TASPEN Sahabat Setia 6,8 Juta PNS dan Pensiunan

Oleh : Arya Mandala | Sabtu, 29 Juli 2017 - 18:45 WIB

PT Taspen. (Foto: IST)
PT Taspen. (Foto: IST)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Segmen pasar dan produk berbeda antara Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi alasan utama bagi PT Taspen untuk tetap berdiri sendiri sebagai pengelola jaminan sosial bagi pejabat pemerintahan dan aparatur sipil negara (ASN).  

Desakan agar Taspen untuk menyusun roadmap pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan mengemuka setelah tiga orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) menguggat uji materi Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70/2015.

Dwi Maryoso SH yang bekerja sebagai PNS di Provinsi Pemda Jateng, Feryando Agung, SH, MH dan Oloan Nadeak, SH keduanya PNS di Kementerian Ketenagakerjaan menilai, beleid Pasal 7 PP 70/2015 yang memberi kewenangan  Taspen mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menaak tiga undang-undang sekaligus, yaitu UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), UU BPJS dan UU ASN.

Desakan agar Taspen segera menerbitkan roadmap transformasi bisnisnya juga diungkapkan Anggota Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Ansyori.

Menurutnya amanat Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memberi batas waktu agar Taspen membuat roadmap tersebut paling lambat tahun 2014.

UU juga memberi batas waktu bagi Taspen untuk menjalankan kegiatan operasional penyelenggaraan tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya. Termasuk penambahan peserta baru sampai dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

Kendati begitu bukan berarti Taspen harus melebur ke BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dilakukan PT Askes yang bergabung ke BPJS Kesehatan. Sebab menurut Ahmad tidak satu pasalpun dalam UU SJSN & UU BPJS yang mengamanatkan peleburan tersebut.

"UU SJSN maupun UU BPJS, tidak memerintahkan untuk melebur, hanya mengalihkan program yang sesuai dengan program SJSN,” kata Ahmad, beberapa waktu lalu.

Tidak hanya tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun yang diminta untuk dialihkan, produk baru Taspen yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diluncurkan pada 1 Juli 2015 lalu juga minta dialihkan.

Walau sejumlah pihak terus mendesak, tampaknya Taspen tidak bergeming untuk terus melakukan inovasi & terobosan layanan. Perbedaan segmen pasar serta produk dengan BPJS Ketenagakerjaan menjadi alasan utama Taspen untuk tetap menjalankan kegiatannya. Alasan itu seringkali diungkapkan Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro.

Menurutnya Taspen hanya akan mengelola dana pensiun untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan jaminan hari tua. Sementara BPJS Ketenagakerjaan berada di sisi non PNS. Sehingga hal itu tidak akan mengganggu kinerja kedua lembaga ini.

Tak hanya itu selama 54 tahun berkiprah, Taspen telah menjadi sahabat PNS yang selalu setia untuk mensejahterakan para abdi bangsa tersebut. Berbagai terobosan juga dilakukan Taspen dalam memaksimalkan perannya diantaranya sejak diterbitkannya PP No 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Taspen bergerak cepat menjalankan dua program baru tersebut. Berdasarkan catatan, Taspen telah membayarkan klim Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian masing-masing sebesar Rp538,70 juta dan Rp44,13 miliar pada tahun 2015, sementara pada tahun 2016 pembayaran klim meningkat masing-masing menjadi Rp8,12 milar dan Rp752,07 miliar.

Untuk pembayaran manfaat THT selama tahun 2016 Taspen mencatat sebesar Rp7,10 triliun mengalami peningkatan 65,78% dari pembayaran manfaat THT tahun 2015 sebesar Rp4,28 triliun.

Peningkatan pembayaran manfaat THT tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah peserta yang mencapai batas Usia Pensiun (BUP) karena peserta yang tertunda pensiunnya di tahun 2014 sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah jatuh tempo di tahun 2016 maupun meningkatnya jumlah peserta yang mengalami kejadian kematian pada saat peserta masih aktif.

Kenaikan pembayaran manfaat THT dan Klim JKK/JKM tersebut secara langsung menekan capaian hasil usaha yang pada tahun 2015 mencapai Rp 577,90 miliar, pada tahun 2016 ini mencapai Rp 247,25 miliar.

Adapun jumlah aset, per 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp198,62 triliun atau tumbuh sebesar 15,30% dari total aset tahun sebelumnya sebesar Rp172,26 triliun.

Kenaikan aset tersebut ditopang oleh pertumbuhan aset investasi sebesar 17,58%, khususnya pada portofolio obligasi dan saham yang mengalami peningkatan dari posisi tahun sebelumnya, yakni masing-masing sebesar Rp76,67 triliun dan Rp5,03 triliun pada tahun 2015 menjadi masing-masing Rp104,18 triliun dan Rp9,54 triliun pada akhir tahun 2016.

