Kemenag Minta First Travel Kembalikan Dana Calon Jamaah

Oleh : Herry Barus | Minggu, 13 Agustus 2017 - 11:27 WIB

Pimpinan First Travel Andika Surachman dan istrinya Anniesa Desvitasari (Foto Ist)
Pimpinan First Travel Andika Surachman dan istrinya Anniesa Desvitasari (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Kementerian Agama memastikan bahwa kerugian yang dialami calon jamaah umrah PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel adalah tanggung jawab perusahaan, meskpun izin usaha biro perjalanan itu sudah dicabut.

Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenag Matsuki, First Travel tetap berwajiban mengembalikan dana calon jamaah yang gagal berangkat ke Tanah Suci. Selain itu, First Travel juga diwajibkan memberangkatkan calon jamaah melalui biro perjalanan lain.

"Kenapa tangung jawab mereka, karena dari jamaah langsung ke First Travel, pemberian kewajiban ini semata-mata konsekuensi karena Kementerian Agama tidak bertanggung jawab. Justru kami bertanggung jawab menyelamatkan jamaah yang sudah membayar sebelumnya langsung kepada First Travel," ujarnya kepada awak media Minggu (13/8/2017).

Matsuki mengatakan, dana yang dibayarkan para calon jamaah umrah selama ini langsung masuk ke rekening First Travel.

"Jadi, mekanisme refund dan seterusnya untuk diatur tiga bulan itu silahkan," ujarnya.

Eggy Sudjana selaku kuasa hukum First Travel mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa memenuhi kerugian para calon jamaah umrah karena izin perusahaan telah dicabut Kemenag. Untuk itu, pemerintah melalui Kemenag harus bertangung jawab atas kerugian para calon jamaah. Bos First Travel Andika Surachman dan istrinya Anniesa Desvitasari sendiri telah ditahan kepolisian atas status tersangka penipuan

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi dalam sambutannya saat Rembuk Nasional 2017 (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:51 WIB

Kebanyakan Regulai Menumpuk Hambat Kecepatan Pembangunan

Presiden Joko Widodo menjelaskan kebanyakan regulasi yang bertumpuk memiliki potensi tumpang tindih sehingga rentan menghambat kecepatan pembangunan Indonesia.

Workshop Pengendalian dan Pengawasan Koperasi Bagi Aparatur Kabupaten/Kota di Jawa Timur, di Kota Batu, Malang, Senin (23/10).

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:24 WIB

Pemerintah Awasi 12 Koperasi Bermasalah Ini

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengawasi dan mewaspadai keberadaan 12 koperasi bermasalah dan melakukan praktik menyimpang.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) gelar Forum Group Discussion dengan Asosiasi Haji dan Umrah terapkan aturan SPM

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:05 WIB

Ashpurindo Usulkan Izin PPIU Diberlakukan Seumur Hidup

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji, Umrah Inbound Indonesia (Asphurindo), Syam Resfiadi menginginkan adanya pemberian izin usaha umroh berlaku seumur hidup bagi penyelenggara yang telah…

Dirut BTN (Persero) Tbk. Maryono bersama jajaran Direksi Bank BTN R. Mahelan Prabantarikso, Adi Setianto, Iman N. Soeko, Oni Febriarto R., dan Nixon L. P. Napitupulu Konferensi Pers Paparan Kinerja Bank BTN per Kuartal III/2017

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:00 WIB

Kuartal III/2017 Laba BTN Naik 24 % Tembus Rp2 Triliun

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. optimistis mampu mencapai target perseroan pada akhir tahun ini. Optimisme tersebut didukung realisasi kinerja pada kuartal III/2017 yang mencatatkan laju…

Ekonom Universitas Indonesia Prof Emil Salim (Foto Ist)

Senin, 23 Oktober 2017 - 21:45 WIB

Emil Salim: Cukai Tembakau Masih Bisa Ditingkatkan

Ekonom Universitas Indonesia Prof Emil Salim mengatakan pemerintah masih bisa menaikkan tarif cukai tembakau lebih tinggi untuk melindungi anak-anak dari bahaya rokok.