Koalisi Pengendalian Tembakau Tagih Komitmen Presiden Jokowi

Oleh : Hariyanto | Selasa, 08 Agustus 2017 - 15:26 WIB

Kebun Tembakau (Ist)
Kebun Tembakau (Ist)

INDUSTRY.co.id

Jakarta- Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau menagih komitmen Presiden Joko Widodo dalam pengendalian tembakau untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Menurut siaran pers dari Koalisi yang diterima Redaksi di Jakarta, Selasa (8/8/2017), SDGs hanya akan dapat tercapai bila pemerintah Indonesia mengaksesi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC).

Pada Sidang PBB pada 25 September 2016 di New York, Amerika Serikat, pemerintah Indonesia telah berkomitmen dengan menandatangani SDG yang salah satu tujuannya memperkuat penerapan FCTC untuk pengendalian tembakau.

Koalisi juga meminta pemerintah melaksanakan rekomendasi Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) PBB dan secara tegas menolak intervensi industri rokok dalam kebijakan pengendalian tembakau.

Pada 2014, Komite Ekosob secara umum telah mendorong pemerintah Indonesia untuk meratifikasi FCTC. Dalam dokumen resminya, Komite Ekosob memberikan empat rekomendasi kepada pemerintah Indonesia.

Rekomendasi pertama adalah pemerintah harus melakukan pencegahan atas risiko kesehatan serius terkait rokok, terutama pada remaja dan anak-anak.

Rekomendasi kedua adalah pemberlakuan peraturan antitembakau yang mencakup larangan merokok di ruangan dalam gedung, sedangkan rekomendasi ketiga adalah memperkuat larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.

Rekomendasi keempat adalah penerapan pendekatan berbasis hak asasi manusia atas penggunaan tembakau, memberikan layanan kesehatan yang layak, rehabilitasi, dan dukungan layanan psikologis bagi pecandu rokok.

Pada Juni 2017, Komite Ekosob juga telah mengeluarkan resolusi yang ditujukan kepada seluruh badan di lingkungan PBB terkait upaya intervensi industri rokok.

Namun, pemerintah Indonesia tidak menanggapi rekomendasi tersebut, terutama terkait aksesi FCTC. Hingga saat ini Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang belum mengaksesi FCTC dan memiliki aturan hukum yang kuat dan komprehensif untuk melindungi generasi.

Meskipun sudah ada peraturan hukum nasional yang mengakomodasi sebagian besar isu FCTC dalam konstitusi dan berbagai produk undang undang, tetapi ratifikasi tetap dianggap perlu dalam konteks kepentingan hukum dan komitmen international.

Di balik tuntutan yang disampaikan, Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau tetap mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak bersedia melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Arie Setiadi Murwanto, Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR.

Selasa, 16 Oktober 2018 - 12:23 WIB

Kementerian PUPR Bangun 1.200 Hunian Sementara Untuk Masyarakat Terdampak Bencana Sulawesi Tengah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun sebanyak 1.200 Hunian Sementara (Huntara) sebagai transit sampai dengan hunian tetap dan relokasi permukiman selesai.

Ilustrasi Utang Luar Negeri

Selasa, 16 Oktober 2018 - 12:21 WIB

BI: Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 5.410,5 Triliun

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia bertambah menjadi US$ 360,7 miliar atau sekitar Rp 5.410,5 triliun (asumsi kurs Rp 15.000/dolar AS) hingga akhir Agustus 2018.

Dirut BTN Maryono (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 16 Oktober 2018 - 12:02 WIB

BTN Fasilitasi KPR Atlet Komite Olimpiade Indonesia

PT Bank Tabungan Negara Tbk memfasilitasi kredit pemilikan rumah (KPR) atlet yang tergabung dalam Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dengan skema menarik dan terjangkau.

Rupiah (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 16 Oktober 2018 - 11:50 WIB

Jamkrida Sumsel akan Disuntik Modal Rp100 Miliar

PT Jamkrida Sumatera Selatan bakal mendapatkan suntikan modal dari Pemprov Sumatra Selatan untuk mencukupi modal dasar senilai Rp100 miliar.

UOB Indonesia (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 16 Oktober 2018 - 11:45 WIB

Transaksi Naik UOB Berikan Apresiasi Pemegang Kartu

Data industri kartu kredit yang menunjukan setiap akhir tahun transaksi mengalami kenaikan 13 persen dibandingkan bulan-bulan biasa, mendorong PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) membuat program…