Lindungi Industri dan Konsumen, Kemenperin dan Qualcomm Teken MoU Berantas Ponsel Ilegal

Oleh : Hariyanto | Kamis, 10 Agustus 2017 - 18:35 WIB

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kanan) bersama Country Director Qualcomm Indonesia, Shannedy Ong (kiri) menyaksikan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) I Gusti Putu Suryawirawan (kedua kanan) bersama Se
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kanan) bersama Country Director Qualcomm Indonesia, Shannedy Ong (kiri) menyaksikan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) I Gusti Putu Suryawirawan (kedua kanan) bersama Se

INDUSTRY.co.id , Jakarta - Kementerian Perindustrian dan Qualcomm Incorporated berkomitmen untuk memberantas peredaran telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet yang masuk ke Indonesia secara ilegal sehingga dapat melindungi industri dan konsumen di dalam negeri. Langkah strategis ini diwujudkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua pihak mengenai proses validasi data base International Mobile Equipment Identification (IMEI).

“Kami sepakat bahwa produk resmi saja yang dapat beredar di Indonesia sehingga industri telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet di Indonesia dapat semakin maju dan kompetitif,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai menyaksikan penandatanganan MoU tersebut di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Nota Kesepahaman diteken oleh Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) I Gusti Putu Suryawirawan bersama Senior Director Qualcomm Technology Licensing, Qualcomm International Ltd. Mohammed Raheel Kamal.

Menperin menjelaskan, upaya ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta Peraturan Pemerintah No. 20/2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

“Sebagai negara berpenduduk terpadat ketiga di Asia, Indonesia tentu menjadi target pasar bagi berbagai perangkat seluler, terlebih dengan semakin berkembangnya jaringan 4G LTE. Namun, hal ini juga memicu masuknya perangkat ilegal yang justru menghambat industri dalam negeri dan merugikan konsumen,” paparnya.

Berdasarkan laporan e-Marketer, pengguna smartphone di Indonesia akan tumbuh dari 55 juta orang pada tahun 2015 menjadi 92 juta orang tahun 2019. Sedangkan, merujuk data Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), pada tahun 2015 penjualan smartphone di Indonesia mencapai 32,14 juta unit dan meningkat sebesar 2,9 persen atau menjadi 33,07 juta unit tahun 2016. Nilai penjualan smartphone terjadi peningkatan sebesar 11,3 persen pada tahun 2016, di mana nilai penjualan tahun 2015 sebesar Rp62 triliun menjadi Rp69 triliun tahun 2016.

Raheel mengatakan, yang dimaksud dengan produk ilegal adalah counterfeit atau produk palsu yang desain dan merek menyerupai orisinal, seta termasuk barang pasar gelap atau selundupan. Untuk itu, di Indonesia perlu mempelajari penerapan Device Identification, Registration, and Blocking System (DIRBS).

“DIRBS memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mendaftarkan, dan mengontrol akses jaringan seluler melalui nomor IMEI ponsel,” terangnya. Sistem ini juga dapat memverifikasi nomor IMEI ponsel yang menggunakan jaringan dari operator dengan mengacu pada data base yang dimiliki oleh Kemenperin dan GSMA untuk memastikan keabsahan IMEI. Selain itu, DIRBS memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kode IMEI yang diduplikasi dari ponsel lama.

“Qualcomm merasa terhormat dapat menjadi bagian dalam upaya pemerintah Indonesia mengurangi penggunaan ponsel ilegal. Kami percaya bahwa inisiatif ini akan menguntungkan konsumen, operator, dan juga industri lokal di Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Putu menyampaikan, seluruh nomor IMEI dari telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet yang resmi beredar di Indonesia tersimpan dalam data base di Kemenperin sejak tahun 2013. “Hingga saat ini lebih dari 500 ribu IMEI yang telah terdaftar di kami. Jadi, produk yang beredar di Indonesia secara ilegal, nomor IMEI-nya tidak ada dalam data base di kami,” tegasnya.

Dengan terjalinnya kerja sama ini, seluruh IMEI yang telah dan akan didaftarkan pada data base Kemenperin terjamin validitasnya karena bakal terjadi proses terintegrasi antara Kemenperin dengan GSMA. “Dan, dengan telah ditandatanganinya MoU, ke depannya dapat dilanjutkan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan kontrol IMEI,” tutur Putu.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Kunjungan Wisatawan manca negara (Wisman)

Sabtu, 23 September 2017 - 16:00 WIB

Kunjungan Wisatawan Inggris dan Jepang ke Bali Naik

Wisatawan Inggris dan Jepang yang berliburan sambil menikmati panorama alam serta keunikan seni budaya Bali meningkat masing-masing sebesar 14,01 persen dan 7,02 persen

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

Sabtu, 23 September 2017 - 15:57 WIB

Kapolri: Usut Tuntas Kasus Peredaran Pil PCC

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian memerintahkan agar kasus peredaran pil "paracetamol caffeine carisoprodol" yang telah menimbulkan korban jiwa diusut hingga…

Hombo Batu atau Lompat Batu di Nias, Sumatera Utara (Foto: travelingyuk)

Sabtu, 23 September 2017 - 15:30 WIB

Kenalkan Kebudayaan dan Kesenian, Nias Bakal Gelar Pesta Ya'ahowu 2017

Terletak di Sumatera Utara, Nias memiliki berbagai ragam budaya dan kekayaan alam yang harus diekspos oleh para wisatawan. Oleh karena itu, untuk menarik jumlah kunjungan ke Nias, maka pada…

Gubernur Banten Wahidin Halim Saat Pembukaan FPTL 2017 di Tanjung Lesung. (INDUSTRY.co.id/Irvan AF)

Sabtu, 23 September 2017 - 15:16 WIB

Gubernur Banten Dukung KPK OTT Wali Kota Cilegon

Gubernur Banten Wahidin Halim mengapresiasi Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) yang melakukan OTT terhadap Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi. KPK mengamankan 10 orang termasuk Wali Kota…

Ilustrasi Bandara

Sabtu, 23 September 2017 - 15:01 WIB

Lima Bandara Disiapkan Bila Gunung Agung Bali Meningkat Aktivitasnya

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah menyiapkan lima bandar udara untuk mengantisipasi adanya gangguan penerbangan di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali akibat aktivitas…