Kementerian ESDM Uji Coba Kapal Geomarin III

Oleh : Hariyanto | Senin, 07 Agustus 2017 - 07:58 WIB

Kapal Geomarin III (Foto ist)
Kapal Geomarin III (Foto ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan uji coba kapal survei seismik Geomarin III di Perairan Selat Sunda untuk mencari potensi sumber daya alam (minyak dan gas bumi) serta mineral di bawah laut.

"Ini adalah uji coba atau 'sea trial' sebelum menawarkan data-data detail mengenai potensi wilayah karya (WK) yang bisa dimanfaatkan oleh investor atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)," kata Kepala Badan Litbang Kementerian ESDM F.X. Sutijastoto, Minggu (6/8/2017)

Ia menjelaskan, kapal Geomarin III merupakan kapal dengan teknologi canggih yang mampu mendeteksi adanya potensi cadangan energi baik berupa minyak atau gas di dasar laut.

Selain itu, dapat juga mendeteksi adanya kandungan mineral seperti emas dan tembaga yang ada di perairan Indonesia. "Sistemnya kami yang melakukan penggalian data melalui survei untuk identifikasi awal para KKKS, selanjutnya untuk melakukan eksplorasi itu diserahkan kepada KKKS-nya sendiri," katanya.

"Sea trial" ini merupakan persiapan pelaksanaan penelitian identifikasi cekungan sedimenter untuk mendukung penyiapan wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (Migas) Perairan Arafura, Papua dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) di perairan Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada Sea Trial ini, dilakukan juga uji coba peralatan survei yang digunakan untuk pengambilan data geologi dan geofisika kelautan.

Salah satu metode survei yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survei Seismik 2D. Survei seismik 2D merupakan survei dengan menggunakan peralatan seismik multi kanal untuk mengetahui potensi sumber daya geologi dan luasan potensi sistem petroleum (petroleum system).

Di samping seismik 2D, dilakukan juga survei dengan menggunakan marine gravity meter. Peralatan ini mempunyai daya tarik tersendiri, karena hasil yang diperoleh yaitu data tentang model dan dimensi cekungan migas, sehingga akan menambah pemahaman tentang sistem petroleum yang merupakan konsep penting dalam bidang migas. Peralatan ini membuka peluang besar untuk jasa layanan PPPGL di bidang eksplorasi migas.

Informasi awal geologi tersebut dapat menghemat pembiayaan yang dikeluarkan untuk eksplorasi. Dengan keterbatasan data dan informasi mengenai tatanan geologi dan geofisika, khususnya di wilayah perairan Laut Arafura, selatan Papua, maka penelitian cekungan sedimen yang dilakukan PPPGL diharapkan dapat menambah data dan informasi untuk mendukung penyiapan WK Migas. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi dalam sambutannya saat Rembuk Nasional 2017 (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:51 WIB

Kebanyakan Regulai Menumpuk Hambat Kecepatan Pembangunan

Presiden Joko Widodo menjelaskan kebanyakan regulasi yang bertumpuk memiliki potensi tumpang tindih sehingga rentan menghambat kecepatan pembangunan Indonesia.

Ilustrasi Anggota Polri/ Brimob (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:41 WIB

Upaya Pemberantasan Korupsi Bisa Dimulai dari Internal Polri Secara Menyeluruh

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas meragukan kesiapan Polri terkait dengan rencana membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Miryam S. Haryani. (Foto: IST)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:34 WIB

Anggota DPR Miryam S Haryani Dituntut 5 Tahun Penjara

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak…

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:28 WIB

Kapolri Tito Klarifikasi Pemberitaan Soal Korban Pemerkosaan

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengadakan pertemuan dengan 18 organisasi aktivis pemerhati perempuan, didampingi oleh sejumlah pejabat Mabes Polri untuk melakukan klarifikasi atas sebuah…

Workshop Pengendalian dan Pengawasan Koperasi Bagi Aparatur Kabupaten/Kota di Jawa Timur, di Kota Batu, Malang, Senin (23/10).

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:24 WIB

Pemerintah Awasi 12 Koperasi Bermasalah Ini

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengawasi dan mewaspadai keberadaan 12 koperasi bermasalah dan melakukan praktik menyimpang.