Sementara untuk portofolio deposito mulai mengalami penurunan sebagai konsekuensi dari semakin menurunnya tingkat bunga perbankan.

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan dana investasi tersebut, jumlah hasil investasi yang dicapai selama tahun 2016 juga mengalami peningkatan yakni dari capaian tahun 2015 sebesar Rp12,36 triliun menjadi Rp15,21 triliun di tahun 2016, atau meningkat 23,04%.

Tahun ini, Taspen memperkirakan pembayaran manfaat dan klaim diperkirakan akan terus terjadi, oleh karena itu agar kinerjanya tidak tergerus Taspen mengusulkan revisi PP No 70 tahun 2015 khususnya terkait besaran premi, ini juga sejalan dengan upaya Taspen dalam meningkatkan manfaat perlindungan JKK dan JKM bagi ASN.

Dengan adanya peninjauan kembali tarif premi JKK dan JKM, disertai strategi investasi yang lebih agresif dan upaya pelayanan yang terus dikembangkan baik pelayanan proaktif melalui Layanan Klim Otomatis maupun layanan komunikasi dengan peserta melalui sms notifikasi dan smart card.

Taspen optimistis kinerja keuangan tahun 2017 akan meningkat dimana dana kelolaan pada akhir tahun 2017 akan mencapai Rp206,62 triliun dengan target hasil usaha sebesar Rp 684,66 miliar.

Saat ini Taspen memiliki jumlah peserta sebanyak 6,8 juta orang, yang terdiri dari 4,3 juta orang peserta aktif  dan 2,45 juta orang pensiunan yang tersebar diseluruh Tanah Air. Para peserta tersebut diyakini oleh 55 Kantor Cabang dan 14.394  titik layanan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Itu belum cukup, serangkaian inovasi dan terobosan terus digagas diantaranya penyediaan  Layanan Klim Otomatis yaitu proses pembayaran hak THT/Pensiun bagi peserta yang jatuh tempo/memasuki usia pensiun secara otomatis dan percepatan layanan 1 jam.

Layanan Klim 1 Jam yang diterapkan oleh seluruh kantor cabang Taspen disertai dengan pemberian kompensasi berupa souvenir/gift kepada peserta jika pelayanan yang diberikan melebihi 1 jam untuk klim yang sudah memenuhi syarat.

Inovasi lain yang manfaatnya telah dirasakan pesertanya adalah Aplikasi SIM GAJI yang merupakan salah satu bentuk kepedulian Taspen kepada Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan gaji PNS Daerah;  Mobil Layanan Taspen telah beroperasi di semua Kantor Cabang Utama & Kantor Cabang; Perluasan Jaringan   dengan menambah Kantor Cabang Baru; Kerjasama Mitra Layanan Taspen (Office Chanelling); serta Call Center Taspen yang merupakan layanan informasi dan keluhan pelanggan. (Arya Mandala)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Rupiah (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 22 September 2018 - 08:00 WIB

Utang Pemerintah Capai Rp4.363,19 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat, posisi total utang pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2018 berjumlah Rp4.363,19 triliun.

Hotel Dafam Teraskita, Jakarta. (Foto: IST)

Sabtu, 22 September 2018 - 07:30 WIB

Hotel Dafam Teraskita Tawarkan Kenyamanan Meeting & Stay Weekend

Hotel Dafam Teraskita Jakarta, hotel bisnis yang berlokasi di jantung kota Jakarta Timur menawarkan kenyamanan untuk berbagai pertemuan (meeting), gathering serta acara lainnya yang membutuhkan…

Transaksi melalui gesek EDC Bank BTN

Sabtu, 22 September 2018 - 07:00 WIB

Bank BTN KCP Pluit Diresmikan Jadi Kantor Cabang Penuh

Seiring pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara yang akan mendorong kebutuhan pembiayaan perumahan, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau Bank BTN meningkatkan…

Jaksa Agung, HM Prasetyo

Sabtu, 22 September 2018 - 06:21 WIB

Kejagung Apresiasi OTT Dana Gempa Lombok

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo memberikan apresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang melakukan operasi tangkap tangan dana gempa Lombok dari anggota DPRD Kota Mataram…

DPRD Sumut (Foto Industry.co.id)

Sabtu, 22 September 2018 - 06:03 WIB

Anggota DPRD Sumut Terkait Korupsi Telah Kembalikan Uang Rp7,15 Miliar

Sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara telah mengembalikan uang yang pernah mereka terima dengan total Rp7,15 miliar terkait dengan kasus suap kepada DPRD Sumut.