Pemerintah Upayakan Penarikan PPN Tembakau 10 Persen

Oleh : Herry Barus | Selasa, 20 Desember 2016 - 22:55 WIB

Petani Tembakau (ist)
Petani Tembakau (ist)

INDUSTRY.co.id -Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah terus mengupayakan penarikan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) produk tembakau atau rokok menjadi 10 persen.

Saat ini, besaran PPN rokok hanya dipungut di tingkat produsen dengan tarif 8,7 persen, sementara pemerintah menginginkan penarikan PPN rokok dilakukan dalam dua tahap yakni dengan tarif 10 persen saat produk rokok keluar dari pabrik, dan 10 persen lagi ketika distributor besar atau pedagang besar menjualnya ke masyarakat.

"Sekarang masih kami bicarakan dengan industri, mereka minta waktu dua sampai tiga tahun untuk mempersiapkan jalur distribusi," ujar Suahasil dalam diskusi mengenai harga rokok yang diselenggarakan Center for Health Economics and Policy Studies Universitas Indonesia (CHEPS UI) di Jakarta, Selasa.

Melalui penyusunan rantai distribusi yang jelas, pemerintah berharap ketaatan pajak dalam kegiatan industri rokok juga meningkat, karena semua pihak yang terlibat dalam produksi hingga distribusi diharuskan memiliki NPWP.

Namun, mengingat industri rokok masih meminta waktu untuk menyepakati kebijakan ini, pemerintah berencana menerapkan opsi kebijakan lain yang lebih implementatif untuk diterapkan saat ini yakni dengan penarikan PPN di tingkat produsen sebesar 9,1 persen, sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Awal tahun ini ada temuan BPK yang menyatakan bahwa penarikan PPN yang ada tidak sesuai dengan tarif yang benar, ini akan kami perbaiki sehingga tarifnya akan naik dari 8,7 persen menjadi 9,1 persen," ungkap Suahasil.

Kedua opsi tersebut, menurut dia, sedang dikaji oleh Kementerian Keuangan dan akan diputuskan dalam waktu dekat.

Dalam catatan Antara, wacana kenaikan PPN rokok menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pelaku industri rokok, salah satunya Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo).

Gaprindo menilai wacana tersebut akan memberi beban ganda terhadap industri rokok karena pemerintah baru saja memutuskan menaikkan tarif cukai hasil tembakau rata-rata sebesar 10,54 persen untuk 2017.(Hrb)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Mobil Anak Bangsa segera produksi massal bus listrik merek MAB (Foto: Fadli INDUSTRY.co.id)

Selasa, 16 Oktober 2018 - 12:32 WIB

Gandeng Tiongkok, Bakrie Otoparts Akan Kembangkan Bus Listrik

Bakrie Otoparts gandeng perusahaan Tiongkok BYD Corporation mengembangkan bus listrik untuk digunakan di sejumlah kota di Indonesila dalam upaya menciptakan transportasi ramah lingkungan dan…

Arie Setiadi Murwanto, Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR.

Selasa, 16 Oktober 2018 - 12:23 WIB

Kementerian PUPR Bangun 1.200 Hunian Sementara Untuk Masyarakat Terdampak Bencana Sulawesi Tengah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun sebanyak 1.200 Hunian Sementara (Huntara) sebagai transit sampai dengan hunian tetap dan relokasi permukiman selesai.

Ilustrasi Utang Luar Negeri

Selasa, 16 Oktober 2018 - 12:21 WIB

BI: Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 5.410,5 Triliun

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia bertambah menjadi US$ 360,7 miliar atau sekitar Rp 5.410,5 triliun (asumsi kurs Rp 15.000/dolar AS) hingga akhir Agustus 2018.

Dirut BTN Maryono (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 16 Oktober 2018 - 12:02 WIB

BTN Fasilitasi KPR Atlet Komite Olimpiade Indonesia

PT Bank Tabungan Negara Tbk memfasilitasi kredit pemilikan rumah (KPR) atlet yang tergabung dalam Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dengan skema menarik dan terjangkau.

Rupiah (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 16 Oktober 2018 - 11:50 WIB

Jamkrida Sumsel akan Disuntik Modal Rp100 Miliar

PT Jamkrida Sumatera Selatan bakal mendapatkan suntikan modal dari Pemprov Sumatra Selatan untuk mencukupi modal dasar senilai Rp100 miliar.