Pemerintah Upayakan Penarikan PPN Tembakau 10 Persen

Oleh : Herry Barus | Selasa, 20 Desember 2016 - 22:55 WIB

Petani Tembakau (ist)
Petani Tembakau (ist)

INDUSTRY.co.id -Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah terus mengupayakan penarikan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) produk tembakau atau rokok menjadi 10 persen.

Saat ini, besaran PPN rokok hanya dipungut di tingkat produsen dengan tarif 8,7 persen, sementara pemerintah menginginkan penarikan PPN rokok dilakukan dalam dua tahap yakni dengan tarif 10 persen saat produk rokok keluar dari pabrik, dan 10 persen lagi ketika distributor besar atau pedagang besar menjualnya ke masyarakat.

"Sekarang masih kami bicarakan dengan industri, mereka minta waktu dua sampai tiga tahun untuk mempersiapkan jalur distribusi," ujar Suahasil dalam diskusi mengenai harga rokok yang diselenggarakan Center for Health Economics and Policy Studies Universitas Indonesia (CHEPS UI) di Jakarta, Selasa.

Melalui penyusunan rantai distribusi yang jelas, pemerintah berharap ketaatan pajak dalam kegiatan industri rokok juga meningkat, karena semua pihak yang terlibat dalam produksi hingga distribusi diharuskan memiliki NPWP.

Namun, mengingat industri rokok masih meminta waktu untuk menyepakati kebijakan ini, pemerintah berencana menerapkan opsi kebijakan lain yang lebih implementatif untuk diterapkan saat ini yakni dengan penarikan PPN di tingkat produsen sebesar 9,1 persen, sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Awal tahun ini ada temuan BPK yang menyatakan bahwa penarikan PPN yang ada tidak sesuai dengan tarif yang benar, ini akan kami perbaiki sehingga tarifnya akan naik dari 8,7 persen menjadi 9,1 persen," ungkap Suahasil.

Kedua opsi tersebut, menurut dia, sedang dikaji oleh Kementerian Keuangan dan akan diputuskan dalam waktu dekat.

Dalam catatan Antara, wacana kenaikan PPN rokok menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pelaku industri rokok, salah satunya Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo).

Gaprindo menilai wacana tersebut akan memberi beban ganda terhadap industri rokok karena pemerintah baru saja memutuskan menaikkan tarif cukai hasil tembakau rata-rata sebesar 10,54 persen untuk 2017.(Hrb)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi PLTA Batangtoru di Medan

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:42 WIB

Warga Batangtoru: Percayakan Keselamatan Orangutan Kepada Kami, Mereka Keluarga Kami Ratusan Tahun

Medan Masyarakat di sekitar lokasi pembangunan PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, terus menyuarakan dukungan terhadap proyek energi bersih terbarukan itu. Mereka menuding, penolakan…

Pejualan Indihome di masyarakat.

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:33 WIB

Telkom Umumkan Pemenang Grand Prize IndiHome Family Vaganza

Jakarta Bertempat di Trans TV Jakarta, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melaksanakan pengundian Grand Prize Program IndiHome, dalam sebuah acara bertajuk Grand Prize - IndiHome Family…

Kebun Kelapa Sawit (Ist)

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:00 WIB

Dukungan Pemda Penting Bagi Industri Sawit

Keberadaan perkebunan dan industri sawit sebagai investasi padat karya telah menjadi solusi Pemerintah untuk mendorong peningkatan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja daerah.

KAI bekerjasama dengan Gerakan Suluh Kebangsaan mengadakan Jelajah Kebangsaan dengan rute dari Merak ke Banyuwangi, 18-22 Februari 2019.

Kamis, 21 Februari 2019 - 19:51 WIB

KAI Jadi Tuan Rumah Kegiatan Jelajah Kebangsaan

PT Kereta Api Indonesia (Persero) senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dapat memajukan dan mencerdaskan bangsa.

Foto Ilustrasi Kawasan Kumuh

Kamis, 21 Februari 2019 - 19:33 WIB

Tahun Ini, Pemerintah Bakal Tata Kawasan Kumuh Capai 24 Ribu Hektar

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan melakukan melaksanakan penataan terhadap 888 hektare (ha) kawasan kumuh pada 2019.