Kadin Himbau Pemerintah Dorong Pembangunan Smelter di Papua

Oleh : Ridwan | Selasa, 05 September 2017 - 06:23 WIB

Ilustrasi Smelter
Ilustrasi Smelter

INDUSTRY.co.id - Jayapura- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Wilayah Indonesia Timur (KTI) menilai posisi pemerintah dalam lobi-lobi pengambilalihan PT Freeport Indonesia sangat kuat. Sebab itu, dengan menguasai mayoritas saham PT Freeport, pemerintah sebaiknya mendorong pembangunan smelter di Papua.

"Posisi pemerintah sangat kuat dan getol bangun KTI, sebaiknya smelter di Papua," ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia H. Andi Rukman Karumpa melalui keterangan tertulisnya di Jayapura, Papua, Senin (4/9/2017).

Andi mengatakan,  UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 tidak menyebutkan bahwa lokasi smelter harus berada di lokasi tambang. Namun dengan adanya pembangunan smelter di Papua tersebut dapat mendorong pemerataan industri dan kesejahteraan ekonomi ke kawasan timur.

"Jadi, kita dikawasan timur juga butuh industrilisasi. Supaya tidak semua datang ke Pulau Jawa," terangnya.

Lebih lanjut, Andi mengungkapkan, dengan menguasai sebagian besar saham Freeport, maka pemerintah dapat mengontrol kebijakan strategis perusahaan, termasuk pembangunan smelter. "Perhatian Presiden Joko Widodo sangat besar terhadap Papua dan Indonesia timur. Sebab itu, pihaknya meminta agar kementerian terkait mendorong smelter Freeport dibangun di Papua guna menstimulus industrilisasi di kawasan tertinggal itu," kata Andi.

Menurutnya, pembangunan smelter ini dapat diintegrasikan dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Papua. "Konektifitas infrastruktur harus diisi dengan pembangunan kawasan-kawasan industri dan ekonomi baru di Papua. Maka smelter Freeport ini sangat relevan," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini sebanyak 40 persen konsentrat PT Freeport Indonesia dikapalkan dan diserap oleh smelter di Gresik, Jawa Timur. Selain itu, pemerintah tengah berupaya untuk membeli 51 persen saham PT Freeport.

Sesuai kontrak, Freeport tidak otomatis mendapatkan perpanjangan selama 20 tahun sampai 2041, ketika kontraknya habis di 2021. Sebab itu  agar  kontrak tersebut berlanjut, Freeport mesti mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, setiap pemegang IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) berhak mengajukan perpanjangan sebanyak dua kali dengan jangka waktu 10 tahun.

IUPK Freeport berlaku sampai 2021 atau sama dengan berlakunya kontrak karya Freeport. Namun Andi mengingatkan agar isu pengambilalihan PT Freeport sebaiknya dikelola dengan baik. "Pasalnya, puluhan ribu pekerja tambang sudah dirumahkan. Tak hanya itu, jika ini terus berlangsung perekonomian di Papua akan ikut terguncang," ucapnya.

Sebab, lebih dari 90 persen produk domestik bruto regional (PDRB) Kabupaten Mimika, sekitar 37 persen PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Papua berasal dari Freeport. "Saya kira dampak-dampak ekonominya dan politik lokal juga harus dipertimbangkan. Makanya kita harap dikelola dengan baik, " pungkas Andi.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi melantik Siwi Sukma Adji sebagai KSAL, dan menaikkan pangkat jadi Laksamana, di Istana Negara (Foto: Rahmat/Humas)

Rabu, 23 Mei 2018 - 19:45 WIB

DPR Harap KASAL Tingkatkan Profesionalisme Prajurit

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berharap Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji mampu meningkatkan profesionalisme para prajuritnya agar mampu menghadapi…

Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional (KTNA Nasional), saat berbicara di acara Forum Promoter 2018 Polri yang membahas tema Solusi Menuju Indonesia yang Berdaulat Adil dan Makmur Melalui Ketahanan Pangan, Rabu, 23 Mei 2018

Rabu, 23 Mei 2018 - 19:35 WIB

Indonesia Bisa Menjadi Lumbung Pangan Dunia Pada 2045

Pangan tidak hanya merupakan komoditas dan kebutuhan pokok dalam kehidupan setiap orang. Tetapi pangan juga menjadi kepentingan nasional dan keamanan nasional bagi sebuah negara. Pangan memiliki…

Universitas Prasetiya Mulya Optimis Lulusan Lokal Mampu Bersaing di Era Global

Rabu, 23 Mei 2018 - 19:33 WIB

Universitas Prasetiya Mulya Optimis Lulusan Lokal Mampu Bersaing di Era Global

Era globalisasi dan makin terbukanya Indonesia bagi pasar asing menuntut lulusan perguruan tinggi di Indonesia memahami tantangan dan tuntutan bisnis saat ini sehingga mampu bersaing. Potensi…

PT.Bumi Serpong Damai Tbk. (PTBSD)

Rabu, 23 Mei 2018 - 19:00 WIB

BSDE Anggarkan Belanja Modal Rp6 Triliun di 2018

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menganggarkan Capital Expenditure (Capex) atau belanja modal sebesar Rp4 triliun-Rp6 triliun pada tahun 2018.

Kebun Kelapa Sawit (Ist)

Rabu, 23 Mei 2018 - 18:45 WIB

Harga Minyak Mentah Global Naik, CPO Malaysia Lanjutkan Penguatan Harga Pekan ini

Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Malaysia pada perdagangan Rabu (23/05/18) dibuka pada level RM2.468 per ton, atau lebih rendah 0,36% dibandingkan harga pada penutupan sesi perdagangan…