Presiden Jokowi Minta Kajian Aturan BUMN Tingkatkan TKDN

Oleh : Herry Barus | Rabu, 02 Agustus 2017 - 07:39 WIB

Presiden Jokowi didampingi Menperin Airlangga Hartarto di Cikarang (28/7/2017) (Foto Ist)
Presiden Jokowi didampingi Menperin Airlangga Hartarto di Cikarang (28/7/2017) (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Juru Bicara Presiden Johan Budi mengungkapkan Presiden Jokowi meminta adanya kajian terhadap berbagai peraturan yang memungkinkan BUMN menaikkkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

"Presiden berpesan untuk segera dikaji apakah ada aturan-aturan yang bisa menjembatani bahwa produk industri dalam negeri harus digunakan dalam pembangunan baik itu PLN, kemudian BUMN-BUMN yang lain," kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (1/8/2017)

Johan menyebutkan bahwa Presiden sudah berkali-kali menerima laporan bahwa ternyata banyak industri dalam negeri yang sudah mumpuni untuk memproduksi barang-barang yang bisa dipakai oleh industri lanjutan, apakah itu dalam lingkup yang kecil maupun yang besar.

"Dalam rapat terbatas tadi Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan melaporkan tentang kondisi dan keadaan terkini industri dalam negeri yang ternyata sudah mampu memproduksi barang-barang yang berteknologi tinggi seperti boiler, kapal," kata Johan.

Presiden Jokowi, lanjut Johan, menyampaikan bahwa itu perlu dihargai.

"Kalau tidak, kapan majunya," katanya.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengingatkan semua pihak untuk melaksanakan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) secara konsisten bukan hanya sebagai kebijakan teknis administratif dalam pengadaan barang dan jasa.

"Tolong digarisbawahi, saya lihat masih sekadar kebijakan teknis administratif sebagai pelengkap syarat dalam pengadaan barang dan jasa," kata Jokowi ketika memimpin Rapat Kabinet Terbatas di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Ia melihat kondisi seperti itu baik di kementerian maupun lembaga dan BUMN.

Presiden meminta agar kebijakan TKDN bukan sekedar kebijakan teknis administratif sebagai pelengkap syarat dalam pengadaan barang dan jasa.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Telepon Seluler (istimewa)

Jumat, 22 September 2017 - 04:00 WIB

Kemenperin Pacu Pabrikan Produk Telekomunikasi Tingkatkan Daya Saing

Kementerian Perindustrian terus mendorong para pabrikan produk telekomunikasi di Tanah Air agar semakin meningkatan daya saingnya sehingga mampu berkompetisi dengan barang-barang impor.

Menlu Retno Marsudi (Foto Istimewa)

Jumat, 22 September 2017 - 03:58 WIB

Menlu Retno Bahas Batas Maritim Negara Palau

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu Menlu Palau Faustina K Rehuher-Marugg di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York, Rabu, membahas percepatan perundingan batas maritim dan…

Ilustrasi obat ilegal PCC (Foto Ist)

Jumat, 22 September 2017 - 03:45 WIB

Surabaya Hanya Sebagai Gudang Transt Pil PCC

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin menyatakan Kota Surabaya hanyalah sebagai gudang untuk transit pil Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC), sebelum diedarkan kembali…

Masjid Istiqlal, Jakarta (Chodijah Febriyani/Industry.co.id)

Jumat, 22 September 2017 - 03:39 WIB

Realisasikan 1 Muharam dengan Perubahan

Sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Dr Ansari Yamamah mengatakan umat Islam di Indonesia harus mampu merealisasikan peringatan 1 Muharram sebagai Tahun Baru Islam dengan…

Etnis Rohingya butuh pertolongan dunia interasional

Jumat, 22 September 2017 - 03:35 WIB

Sebagian Pengungsi Rohingya Akhirnya Manfaatkan Tenda Indonesia

Sebagian pengungsi Rohingya di Distrik Cox's Bazar Bangladesh akhirnya dapat memanfaatkan tenda bantuan dari pemerintah Indonesia.