan skala besar minimal 1: 50.000 dan data yang lengkap terkait luasan wilayah sebagai acuan membuat regulasi gambut. Jika regulasi  gambut ‘dipaksa’ hanya dengan mengacu pada peta  yang tidak kompatibel, kedepan timbul  banyak masalah karena regulasi gambut pemerintah tidak dibuat atas dasar data-data dan fakta-fakta.

“Pemahaman yang tidak tepat dan data yang tidak akurat sebaiknya tidak menjadi dasar dalam membuat regulasi. Apalagi jika regulasi yang bisa berdampak besar terhadap hayat hidup orang banyak,” kata DR Darmawan Msc dari Departemen  ilmu tanah dan sumberdaya lahan, Faperta IPB, pada seminar nasional gambut bertema

“Harmonisasi pemanfaatan dan konservasi gambut di Indonesia melalui pengelolaan lahan secara bertanggung jawab di Palangkaraya, yang berlangsung hingga Jumat (8/9/2017).

Menurut Darmawan, pemerintah membutuhkan peta dengan skala besar minimal 1: 50.000 dan data yang lengkap terkait luasan wilayah sebagai acuan pelaksanaan restorasi. Peta gambut berskala 1:250.000 masih terlalu kasar dan tidak bisa dijadikan sebagi dasar untuk menjustifikasi pemetaan lahan yang sesungguh.

Pemetaan detail dan analisa terkait hidrotopografi serta tutupan lahan gambut yang akan menjadi dasar pekerjaan fisik restorasi gambut, dibutuhkan agar rencana restorasi gambut akurat.

”Pemetaan yang tidak akurat sama seperti melihat seseorang dari jauh. Tidak terlihat antara kepala dan badan terdapat leher. Hal ini menimbulkan banyak diasosiasi seperti pendapat mungkin kepala lebih rendah dari leher  dan lainnya.  Pada peta yang baik dan akurat seharusnya semua detail, terlihat dengan jelas,” kata Darmawan.

Darmawan menambahkan, peta yang tidak detail  itu juga menyebabkan data mengenai luasan gambut berbeda-beda. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyatakan luasan gambut 20 juta hektar lebih. Sementara itu badan informasi geospasial  (BIG) menyebut data ‘yang disepakati’ Kementerian Pertanian, dan KLHK hanya sekitar 14 juta.

Pernyataan senada dikemukakan ketua Himpunan Gambut Indonesia Prof Supiandi Sabiham. Dirinya menyakini saat ini banyak penelitian-penelitian baru dari perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian yang dapat digunakan untuk melakukan upaya-upaya perbaikan pada lahan gambut.

Menurut Supiandi, untuk mempertajam argumentasi ilmiahnya, sebaiknya hasil-hasil penelitian tersebut perlu didiskusikan dalam suatu forum ilmiah  untuk  lebih memperkaya bidang ilmu dan akurasi kebenarannya.”HGI selalu berbuka dengan untuk berdiskusi terkait pemanfaatan lahan gambut di Indonesia dengan semua pihak.”

Dia menambahkan, peta gambut dengan akurasi sangat diperlukan karena kebutuhan akan lahan untuk berbagai penggunaan termasuk pertanian di Indonesia sangat tinggi.

Di sisi lain ketersediaan lahan produktif untuk pengembangan pertanian semakin terbatas, yang menyebabkan pemanfaatan sub optimal seperti lahan gambut menjadi alternatif untuk pengembangan pertanian.

Lahan gambut bagi masyarakat Indonesia memiliki nilai yang sangat penting karena menyediakan hasil hutan berupa kayu dan non kayu, menyimpan dan mensuplai air, menyimpan C, dan merupakan habitat bagi keanekaragaman hayati dengan berbagai jenis flora dan fauna langka.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT.Bumi Serpong Damai Tbk. (PTBSD)

Minggu, 22 Juli 2018 - 15:45 WIB

Per Juni 2018, Marketing Sales Bumi Serpong Damai Alami Lonjakan 50%

Penjualan pemasaran (marketing sales) PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) tercatat sebesar Rp3,8 triliun pada paruh pertama 2018, melonjak 50% dibandingkan dengan realisasi marketing sales di periode…

Inarno Djayadi Dirut BEI (Foto Tribunnews)

Minggu, 22 Juli 2018 - 15:15 WIB

BEI Bakal Percepat Periode Penyelesaian Transaksi Bursa Jadi T Plus Dua

Manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mempercepat periode penyelesaian (settlement) transaksi bursa dari T+3 menjadi T+2. Itu artinya, penyelesaian transaksi saham hingga penyerahan barang…

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 15:03 WIB

Gelombang Ekstrem Masih Terjadi Seminggu ke Depan

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksikan gelombang laut dengan ketinggian 2,5 meter hingga empat meter atau dalam kategori ekstrem dan berbahaya masih akan terjadi dalam…

Lapas Sukamiskin Bandung (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 14:58 WIB

DirjenPAS Akui Kejadian di Lapas Sukamiskin Masalah Serius

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami mengatakan kejadian operasi tangkap tangan (OTT) di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin,…

Lapas Sukamiskin Bandung (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 14:54 WIB

DirjenPas Akui Fasilitas Tak Standar di Lapas Sukamiskin

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami membenarkan adanya fasilitas bagi narapidana korupsi yang tidak sesuai standar di Lembaga…