APLSI: Garap Serius Hulu TKDN Sektor Energi

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Asosiasi Produsen Listrik Seluruh Indonesia (APLSI) menyatakan aspek hulu Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk sektor energi masih belum digarap dengan serius padahal itu upaya untuk menahan laju deindustrialisasi.

"Ada peluang pasar TKDN sangat terbuka. Misalnya pemerintah terus menggenjot dan mengingatkan TKDN di sektor energi dan industri lainnya. Artinya, di sisi hilir ada permintaan yang akan tercipta," kata Sekjen APLSI Priamanaya Djan, di Jakarta, Minggu (6/8/2017)

Pria mencontohkan, dalam proyek 35.000 megawatt (MW) dibutuhkan transmisi sepanjang 46.000 km atau selingkaran planet bumi.

Sejak diluncurkan tahun 2015, pembangunan transmisi menyerap anggaran sebesar Rp200 triliun untuk lima tahun. Selain itu, program 35.000 MW juga menyerap investasi sebesar lebih dari Rp1.100 triliun, dan peluang tersebut belum termasuk TKDN hulu migas.

Hanya saja, menurut dia, sisi hulu, industrilisasi TKDN energi belum tergarap optimal.

"Di kebijakan pasar, pemerintah sudah bagus. Pemerintah selalu membuat kebijakan, persyaratan disetiap proyek, dipantau implementasinya. Tapi di hulunya, suplainya belum digarap optimal," ujar Pria.

Dengan kata lain, tingginya permintaan di susu hilir terhadap komponen TKDN sektor energi ternyata masih belum diimbangi dengan pasokan dalam jumlah yang memadai dari industri.

Untuk itu, APLSI meminta pemerintah menggenjot TKDN di transmisi proyek 35.000 MW tahun depan, sebagai cara ampuh mendorong gairah industri peralatan listrik nasional yang dinilai sedang loyo.

"Kami berharap pemerintah mendorong TKDN di transmisi 35.000 MW tahun depan. Ini salah satu langka awal mendorong gairah di industri peralatan dan konstruksi listrik nasional," ujar Sekretaris Jenderal APLSI.

Pria mengatakan, mendorong TKDN di transmisi saat ini memang cukup realistis sebab teknologi konstruksi baja sudah cukup dikuasai di dalam negeri.

Ia juga mengingatkan saat ini TKDN di transmisi mencapai lebih dari 60 persen. Namun, jumlah tersebut dinilai perlu dimaksimalkan dengan sekaligus mendorong industri baja nasional.

Sebelumnya, kebijakan TKDN yang mesti dilaksanakan beragam bidang usaha di Tanah Air dinilai memberikan efek domino yang positif terhadap pengembangan perekonomian nasional ke depannya.

"Kebijakan ini sangat strategis bagi pembangunan industri nasional dan akan memberikan efek domino yang cukup besar bagi perekonomian nasional," kata Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti.

Menurut Rachmi Hertanti, dengan adanya penerapan kebijakan TKDN tersebut maka Republik Indonesia juga bakal semakin berpeluang menjadi pemain aktif dalam agenda rantai nilai dari pasar global.

Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyusun Peraturan presiden tentang TKDN guna mendorong pemanfaatan potensi dalam negeri mengurangi ketergantungan terhadap impor.(Ant)