Inilah Tanggapan Susi Soal Isu Kebocoran Garam Industri

Oleh : Ridwan | Kamis, 03 Agustus 2017 - 04:00 WIB

Ilustrasi Tambak Garam
Ilustrasi Tambak Garam

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Tata niaga garam selama ini kerap dibayangi isu kebocoran garam industri ke pasar garam konsumsi. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti ingin agar masyarakat ikut memantau dan mengawasi bersama penggunaan garam industri.

"Kalau ada perusahaan industri diberi izin untuk kepentingan industrinya tapi dijual ke konsumen, laporkan! Kita monitor dan awasi bersama," ungkap Susi melalui keterangan tertulisnya di Jakarta (2/8/2017).

Susi meyakini jika impor diatur, termasuk hanya garam-garam tertentu yang boleh diimpor industri, dan perdagangannya diawasi, maka harga garam petambak akan tersangga.

Untuk mendukung petambak, kata dia, KKP sejauh ini sudah mengeluarkan anggaran untuk geomembran agar garam lebih putih dan bersih sehingga harga komoditas itu lebih baik.

KKP juga memerintahkan PT Garam (Persero) untuk menyerap garam yang diproduksi petambak untuk menyangga harga garam rakyat. BUMN itu diminta untuk membeli garam rakyat di atas biaya produksi.

Susi pun memercayai rumor kartel garam benar-benar ada. Menurut dia, kartel itu dibentuk oleh importir garam. "Mereka pula yang membocorkan garam industri ke pasar garam konsumsi sejalan dengan volume impor yang melebihi kapasitas produksi mereka," terangnya.

Dia mencatat rata-rata volume garam yang diimpor industri 2 juta ton per tahun. "Akhirnya mereka menjadi trader, separuh lebih bocor ke pasar konsumsi. Perembesan itu juga terjadi saat panen raya terjadi sehingga harga garam rakyat jatuh," ujarnya.

Susi mengatakan KKP harus dilibatkan untuk memberikan rekomendasi impor, lebih-lebih setelah UU No 7/2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam terbit. Rekomendasi itu mencakup volume, jenis, dan kapan impor garam boleh dilakukan.

"Sayangnya, kewenangan itu membuat 'kenyamanan' importir terganggu, yang akhirnya berujung pada kasus yang menimpa PT Garam (Persero) awal Juni," tambah Susi.

Susi meyakini kasus itu berpangkal dari ketidaksukaan importir terhadap kebijakan satu pintu impor garam konsumsi lewat PT Garam. "Sepertinya dengan ikutnya KKP mengatur dan mengawasi, banyak yang terganggu," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bank BTN Dukung Penguatan Usaha Kecil Menengah (Foto Rizki Meirino)

Minggu, 19 November 2017 - 16:00 WIB

Masuk Daftar MSCI, Saham BBTN Bakal Banyak Peminat

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menilai masuknya saham perseroan ke dalam Morgan Stanley Capital International (MSCI) Global Standard Index merupakan kepercayaan yang harus dijaga dengan meningkatkan…

PT Pertamina Lubricants (Foto Ist)

Minggu, 19 November 2017 - 15:59 WIB

Pertamina Lubricants Meraih Platinum SNI Award 2017

Perseroan Terbatas Pertamina Lubricants berhasil meraih Platinum SNI Award 2017 untuk kategori Perusahaan Besar Barang Sektor Kimia dan Serba Aneka dari Badan Standardisasi Nasional.

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)

Minggu, 19 November 2017 - 15:51 WIB

Produksi Migas MEDCO Naik

Produksi minyak dan gas bumi PT Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Natuna Ltd naik pada semester pertama 2017 dibanding periode sama tahun sebelumnya yang antara lain disebabkan adanya pengambilalihan…

Listrik Ilustrasi

Minggu, 19 November 2017 - 15:47 WIB

YLKI: Konsumsi Listrik Indonesia Masih Rendah

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan konsumsi listrik Indonesia masih rendah sehingga penghapusan tarif listrik kelas daya terendah tidak tepat…

Teguh Santosa Ketua Umum SMSI (Foto Ist)

Minggu, 19 November 2017 - 15:33 WIB

PWI Fasilitasi UKW untuk Wartawan Perusahaan Media Siber Anggota SMSI

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memberi kesempatan kepada wartawan yang bekerja di perusahaan media siber anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan…