BPJS Ketenagakerjaan Pererat Kerjasama dengan Kejaksaan di Bali, NTB dan NTT

Oleh : Wiyanto | Kamis, 10 Agustus 2017 - 07:43 WIB

Ilustrasi pekerja yang dilindungi BPJS Ketenagakerjaan
Ilustrasi pekerja yang dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

INDUSTRY.co.id -Jakarta-BPJS Ketenagakerjaan  menyelenggarakan kegiatan monitoring di BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banuspa. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) pada bulan April tahun 2016. kerjasama dengan kejaksaan dinilai efektif dalam menegakkan regulasi melalui jasa jaksa pengacara negara.

Direktur Perluasan Kepesertaan dan HAL, E Ilyas Lubis, menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi ini  penting dilakukan untuk dapat mengukur efektivitas penerapan regulasi, serta untuk mengetahui jumlah perusahaan yang patuh terhadap aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami Berharap kejaksaan di wilayah Provinsi Bali, Provinsi NTB dan Provinsi NTT dapat memberikan dukungan penuh dalam penegakan regulasi ini agar semua pekerja mendapatkan hak perlindungan mereka atas jaminan sosial”, kata Ilyasdi Denpasar, Rabu (9/8/2017).

Sejalan dengan hal itu, dijelaskan bahwa Instansi Negara / Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Badan Hukum Lain (Negara/Pemerintah mempunyai kepentingan perdatan/Tata Usaha Negara) memiliki wewenang untuk menggunakan jasa jaksa pengacara negara. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan bersama Kejaksaan RI (JAMDATUN) sepakat untuk bekerjasama dalam masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam rangka untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan dan JAMDATUN. Kesepakatan bersama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

“Kerjasama dengan kejaksaan ini merupakan salah satu tindakan yang kami lakukan agar dapat menegakkan regulasi yang ada serta akan mendorong peningkatan efektivitas penyelesaian dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara”, ungkap Ilyas.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan, Kuswahyudi, menjelaskan pihaknya dan Kejaksaan RI telah memiliki ruang lingkup kesepakatan bersama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, diantaranya adalah pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain. Dimana ruang lingkup kesepakatan ini memiliki tujuan sebagai pemulihan atau penyelamatan keuangan/keuangan/kekayaan/aset milik Negara / BPJS Ketenagakerjaan.

Sepanjang tahun 2016 hingga juli 2017, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banuspa telah menyerahkan sebanyak 66 surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan Tingg Bali, NTT dan NTB beserta jajarannya dengan potensi iuran Rp 2,522,687,261 , telat diselesaikan sebanyak 36 SKK dengan realisasi iuran Rp 1,323,858,886. Adapun SKK diatas terdiri dari SKK antara lain perusahaan menunggak iuran dan Perusahaan wajib belum daftar (PWBD)

“Implementasi dilakukan melalui empat tahap proses penegakan kepatuhan, pertama proses verifikasi data pelanggaran oleh BPJS Ketenagakerjaan, kedua daftar dan bukti dukung pelanggaran, kemudian penyerahan melalui surat kuasa khusus, dan terakhir penegakan kepatuhan oleh kejaksaan”, tutup Kuswahyudi.

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Christian Rijanto, Co-Founder dan Creative Director bersama Seniman ultraviolet Rony "Rebellionik" Rahardian berfoto disamping BMW i8 di ajang WE THE FEST 2018 (Foto: Dok. BMW Indonesia)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 10:48 WIB

Instalasi BMW i8 Gemparkan Ajang WE THE FEST 2018

BMW turut serta dalam ajang festival musik, seni dan gaya hidup tahunan WE THE FEST dengan menampilkan BMW i8 hasil kolaborasi antara Christian Rijanto, Co-Founder dan Creative Director dari…

PT Omega Teknologi Indonesia (Omega Pos) menjajaki kerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dalam sistem pembayaran cashless yaitu melalui layanan digital T Money dan point of sales yang disediakan Omega Pos.

Sabtu, 21 Juli 2018 - 10:19 WIB

Hybrid Cloud Solusi Aman Transaksi Penjualan bagi UKM

PT Omega Teknologi Indonesia resmi meluncurkan Hybrid Cloud, sebagai fitur offline-online smart kasir yang aman bagi pelaku UKM

Dirjen IKM Kemenperin, Gati Wibawaningsih

Sabtu, 21 Juli 2018 - 10:17 WIB

Perkuat Daya Saing IKM Komponen Otomotif, Kemenperin Jalin Kerja Sama dengan JICA

Kementerian Perindustrian berupaya memperkuat daya saing industri kecil dan menengah (IKM) di berbagai daerah, salah satunya sektor pengecoran logam pembuatan komponen otomotif di Pasuruan,…

BKPM

Sabtu, 21 Juli 2018 - 09:57 WIB

Kemenko Perekonomian Dorong Transisi OSS kepada BKPM

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mendorong percepatan transisi pengelolaan sistem pelayanan elektronik terpadu atau Online Single Submission (OSS) kepada Badan Koordinasi Penanaman…

Peluncuran Sistem Layanan Perizinan Terintegrasi Online Single Submission (OSS)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 09:54 WIB

Pemerintah Terus Pantau Pelaksanaan OSS

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus memantau pelaksanaan sistem pelayanan elektronik terpadu atau Online Single Submission (OSS) yang baru berjalan selama 10 hari dan telah diminati…