Presiden Jokowi Janjikan Kunjungi Pulau Rote NTT Tahun Ini

Oleh : Herry Barus | Minggu, 13 Agustus 2017 - 01:26 WIB

Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke berkunjung ke Pesantren Nurul Islam, Jatirogo, Jember, Jawa Timur, Sabtu (12/8). (Foto: Humas/Agung).
Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke berkunjung ke Pesantren Nurul Islam, Jatirogo, Jember, Jawa Timur, Sabtu (12/8). (Foto: Humas/Agung).

INDUSTRY.co.id - Jember- Presiden Joko Widodo menjanjikan untuk mengunjungi Pulau Rote yang merupakan paling selatan di Wilayah Indonesia.

"Yang di ujung-ujung sudah saya kunjungi semua, hanya Pulau Rote yang di ujung selatan Indonesia yang belum saya kunjungi, Insya Allah tahun ini saya ke sana," kata Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Pondok Pesantren Al Amien di Jember, Sabtu malam.(12/8/2017)

Jokowi menyebutkan dirinya perlu mengunjungi pulau itu untuk mengetahui kondisi pulau itu seperti apa.

Ia menyebutkan saat dirinya berkunjung ke Pulau Miangas sempat kaget karena pulau itu hanya dihuni sekitar 200 kepala keluarga.

"Kalau ada ombak besar mereka tidak bisa ke mana-mana, kiriman sembako juga terlambat, bahan bakar juga terlambat," katanya.

Presiden menyampaikan bahwa Indonesia memiliki banyak pulau, bahasa, suku. Ada 17.000 pulau, 714 suku dan banyak bahasa.

"Ini saya sampaikan kepada pemimpin negara asing ketika saya bertemu dengan mereka termasuk Raja Salman, kemudian mereka bertanya apakah Presiden Jokowi sudah mengunjungi semua," kata Jokowi.

Ia pun mengakui belum semua pulau dikunjungi tapi yang di ujung yaitu Sabang, Merauke dan Miangas sudah dikunjungi semua.

"Kalau provinsi sudah semua saya kunjungi, untuk kabupaten/kota sudah sekitar 60 persen," katanya.

Pulau Rote adalah sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Rote merupakan wilayah paling selatan Indonesia Pulau ini terkenal dengan kekhasan budidaya lontar, wisata alam pantai, musik sasando, dan topi adat Ti'i Langga.

Rote beserta pulau-pulau kecil disekitarnya berstatus sebagai kabupaten dengan nama Kabupaten Rote Ndao melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002.

Sementara itu dalam kunjungan ke Ponpes Al Amien yang berada di Dusun Kebon Sari, Desa Sabran, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jembe, Presiden juga memberikan pengarahan kepada para santri dan santriwati.

Presiden juga memberikan hadiah tiga sepeda kepada santri dan santriwati yang berhasil menjawab pertanyaan Presiden.

Sementara itu pengasuh Ponpes Al Amien KH Imam Gozali menyampaikan terima kasih atas kunjungan Presiden ke Ponpes itu.

"Ponpes ini berdiri sejak 1955 dan hingga saat ini masjid yang ada di sini masih antik, belum berubah sejak 1955," kata Gozali.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Para komisioner KPPU. (Foto: IST)

Senin, 23 Oktober 2017 - 14:15 WIB

KPPU Usulkan Standar Pelayanan Minimum dalam Ibadah Umrah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) untuk menetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) terhadap perjalanan ibadah umrah. Pihaknya…

Migas Ilustrasi

Senin, 23 Oktober 2017 - 14:08 WIB

SP SKK Migas Gandeng KSPN Dorong Revisi UU Migas

Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SP SKK Migas) menggandeng Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) untuk mendorong dirampungkannya Revisi…

Philips Kenalkan Dua Produk Garment Care di Ajang IFW Week

Senin, 23 Oktober 2017 - 14:00 WIB

Philips Kenalkan Dua Produk Garment Care di Ajang IFW 2018

Philips Indonesia kembali memperkenalkan dua produk garment care terbaru yakni setrika uap Perfect Care OptimalTEMP GC3920 dan Garment Steamer Easy Touch Plus GC524 di ajang Jakarta Fashion…

Ilustrasi Lobster (Foto Ist)

Senin, 23 Oktober 2017 - 14:00 WIB

Polda Jambi Gagalkan Penyelundupan Lobster Senilai Rp5,74 Miliar

Anggota Direktorat Polisi Perairan (Dipolair) Polda Jambi berhasil menggagalkan penyelundupan dan menyelamatkan 38.326 ekor anak lobter (homarus) senilai Rp5,74 miliar yang akan dikirim ke luar.

Ilustrasi Palu Hakim (Foto Ist)

Senin, 23 Oktober 2017 - 13:45 WIB

Pembentukan Densus Tipikor Kepentingan Politik Melemahkan KPK

Pembentukan Detasemen Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) menunjukkan kepentingan politik dengan tujuan melemahkan peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).