Polda Riau Curigai PT Riau Bara Harum Rusak Lingkungan

Oleh : Irvan AF | Rabu, 21 Desember 2016 - 12:32 WIB

Ilustrasi penambangan batu bara. (Ed Wray/Getty Images)
Ilustrasi penambangan batu bara. (Ed Wray/Getty Images)

INDUSTRY.co.id - Kepolisian Daerah Riau mendalami laporan sebuah perusahaan batu bara PT Riau Bara Harum yang meninggalkan belasan bekas galian raksasa hingga diduga menyebabkan kerusakan lingkungan di Kabupaten Indragiri Hulu.

"Siapapun kalau terbukti melakukan pengrusakan lingkungan, kita proses," tegas Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain di Pekanbaru, Rabu (21/12/2016).

Meski begitu, Zulkarnain yang baru meyandang jenderal bintang dua tersebut mengaku belum menerima laporan itu.

"Masalah laporan itu belum sampai ke saya. Tetapi saya pastikan jika memang hasil keterangan ahli ada kerusakan lingkungan, saya perintahkan penyidik saya untuk terus berupaya menyelidikinya dan menyidiknya," tegas Kapolda.

Ia mengimbau kepada seluruh pihak agar tidak merusak lingkungan dengan menebang, menambang sembarangan demi menjaga kelestarian lingkungan.

Sebelumnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru melaporkan PT Riau Bara Harum ke Polda Riau atas dugaan kerusakan lingkungan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Laporan tersebut dimuat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Riau pada Selasa sore lalu (20/12), "Bekas penambangan tersebut menyebabkan 12 kawah raksasa sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan berpotensi menyebabkan banjir," kata Advokat Publik LBH Pekanbaru, Rian Sibarani kepada Antara.

Rian menuturkan PT Riau Bara Harum (RBH) yang beroperasi di Blok Siberida dan Batang Gansal pada dasarnya telah berhenti beroperasi sejak 2014 silam.

Namun hingga kini perusahaan tidak kunjung melakukan reklamasi secara maksimal sehingga kawah-kawah berukuran raksasa itu menyebabkan kerusakan lingkungan.

Dampak lainnya, 12 kawah itu berpotensi menyebabkan banjir karena secara geografis bekas penambangan itu lebih tinggi dari kawasan perumahan masyarakat.

Selain itu, dalam laporannya PT RBH juga diduga melakukan penambangan di kawasan hutan tanpa izin, tepatnya di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.

"Terakhir akibat keberadaan kawah itu seorang warga setempat pada Juni 2016 silam meninggal dunia akibat tertimbun longsor. Ini kejahatan lingkungan yang harus diusut," ujarnya.

Untuk itu, ia meminta agar Polda Riau agar dapat menindaklanjuti laporan tersebut.

Terkait laporan itu, Dirketur Kriminal Khusus Polda Riau yang berwenang mendalami dugaan kejahatan lingkungan tersebut belum dapat dikonfirmasi.

Selain melaporkan ke Polda Riau, upaya lain LBH Pekanbaru dalam mengusut dugaan kejahatan lingkungan itu adalah dengan menggugat secara perdata Kementerian dan Pemerintah Daerah terkait izin operasi PT RBH itu.

"Kami telah mengirimkan notifikasi, hingga kini belum ada respon. Besok sudah 60 hari notifikasi itu dikirim. Kalau belum ada respon akan kita gugat secara perdata ke PN Rengat," urainya.

Rencananya LBH Pekanbaru akan menggugat Kementerian ESDM, KLHK, Gubernur Riau dan Bupati Indragiri Hulu.

Berdasarkan catatan Antara, nama PT RBH sempat mencuat pada awal 2016 lalu setelah ribuan detonator atau alat peledak hilang dari gudang perusahaan tersebut.

Hingga kini, polisi belum berhasil mengusut hilangnya ribuan detonator tersebut.(ant/iaf)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menperin Airlangga Hartarto ( Dok Menperin )

Rabu, 22 November 2017 - 20:07 WIB

Pemerintah Akan Cetak 1 Juta Tenaga Kerja Terampil Hingga 2019

Kementerian Perindustrian menargetkan sebanyak 1.142.752 tenaga kerja yang tersertifikasi pada tahun 2017-2019.

Kayu di Hutan

Rabu, 22 November 2017 - 19:28 WIB

Pemerintah Wacanakan Buka Keran Ekspor Kayu Bulat

Setelah dilarang selama 16 tahun. pemerintah mempertimbangkan untuk membuka kran ekspor kayu bulat atau log. Alasannya, untuk mengangkat harga komoditas itu yang jatuh di pasar lokal.

Aptrindo (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia) (Foto Ist)

Rabu, 22 November 2017 - 18:27 WIB

Aptrindo: Sudah Saatnya Angkutan Barang Masuk Sistem Digital

Era industrialisasi digital mengharuskan semua sektor industri mengimplementasikan sistem digitalisasi guna meningkatkan daya saing industri, tak terkecuali industri angkutan barang.

PT Totalindo Eka Persada Tbk

Rabu, 22 November 2017 - 17:50 WIB

Totalindo Eka Persada Akan Garap Proyek TOD Senilai Rp3 Triliun

PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) menandatangani perjanjian pembangunan proyek kawasan terpadu (TOD) dengan BUMD DKI, PD Pembangunan Sarana Jaya senilai Rp3 triliun.

PT Asia Pacific Fiber Tbk (ist)

Rabu, 22 November 2017 - 17:38 WIB

Dongkrak Penjualan, Asia Pacific Fiber Genjot Produksi Serat Antiapi

Guna meningkatkan angka penjualan, produsen tekstil PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) menggenjot produksi serat antiapi. Langkah tersebut dilakukan lantaran permintaan domestik terhadap serat…