Kadin Himbau Pemerintah Dorong Pembangunan Smelter di Papua

Oleh : Ridwan | Selasa, 05 September 2017 - 06:23 WIB

Ilustrasi Smelter
Ilustrasi Smelter

INDUSTRY.co.id - Jayapura- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Wilayah Indonesia Timur (KTI) menilai posisi pemerintah dalam lobi-lobi pengambilalihan PT Freeport Indonesia sangat kuat. Sebab itu, dengan menguasai mayoritas saham PT Freeport, pemerintah sebaiknya mendorong pembangunan smelter di Papua.

"Posisi pemerintah sangat kuat dan getol bangun KTI, sebaiknya smelter di Papua," ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia H. Andi Rukman Karumpa melalui keterangan tertulisnya di Jayapura, Papua, Senin (4/9/2017).

Andi mengatakan,  UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 tidak menyebutkan bahwa lokasi smelter harus berada di lokasi tambang. Namun dengan adanya pembangunan smelter di Papua tersebut dapat mendorong pemerataan industri dan kesejahteraan ekonomi ke kawasan timur.

"Jadi, kita dikawasan timur juga butuh industrilisasi. Supaya tidak semua datang ke Pulau Jawa," terangnya.

Lebih lanjut, Andi mengungkapkan, dengan menguasai sebagian besar saham Freeport, maka pemerintah dapat mengontrol kebijakan strategis perusahaan, termasuk pembangunan smelter. "Perhatian Presiden Joko Widodo sangat besar terhadap Papua dan Indonesia timur. Sebab itu, pihaknya meminta agar kementerian terkait mendorong smelter Freeport dibangun di Papua guna menstimulus industrilisasi di kawasan tertinggal itu," kata Andi.

Menurutnya, pembangunan smelter ini dapat diintegrasikan dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Papua. "Konektifitas infrastruktur harus diisi dengan pembangunan kawasan-kawasan industri dan ekonomi baru di Papua. Maka smelter Freeport ini sangat relevan," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini sebanyak 40 persen konsentrat PT Freeport Indonesia dikapalkan dan diserap oleh smelter di Gresik, Jawa Timur. Selain itu, pemerintah tengah berupaya untuk membeli 51 persen saham PT Freeport.

Sesuai kontrak, Freeport tidak otomatis mendapatkan perpanjangan selama 20 tahun sampai 2041, ketika kontraknya habis di 2021. Sebab itu  agar  kontrak tersebut berlanjut, Freeport mesti mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, setiap pemegang IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) berhak mengajukan perpanjangan sebanyak dua kali dengan jangka waktu 10 tahun.

IUPK Freeport berlaku sampai 2021 atau sama dengan berlakunya kontrak karya Freeport. Namun Andi mengingatkan agar isu pengambilalihan PT Freeport sebaiknya dikelola dengan baik. "Pasalnya, puluhan ribu pekerja tambang sudah dirumahkan. Tak hanya itu, jika ini terus berlangsung perekonomian di Papua akan ikut terguncang," ucapnya.

Sebab, lebih dari 90 persen produk domestik uto regional (PDRB) Kabupaten Mimika, sekitar 37 persen PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Papua berasal dari Freeport. "Saya kira dampak-dampak ekonominya dan politik lokal juga harus dipertimbangkan. Makanya kita harap dikelola dengan baik, " pungkas Andi.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Mata uang Rupiah (Foto Ist)

Jumat, 21 September 2018 - 09:35 WIB

Hari Ini Rupiah Bakalan Menguat

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Di perkirakan Rupiah akan bergerak di kisaran 14.848-14.835. Pergerakan Rupiah kembali mencoba menguat seiring masih adanya sentimen yang…

Layanan e-FLPP Kementerian PUPR Raih Penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik

Jumat, 21 September 2018 - 09:30 WIB

Layanan e-FLPP Kementerian PUPR Raih Penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik

Layanan e-FLPP yang dilaksanakan oleh PPDPP merupakan salah satu inovasi Kementerian PUPR untuk meningkatkan pelayanan penyaluran subsidi perumahan melalui program KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas…

Pengunjung mengamati papan elektronik yang memperlihatkan pergerakan IHSG di gedung BEI (Foto Rizki Meirino)

Jumat, 21 September 2018 - 09:28 WIB

IHSG Akan Bertahan Menghijau

INDUSTRY.co.id

Jakarta - Diharapkan IHSG selanjutnya dapat bertahan di atas support 5896-5911 dan Resisten diharapkan dapat menyentuh kisaran 5950-5968. Kenaikan…

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Foto: IST)

Jumat, 21 September 2018 - 09:00 WIB

Urbanisasi Berdampak Positif Bagi Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan urbanisasi bisa berdampak positif bagi ekonomi apabila dikelola dengan baik.

World Bank (Foto Ist)

Jumat, 21 September 2018 - 08:45 WIB

Bank Dunia Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen

Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 akan mencapai 5,2 persen atau relatif sama dengan proyeksi pemerintah sebesar 5,14-5,21 persen.