Presiden Jokowi Minta Kajian Aturan BUMN Tingkatkan TKDN

Oleh : Herry Barus | Rabu, 02 Agustus 2017 - 07:39 WIB

Presiden Jokowi didampingi Menperin Airlangga Hartarto di Cikarang (28/7/2017) (Foto Ist)
Presiden Jokowi didampingi Menperin Airlangga Hartarto di Cikarang (28/7/2017) (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Juru Bicara Presiden Johan Budi mengungkapkan Presiden Jokowi meminta adanya kajian terhadap berbagai peraturan yang memungkinkan BUMN menaikkkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

"Presiden berpesan untuk segera dikaji apakah ada aturan-aturan yang bisa menjembatani bahwa produk industri dalam negeri harus digunakan dalam pembangunan baik itu PLN, kemudian BUMN-BUMN yang lain," kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (1/8/2017)

Johan menyebutkan bahwa Presiden sudah berkali-kali menerima laporan bahwa ternyata banyak industri dalam negeri yang sudah mumpuni untuk memproduksi barang-barang yang bisa dipakai oleh industri lanjutan, apakah itu dalam lingkup yang kecil maupun yang besar.

"Dalam rapat terbatas tadi Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan melaporkan tentang kondisi dan keadaan terkini industri dalam negeri yang ternyata sudah mampu memproduksi barang-barang yang berteknologi tinggi seperti boiler, kapal," kata Johan.

Presiden Jokowi, lanjut Johan, menyampaikan bahwa itu perlu dihargai.

"Kalau tidak, kapan majunya," katanya.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengingatkan semua pihak untuk melaksanakan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) secara konsisten bukan hanya sebagai kebijakan teknis administratif dalam pengadaan barang dan jasa.

"Tolong digarisbawahi, saya lihat masih sekadar kebijakan teknis administratif sebagai pelengkap syarat dalam pengadaan barang dan jasa," kata Jokowi ketika memimpin Rapat Kabinet Terbatas di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Ia melihat kondisi seperti itu baik di kementerian maupun lembaga dan BUMN.

Presiden meminta agar kebijakan TKDN bukan sekedar kebijakan teknis administratif sebagai pelengkap syarat dalam pengadaan barang dan jasa.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Gula (Antaranews.com)

Rabu, 18 Juli 2018 - 12:05 WIB

India Minta Indonesia untuk Turunkan Tarif Impor Gula

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Oke Nurwan seusai acara Forum Perdagangan Gula India-Indonesia di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pemerintah India berharap…

Launching Sail Indonesia Moyo Tambora (Sail Motam) 2018 (Foto: Kemenpar)

Rabu, 18 Juli 2018 - 12:00 WIB

September, Sail Indonesia Moyo Tambora Siap digelar, Catat Kegiatan Serunya!

Nusa Tenggara Barat yang terkenal akan keeksotisannya dengan pemadangan wisata alam ini, akan menggelar Sail Indonesia Moyo Tambora (Sail Motam) 2018 yang akan diikuti oleh 42 negara dan akan…

Ilustrasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Rabu, 18 Juli 2018 - 11:35 WIB

Bekraf Beri Komitmen untuk Naikkan Pasar Game Lokal

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) berkomitmen untuk menaikkan pangsa pasar "game" pengembang lokal hingga menjadi 10 persen. Deputi Infrastruktur Bekraf Hari Sungkari dalam siaran pers di Jakarta,…

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 255 Megawatt (MW) di tahun depan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja).

Rabu, 18 Juli 2018 - 11:20 WIB

IEA Beri Catatan Positif Reformasi Subsidi Energi

Direktur Eksekutif International Energy Agency (IEA) Fatih Birol menyampaikan hasil positif atas reformasi subsidi energi yang telah dilakukan Indonesia. Fatih di Kementerian Energi dan Sumber…

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan

Rabu, 18 Juli 2018 - 11:02 WIB

Kementerian ESDM Akan Kembali Gelar Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto 2018

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan kembali menggelar Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto Tahun 2018.