HIPKI Minta Pemerintah Segera Atur Tata Niaga Ekspor Kelapa

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto hari ini menerima kunjungan Ketua Umum Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) di Kantor kementerian Perindustrian, Jakarta (14/8/2017).

Sekertaris Jenderal HIPKI, Donatus Gede Sabon mengatakan, dalam pertemuan tersebut kami melaporkan kepada Pak Mentreri soal usulan proses pembahasan tata niaga ekspor kelapa. Persoalan ini sudah dialami sejak tahun 2011, karena ada kelangkaan bahan baku industri.

"Tahun lalu kami sudah menghadap Pak Menteri terdahulu untuk melaporkan karena ada masalah kelangkaan bahan baku dan kami mohon supaya pemerintah dapat membantu dengan kebijakan tertentu. Kami usulkan supaya ada regulasi tata niaga untuk ekspor bahan baku yang selama ini praktis tidak terkontrol," ungkap Donatus seusai bertemu Menteri Perindustrian di Kantor Kemenperin.

Ia menambahkan, selama ini kita tidak punya instrument untuk mengatur tata niaga ekspor yang selama ini berlangsung dengan bebas, sementara industri dalam negeri justru kesulitan bahan baku.

Menurutnya, sejak tahun lalu diusulkan, proses pembahasan itu sudah lintas kementerian. karena itu kami melaporkan kembali pembahasan lintas kementerian ini termasuk yang terakhir dengan kementerian Perekonomian yang menginisiasi mempertemukan dengan pihak asosiasi petani.

"Kami sepakat minggu lalu bahwa kita perlu mendorong regulasi tata niaga ini dengan sebuah jaminan ditingkat petani perlu ada pemberlakuan harga minimal sehingga petani juga tidak dirugikan kalau kemudian regulasi tata niaga itu diberlakukan karena ada patokan harga minimal yang diberlakukan untuk pembelian di tingkat petani," kata Donatus.

Sementara itu, kekhawatiran bahwa kemungkinan jatuhnya harga kalau pemerintah memutuskan regulasi tata niaga, itu sudah ada kesepakatan bahwa pihak industri membeli dengan sebuah harga patokan yang kita sepakati bersama dengan patokan branchmark harga cruid coconat oil di Rotterdam, karena harga tersebut berlaku di internasional. "Oleh karena itu, kita coba rumuskan bersama kira-kira dengan branchmark itu harga patokan terendah yang bisa dikompromikan oleh petani itu di level berapa, kita sudah punya titik temu dengan para petani, nah itu yg kita laporkan ke pak menteri," imbuhnya.

Perlu diketahui, kebutuhan kelapa untuk seluruh industri saat ini sekitar 20-21 miliar butir untuk semua industri, baik yang mengolah minyak dari bahan baku kopra maupun yang mengolah kelapa segar untuk produk seperti santan, tepung kelapa dan air kelapa.

Sementara produksi nasional kita karena kondisi tanaman sudah sangat tua dan hampir tidak ada peremajaan selama 30 tahun terakhir, maka produktivitasnya sangat menurun. Pada saat yang sama, sejak tahun 2011, kita harus ekspor buah kelapa untuk mensuplai industri-industri pengolahan kelapa di negara-negara seperti China, Thailand, Malaysia bahkan beberapa negara di Timur Tengah. "Dari waktu ke waktu kecenderungannya malah semakin naik dan berdampak terhadap industri, karena kapasitas itulitas terpasang di Indonesia itu menurun cukup jauh pada kisaran 35-50%," sebutnya

Lebih lanjut, Donatus mengungkapkan, hingga saat ini situasi tersebut masih berlangsung, makanya kami minta kepada Pak Menteri untuk kemudian paling tidak kita mulai lebih cepat memikirkan mencari jalan keluar bersama bagaimana menyelamatkan industri secara nasional tetapi lagi-lagi harus ada konsen bersama soal menyanggah kemungkina jatuhnya harga di tingkat petani, ini yang menjadi pembicaraan yang sangat serius.

Donatus melanjutkan, pada saat yang sama pada 7-5 tahun terakhir ini volume ekspor meningkat pesat. Persoalan ini yang mengancam keberlangsungan industri untuk kepastian bahan bakunya. Kita minta tolong kepada pemerintah, kita intervensi untuk pengaturan tata niaga ini seperti apa. Kami memiliki kewajiban seperti yang diminta Kemenperin untuk segera melengkapi sebaran industrinya seperti apa dan dimana saja dan bagaimana melakukan klastering mengenai kelompok-kelompok petani yang bisa punya akses langsung ke pabrik untuk menjual bahan bakuinya.

"Untuk jangka pendek perlu ada penyanggah baik dari sisi pengaturan ekspornya maupun penyanggah harga di tingkat petani. Jadi paling tidak bahan baku terjaga dan harga untuk petani tidak terjun bebas, ini yang menjadi konsen bersama," pungkasnya.