Menperin: Pemerintah Beri Insentif Kendaraan Rendah Emisi

Oleh : Hariyanto | Minggu, 13 Agustus 2017 - 11:18 WIB

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto bersama Dirjen ILMATE Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan dan Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nagoi saat berfoto di salah satu Booth dalam pameran otomotif GIIAS 2017
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto bersama Dirjen ILMATE Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan dan Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nagoi saat berfoto di salah satu Booth dalam pameran otomotif GIIAS 2017

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kementerian Perindustrian tengah menyusun kebijakan untuk menyempurnakan regulasi tentang kendaraan Low Carbon Emission. Termasuk di dalamnya kendaraan hybrid dan mobil listrik.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan memberikan insentif kepada low carbon vehicle dibandingkan mobil konvensional. Dengan target pada tahun 2025 sebanyak 20 persen atau 400 ribu kendaraan rendah emisi dapat masuk ke pasar Indonesia.

"Di samping itu, kami menegaskan pusat inovasi menjadi penting karena dunia akan memasuki era baru, dimana low cost emission vehicle menjadi salah satu modal untuk jadi penggerak pengganti carbon fuel. Pada akhirnya kami mengupayakan agar Euro4 diharapkan bisa tuntas sebelum pelaksanaan Asian Games 2018," jelasnya dalam keterangan pers, Minggu (13/8/2017).
 
Airlangga menambahkan, ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 yang tengah digelar pada 10-20 Agustus ini dapat memberikan penjelasan kepada publik, tentang perkembangan terknologi yang dicapai oleh industri kendaraan bermotor di Indonesia

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi dalam sambutannya saat Rembuk Nasional 2017 (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:51 WIB

Kebanyakan Regulai Menumpuk Hambat Kecepatan Pembangunan

Presiden Joko Widodo menjelaskan kebanyakan regulasi yang bertumpuk memiliki potensi tumpang tindih sehingga rentan menghambat kecepatan pembangunan Indonesia.

Ilustrasi Anggota Polri/ Brimob (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:41 WIB

Upaya Pemberantasan Korupsi Bisa Dimulai dari Internal Polri Secara Menyeluruh

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas meragukan kesiapan Polri terkait dengan rencana membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Miryam S. Haryani. (Foto: IST)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:34 WIB

Anggota DPR Miryam S Haryani Dituntut 5 Tahun Penjara

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak…

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:28 WIB

Kapolri Tito Klarifikasi Pemberitaan Soal Korban Pemerkosaan

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengadakan pertemuan dengan 18 organisasi aktivis pemerhati perempuan, didampingi oleh sejumlah pejabat Mabes Polri untuk melakukan klarifikasi atas sebuah…

Workshop Pengendalian dan Pengawasan Koperasi Bagi Aparatur Kabupaten/Kota di Jawa Timur, di Kota Batu, Malang, Senin (23/10).

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:24 WIB

Pemerintah Awasi 12 Koperasi Bermasalah Ini

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengawasi dan mewaspadai keberadaan 12 koperasi bermasalah dan melakukan praktik menyimpang.