Sof Launching Pikulbareng, Fokus Pembiayaan Syariah

Oleh : Wiyanto | Kamis, 17 Agustus 2017 - 19:53 WIB

Logo Pikulbareng
Logo Pikulbareng

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Lembaga bisnis sekaligus amal sosial atau dikenal istilahnya crowdfunding mulai unjuk gigi di Indonesia. Keberadaan model bisnis ini terbilang baru.

Kali ini muncul lembaga sejenis dengan nama Pikulbareng.com. Menurut salah satu owner Pikulbareng,Mahfud Dachlan latar belakang mendirikan lembaga ini karena ingin membangun keuangan berdasarkan sistem syariah. Terbebas dari unsur riba, tipu daya dan jerat lintah darat.Selain mempunyai amal usaha, Pikulbareng secara bersamaan, memperjuangkan amal donasi kemanusiaan.

"Indonesia darurat riba, pengusaha muslim hampir tidak mungkin lepas jerat ribawi. Pikulbareng ini hadir dalam rangka membangkitkan ekonomi umat," kata dia di Jakarta, Kamis (17/8/2017.

Menurut dia, Pikulbareng kepada calon yang diberi modal salahsatunya menggunakan aqad murobaha, selaku penyalur dana, dengan aqad ini hanya meminta imbal 2-2,5%. Berbeda dengan perbankan yang rata-rata meminta bagian ke nasabah anatara 13-15%.

Adapun Pikulbarenng mendapatkan funding atau pendanaan berasal dari investor. Aqad pihaknya dengan investor sebagai wakalah bil ujroh. Bagian investor Pikulbareng akan mendapatkan bagi hasil kisaran 20-25%. Lebih tinggi dari rata-rata deposito yang hanya memberikan 6-7% per tahun.

Ia mengaku, Pikulbareng tidak menghimpun dana investor, sehinggga kecil sekali terjadi fraud atau kejahatan keuangan. Dalam hal ini, keuangan langsung disalurkan investor ke calon penerima dana.

Pilot projek yang sudah sukses, lanjut dia, berupa bisnis alat kesehatan, dalam hal ini perlengkapan cuci darah. Sebabnya kehadiran BPJS Kesehatan mendapatkan gratis treatment 8 kali cuci, yang tanpa BPJS dengan asuransi biasa hanya tiga kali kurang lebihnya.

Projek kedua pada bidang pendidikan.

Agar pembiayaan kepada calon costumer dapat imbal hasil, Desvanto Suroso, owner Pikulbareng lainnya, akan selektif membiayai suatu projek. Ini salah satu mitigasi risiko pengembalian macet. Paling tidak, Pikulbareng terlebih dahulu melihat legalitas usaha, minimal usaha sudah berjalan satu tahun dan prospektif.

"Tim hukum kita sedang berdiskusi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kita ingin taat hukum. Plafon minimal kisaran Rp50 juta sampai Rp100 juta maksimal bebas," katanya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kemenpar Tetapkan 100 Event Berskala Internasional (Foto Dije)

Selasa, 26 September 2017 - 14:12 WIB

Kemenpar-Kemenkes Kembangkan Wisata Kesehatan

Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kesehatan sepakat untuk mengembangkan Pariwisata Kesehatan Internasional melalui penandatanganan nota kesepahaman dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)…

PT Bayu Buana Tbk

Selasa, 26 September 2017 - 14:11 WIB

Bayu Buana Targetkan Penjualan Tiket Rp 70 Miliar Hingga Akhir Tahun

PT Bayu Buana Travel Tbk menargetkan total pendapatan Rp 70 miliar dari penjualan tiket dan paket pariwisata hingga akhir 2017.

Kebun Kelapa Sawit (Ist)

Selasa, 26 September 2017 - 14:07 WIB

Indonesia Siap Pasok Delapan Juta Ton Minyak Sawit ke Eropa

Indonesia siap memasok minyak sawit lestari hingga 8 juta ton ke pasar Eropa untuk memenuhi permintaan di kawasan tersebut yang diperkirakan mencapai 6 juta ton pada 2020.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Kemenperin dok)

Selasa, 26 September 2017 - 14:05 WIB

Menperin Airlangga: Harga Gas Blok Masela Masih Belum Cocok

Pemerintah akan memberikan insentif untuk industri yang akan menggunakan dan membeli gas di Blok Masela. Meski akan diberikan insentif tetap saja belum ada industri yang menyatakan tertarik…

Ilustrasi Apartemen (Ilustrasi)

Selasa, 26 September 2017 - 14:01 WIB

Kebijakan Infrastrutur Pemerintah di Jalur Tepat

CEO dan komisaris perusahaan pengembang Crown Group, Iwan Sunito menyatakan kebijakan di sektor infrastruktur yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah berada di jalur yang tepat.