Inilah Tanggapan Susi Soal Isu Kebocoran Garam Industri

Oleh : Ridwan | Kamis, 03 Agustus 2017 - 04:00 WIB

Ilustrasi Tambak Garam
Ilustrasi Tambak Garam

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Tata niaga garam selama ini kerap dibayangi isu kebocoran garam industri ke pasar garam konsumsi. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti ingin agar masyarakat ikut memantau dan mengawasi bersama penggunaan garam industri.

"Kalau ada perusahaan industri diberi izin untuk kepentingan industrinya tapi dijual ke konsumen, laporkan! Kita monitor dan awasi bersama," ungkap Susi melalui keterangan tertulisnya di Jakarta (2/8/2017).

Susi meyakini jika impor diatur, termasuk hanya garam-garam tertentu yang boleh diimpor industri, dan perdagangannya diawasi, maka harga garam petambak akan tersangga.

Untuk mendukung petambak, kata dia, KKP sejauh ini sudah mengeluarkan anggaran untuk geomembran agar garam lebih putih dan bersih sehingga harga komoditas itu lebih baik.

KKP juga memerintahkan PT Garam (Persero) untuk menyerap garam yang diproduksi petambak untuk menyangga harga garam rakyat. BUMN itu diminta untuk membeli garam rakyat di atas biaya produksi.

Susi pun memercayai rumor kartel garam benar-benar ada. Menurut dia, kartel itu dibentuk oleh importir garam. "Mereka pula yang membocorkan garam industri ke pasar garam konsumsi sejalan dengan volume impor yang melebihi kapasitas produksi mereka," terangnya.

Dia mencatat rata-rata volume garam yang diimpor industri 2 juta ton per tahun. "Akhirnya mereka menjadi trader, separuh lebih bocor ke pasar konsumsi. Perembesan itu juga terjadi saat panen raya terjadi sehingga harga garam rakyat jatuh," ujarnya.

Susi mengatakan KKP harus dilibatkan untuk memberikan rekomendasi impor, lebih-lebih setelah UU No 7/2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam terbit. Rekomendasi itu mencakup volume, jenis, dan kapan impor garam boleh dilakukan.

"Sayangnya, kewenangan itu membuat 'kenyamanan' importir terganggu, yang akhirnya berujung pada kasus yang menimpa PT Garam (Persero) awal Juni," tambah Susi.

Susi meyakini kasus itu berpangkal dari ketidaksukaan importir terhadap kebijakan satu pintu impor garam konsumsi lewat PT Garam. "Sepertinya dengan ikutnya KKP mengatur dan mengawasi, banyak yang terganggu," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Patuna Travel Fair Turut Meriahkan Pameran Garuda Indonesia Travel Fair 2017

Jumat, 22 September 2017 - 21:27 WIB

Patuna Travel Bertabur Diskon di Ajang Garuda Travel Fair 2017

Jelang akhir tahun saatnya bagi Anda untuk merencanakan liburan, yuk datangi pameran Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2017 yang berlangsung Jumat, 22 hingga 24 September ini. Ada banyak sekali…

Ketua DPR Setya Novanto (Foto ist)

Jumat, 22 September 2017 - 21:24 WIB

KPK: Tidak Benar Setya Novanto Telah Ditahan

Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiadi menyatakan tidak benar pihaknya telah menahan Setya Novanto seperti yang disebutkan dalam dalil permohonan praperadilan Ketua DPR…

Kartu E-toll (ist)

Jumat, 22 September 2017 - 21:19 WIB

Masih Gratis Lima Kali Beli Isi Ulang Uang Elektronik Rp200 Ribu

Masyarakat dapat mengisi ulang uang elektronik tanpa dikenakan biaya maksimal Rp200 ribu, ini dapat berlaku pengisian lima kali dalam satu waktu. Ini merupakan cara menghindari pengenaan beban…

Bank Indonesia

Jumat, 22 September 2017 - 21:16 WIB

Jangka Panjang Bank Peroleh Pendapatan e Money

Bank Indonesia (BI) mensinyalir masa depan bank penerbit uang elektronik akan mendapatkan keuntungan berupa fee base income atau pendapatan non bunga.

Ilustrasi e-money. (Foto: Istimewa)

Jumat, 22 September 2017 - 21:14 WIB

BI Segera Terbitkan Aturan Lanjutan Biaya Top Up e Money

Bank Indonesia (BI) segera menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) lanjutan tentang uang elektronik, terutama terkait on us atau isi ulang dalam satu kanal bank penerbit.