BPJS Ketenagakerjaan Pererat Kerjasama dengan Kejaksaan di Bali, NTB dan NTT

Oleh : Wiyanto | Kamis, 10 Agustus 2017 - 07:43 WIB

Ilustrasi pekerja yang dilindungi BPJS Ketenagakerjaan
Ilustrasi pekerja yang dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

INDUSTRY.co.id -Jakarta-BPJS Ketenagakerjaan  menyelenggarakan kegiatan monitoring di BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banuspa. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) pada bulan April tahun 2016. kerjasama dengan kejaksaan dinilai efektif dalam menegakkan regulasi melalui jasa jaksa pengacara negara.

Direktur Perluasan Kepesertaan dan HAL, E Ilyas Lubis, menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi ini  penting dilakukan untuk dapat mengukur efektivitas penerapan regulasi, serta untuk mengetahui jumlah perusahaan yang patuh terhadap aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami Berharap kejaksaan di wilayah Provinsi Bali, Provinsi NTB dan Provinsi NTT dapat memberikan dukungan penuh dalam penegakan regulasi ini agar semua pekerja mendapatkan hak perlindungan mereka atas jaminan sosial”, kata Ilyasdi Denpasar, Rabu (9/8/2017).

Sejalan dengan hal itu, dijelaskan bahwa Instansi Negara / Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Badan Hukum Lain (Negara/Pemerintah mempunyai kepentingan perdatan/Tata Usaha Negara) memiliki wewenang untuk menggunakan jasa jaksa pengacara negara. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan bersama Kejaksaan RI (JAMDATUN) sepakat untuk bekerjasama dalam masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam rangka untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan dan JAMDATUN. Kesepakatan bersama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

“Kerjasama dengan kejaksaan ini merupakan salah satu tindakan yang kami lakukan agar dapat menegakkan regulasi yang ada serta akan mendorong peningkatan efektivitas penyelesaian dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara”, ungkap Ilyas.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan, Kuswahyudi, menjelaskan pihaknya dan Kejaksaan RI telah memiliki ruang lingkup kesepakatan bersama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, diantaranya adalah pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain. Dimana ruang lingkup kesepakatan ini memiliki tujuan sebagai pemulihan atau penyelamatan keuangan/keuangan/kekayaan/aset milik Negara / BPJS Ketenagakerjaan.

Sepanjang tahun 2016 hingga juli 2017, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banuspa telah menyerahkan sebanyak 66 surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan Tingg Bali, NTT dan NTB beserta jajarannya dengan potensi iuran Rp 2,522,687,261 , telat diselesaikan sebanyak 36 SKK dengan realisasi iuran Rp 1,323,858,886. Adapun SKK diatas terdiri dari SKK antara lain perusahaan menunggak iuran dan Perusahaan wajib belum daftar (PWBD)

“Implementasi dilakukan melalui empat tahap proses penegakan kepatuhan, pertama proses verifikasi data pelanggaran oleh BPJS Ketenagakerjaan, kedua daftar dan bukti dukung pelanggaran, kemudian penyerahan melalui surat kuasa khusus, dan terakhir penegakan kepatuhan oleh kejaksaan”, tutup Kuswahyudi.

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Senin, 19 November 2018 - 19:10 WIB

Menteri Airlangga: Peningkatan Investasi Dorong Tumbuhnya Populasi Industri

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menyampaikan, peningkatan investasi dapat mendorong pertumbuhan populasi industri.

Rupiah (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 19 November 2018 - 17:53 WIB

Rupiah Senin Sore Menguat di Posisi Rp14.586

Pergerakan nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin sore (19/11/2018) ini menguat sebesar sembilan poin menjadi Rp14.586 dibandingkan posisi sebelumnya Rp14.595…

Presiden Jokowi(Foto Setkab)

Senin, 19 November 2018 - 17:48 WIB

Presiden Jokowi: Perlu Inovasi Pembiayaan Infrastruktur

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan saat ini pemerintahannya bicara mengenai infrastruktur, maka tidak mungkin menutupnya dari anggaran pemerintah saja, sehingga perlu inovasi pembiayaan.

Rupiah (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 19 November 2018 - 17:45 WIB

BRI Cabang Purwokerto Salurkan KUR Rp442,218 Miliar

Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sampai dengan Oktober 2018 telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp442,218 miliar.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Foto: Kemenperin)

Senin, 19 November 2018 - 17:40 WIB

Menperin Airlangga: Relaksasi DNI Pacu Investasi Sektor Industri

Pemerintah terus berupaya meningkatkan nilai investasi, baik dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Investasi, khususnya di sektor industri, menjadi salah…