Kadin Himbau Pemerintah Dorong Pembangunan Smelter di Papua

Oleh : Ridwan | Selasa, 05 September 2017 - 06:23 WIB

Ilustrasi Smelter
Ilustrasi Smelter

INDUSTRY.co.id - Jayapura- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Wilayah Indonesia Timur (KTI) menilai posisi pemerintah dalam lobi-lobi pengambilalihan PT Freeport Indonesia sangat kuat. Sebab itu, dengan menguasai mayoritas saham PT Freeport, pemerintah sebaiknya mendorong pembangunan smelter di Papua.

"Posisi pemerintah sangat kuat dan getol bangun KTI, sebaiknya smelter di Papua," ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia H. Andi Rukman Karumpa melalui keterangan tertulisnya di Jayapura, Papua, Senin (4/9/2017).

Andi mengatakan,  UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 tidak menyebutkan bahwa lokasi smelter harus berada di lokasi tambang. Namun dengan adanya pembangunan smelter di Papua tersebut dapat mendorong pemerataan industri dan kesejahteraan ekonomi ke kawasan timur.

"Jadi, kita dikawasan timur juga butuh industrilisasi. Supaya tidak semua datang ke Pulau Jawa," terangnya.

Lebih lanjut, Andi mengungkapkan, dengan menguasai sebagian besar saham Freeport, maka pemerintah dapat mengontrol kebijakan strategis perusahaan, termasuk pembangunan smelter. "Perhatian Presiden Joko Widodo sangat besar terhadap Papua dan Indonesia timur. Sebab itu, pihaknya meminta agar kementerian terkait mendorong smelter Freeport dibangun di Papua guna menstimulus industrilisasi di kawasan tertinggal itu," kata Andi.

Menurutnya, pembangunan smelter ini dapat diintegrasikan dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Papua. "Konektifitas infrastruktur harus diisi dengan pembangunan kawasan-kawasan industri dan ekonomi baru di Papua. Maka smelter Freeport ini sangat relevan," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini sebanyak 40 persen konsentrat PT Freeport Indonesia dikapalkan dan diserap oleh smelter di Gresik, Jawa Timur. Selain itu, pemerintah tengah berupaya untuk membeli 51 persen saham PT Freeport.

Sesuai kontrak, Freeport tidak otomatis mendapatkan perpanjangan selama 20 tahun sampai 2041, ketika kontraknya habis di 2021. Sebab itu  agar  kontrak tersebut berlanjut, Freeport mesti mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, setiap pemegang IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) berhak mengajukan perpanjangan sebanyak dua kali dengan jangka waktu 10 tahun.

IUPK Freeport berlaku sampai 2021 atau sama dengan berlakunya kontrak karya Freeport. Namun Andi mengingatkan agar isu pengambilalihan PT Freeport sebaiknya dikelola dengan baik. "Pasalnya, puluhan ribu pekerja tambang sudah dirumahkan. Tak hanya itu, jika ini terus berlangsung perekonomian di Papua akan ikut terguncang," ucapnya.

Sebab, lebih dari 90 persen produk domestik bruto regional (PDRB) Kabupaten Mimika, sekitar 37 persen PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Papua berasal dari Freeport. "Saya kira dampak-dampak ekonominya dan politik lokal juga harus dipertimbangkan. Makanya kita harap dikelola dengan baik, " pungkas Andi.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 23 Maret 2019 - 07:00 WIB

Market Cap Tembus Rp.500 Triliun , BBRI Cetak Rekor Baru Pekan ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) untuk kedua kalinya selama sepekan menorehkan prestasi terbaiknya di perdagangan bursa saham.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, (Foto: Fadli/Industry.co.id)

Sabtu, 23 Maret 2019 - 06:00 WIB

Rp5 Miliar Disiapkan Pemprov Papua untuk Korban Banjir

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyiapkan bantuan uang sebesar Rp5 miliar untuk membantu penanganan korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura.

Tersangka Korupsi (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 23 Maret 2019 - 04:50 WIB

KPK Benarkan Amankan Direktur Krakatau Steel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan sebanyak empat orang terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang diduga berhubungan dengan salah satu Direktur Krakatau Steel.

Kingston Partner Gathering, Kamis (21/3/2019)

Jumat, 22 Maret 2019 - 23:00 WIB

Perkuat Pasar, Kingston Miliki Puluhan Mitra Reseller di Indonesia

Kingston Technology, salah satu pemimpin dunia dalam solusi produk dan teknologi penyimpanan memori, secara bersama-sama dengan para mitra penjualan mengumumkan program mitra resmi di Indonesia.

Suasana diskusi yang bertajuk “Kasus Privatisasi JICT Jilid II (2015-2039), Kemana Pemerintah dan KPK” yang digelar Serikat Pekerja (SP) JICT di Hotel Sunlake, Sunter, Jakarta, Kamis (21/03/2019) petang.

Jumat, 22 Maret 2019 - 20:49 WIB

Pakar Hukum UGM: Perpanjangan Kontrak Pelindo II dan Hutchison Ports Tetap Sah

Oce Madril, pakar Tindak Pidana Korupsi Universitas Gajah Mada (UGM), menilai perjanjian perpanjangan kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) antara PT Pelindo II dan Hutchison…