Reshuffle Inspektorat Kementerian dan Instansi Pemerintah

Oleh : Emrus Sihombing | Minggu, 13 Agustus 2017 - 22:34 WIB

Dr. Emrus Sihombing. (Foto: IST)
Dr. Emrus Sihombing. (Foto: IST)

RESHUFFLE, tampaknya  akan terwujud dalam waktu tidak terlalu lama. Sebab, perbincangan tentang reshuffle menghangat kembali pekan ini. Bahkan media masa menggali dari berbagai sumber, termasuk dari dalam Istana, tentang issu reshuffle.

Sayangnya, perbincangan reshuffle hanya terjebak pada pergantian atau rotasi menteri. Padahal, bisa jadi ada potensi "penyakit" kronis tersebunyi di kementerian dan instansi pemerintah lainnya yang selama ini seolah kita biarkan.

Itulah sebabnya bongkar pasang menteri, tidak pernah menyelesaikan persoalan perilaku korupsi dan pungli di kementerian dan instansi pemerintahan lainnya, selama ini

Sebab, ada salah satu organ di kementerian dan instansi pemerintah yang seharusnya bisa mencegah dan memberantas korupsi dan pungli. Namun, tampaknya tidak berfungsi, sehingga menimbulkan terjadinya penyimpangan. Lihat saja, sampai sekarang belum ada kementerian yang berani memproklamirkan bahwa instansi mereka dijamin tidak ada korupsi dan pungutan liar (pungli).

Karena itu, persoalan korupsi dan pungli menjadi patologi di kementerian dan instansi pemerintah lainnya yang belum tertuntaskan dari dulu hingga kini.

Pertanyaan kritis muncul, mengapa kementerian dan instansi pemerintah lainnya belum bisa move on dari perilaku korupsi dan pungli?

Jawabannya sangat sederhana dan kasat mata yaitu, inspektorat di lembaga tersebut seolah tidak memiliki "taring" bagi orang kuat di instansi yang bersangkutan. Buktinya, sudah ada menteri melakukan korupsi.

Sebaliknya bisa saja inspektorat berubah menjadi "mandor"  yang kebagian "basah" dari oknum yang bisa diajak berkolaborasi atau dikendalikan. Padahal, seharusnya inspektorat ini menjadi "KPK mini" di instansinya.

Untuk itu, menurut hemat saya, inspektorat dikementerian dan instansi pemerintah lainnya, sebaiknya segera "diamputasi" (ditiadakan). Jangan sampai inspektorat semacam itu tumbuh menjadi "tumor" ganas di kementerian dan instansi pemerintah lainnya yang berpotensi besar menggerogoti kinerja lembaga pemerintah dan dana APBN.

Sebab, sesungguhnya inspektorat kementerian dan lembaga pemerintah lainnya sangat-sangat sulit melakukan fungsi pengawasan di kementeriannya sendiri, karena unit ini bagian integral yang tak terpisahkan dari sistem yang terjadi di internal kementerian atau instansi pemerintah lainnya, termasuk terjadinya perilaku korupsi dan pungli di kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

Sebab, pembiayaan dan nasib para pegawai di inpektorat sangat tergantung dengan unit kerja lain yang ada di kementerian atau instansi pemerintah lainnya. Belum lagi bila mana menteri, sebagai atasan dari inspektorat, tidak memberi sinyal dukungan kuat kepada inspektorat melakukan pengawasan secara ketat dan profesional, sehingga inspektorat menjadi disfungsi. Buktinya, sudah beberapa menteri kita terjerat korupsi di KPK dan telah meyandang status terpidana yang memiliki hukum tetap.

Untuk itu, bila presiden Jokowi melakukan reshuffle, sebaiknya inspektorat "dijabut" dari semua kementerian dan instansi pemerintah dengan membentuk kementerian baru. Misalnya, KEMENTERIAN PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PUNGLI DI INTERNAL PEMERINTAHAN. Atau apapun namanya, yang bertugas meniadakan korupsi dan pungli di kementerian, badan, lembaga dan instansi pemerintahan lainnya.

Pembentukan kementerian ini sesungguhnya sama sekali tidak menambah beban APBN, karena dana tersebut sudah ada selama ini di masing-masing kementerian dan instansi pemerintahan.

Dr. Emrus Sihombing adalah Direktur Emrus Center, Dosen Universitas Pelita Harapan

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Selasa, 19 Maret 2019 - 21:30 WIB

Indonesia Posisi Kedua Sebagai Negara Dengan Optimisme Tinggi Terapkan Industri 4.0

Berdasarkan hasil riset McKinsey, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan optimisme tertinggi dalam menerapkan industri 4.0, yakni 78%.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan Timur Antara

Selasa, 19 Maret 2019 - 21:06 WIB

INDI 4.0 Jadi Acuan Kemenperin Ukur Kesiapan Industri Masuk Era Digitalisasi

Kementerian Perindustrian terus memacu kesiapan sektor manufaktur nasional dalam memasuki era industri 4.0 khususnya lima sektor yang telah menjadi prioritas berdasarkan peta jalan Making Indonesia…

Kemen Kominfo

Selasa, 19 Maret 2019 - 19:33 WIB

Kominfo Blokir 11.803 Konten Radikalisme dan Terorisme

Jakarta-Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemblokiran konten internet yang memuat radikalisme dan terorisme sebanyak 11.803 konten mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2019.…

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih

Selasa, 19 Maret 2019 - 16:50 WIB

Lewat Program Santripreneur, Kemenperin Telah Bina Lebih dari 4 Ribu Santri Jadi Wirausaha

Kementerian Perindustrian hingga saat ini telah membina dan memberikan pelatihan tentang kewirausahaan kepada 4.720 santri.

Direktur Utama PT Jababeka Morotai Basuri Tjahja

Selasa, 19 Maret 2019 - 16:48 WIB

Dirut PT Jababeka Morotai Cari Investor untuk Kembangkan Bandara Internasional KEK Morotai

Perhelatan Metal & Energy International Summit 2019 kembali digelar selama dua hari yang berlangsung 19 -20 Maret 2019, di Hotel JS Luwansa. Acara ini menghadirkan sekitar 100 delegasi negara…