ASABRI Memiliki Program Unik, Tolak Penggabungan

Oleh : Kormen | Sabtu, 29 Juli 2017 - 18:25 WIB

PT Asabri (persero)
PT Asabri (persero)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - ASABRI memiliki karakteristik tersendiri, yang tidak dipunyai oleh asuransi-asuransi lain, seperti Santunan Risiko Kematian Khusus, Santunan Cacat Karena Dinas. Kemudian Santunan Biaya Pemakaman Istri/ Suami dan anak.

Sejarah Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dalam melayani sistem jaminan sosial di tanah air sebenarnya memiliki kisah panjang. Awalnya kepesertaan ABRI sejak tahun 1963 merupakan bagian dalam program pelayanan PT Taspen (Persero), yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polisi, termasuk juga pegawai negeri sipil (PNS) Kemhan dan Polri. Namun dalam perjalanannya karakteristik risiko kepesertaan ABRI lebih tinggi dibandingkan dengan kepesertaan PNS. Asuransi sosial yang melayani ABRI dan PNS di lingkungan Dephan/Polri, akhirnya di pisah menjadi perusahaan tersendiri yang dikenal dengan ASABRI.

Rupanya, ketika masih bergabung dengan Taspen, keberadaan kepesertaan ABRI menimbulkan beberapa permasalahan. Pertama, adanya perbedaan usia pensiun antara ABRI dengan pegawai negeri sipil biasa dimana ABRI lebih awal pensiun dibandingkan dengan pegawai negeri biasa. Kedua, ABRI mempunyai resiko tinggi dalam pelaksanaan tugas. Misalnya; gugur, tewas, hilang, cacat, sakit karena bertugas didaerah operasi. Sehingga klaim yang timbul lebih besar dibandingkan dengan Peserta Taspen yang tidak melaksanakan tugas didaerah operasi. Ketiga, adanya kebijakan Menhankam Pangab mewakili pemerintah, untuk mengurangi personel ABRI secara besar-besaran waktu itu, dalam rangka peremajaan.

Akibatnya klaim pensiun yang harus di cover oleh Taspen begitu besar, sehingga kondisi ini mengganggu program. Pemerintah tahun 1971 mendirikan asuransi sendiri yang dinamakan ASABRI, berdasarkan PP No. 44 Tahun 1971. Berdasarkan PP tersebut, awalnya programnya hanya empat, yaitu Santunan Asuransi, Santunan Nilai Tunai Asuransi, Santunan Risiko Kematian Peserta yang meninggal aktif dan Santunan Biaya Pemakaman untuk peserta yang telah pensiun. Hanya empat program yang ada pada saat itu.

Kemudian melihat tugas pokok TNI dan Polri yang mempunyai resiko tinggi, maka dikembangkan program-program khusus. Program ini antara lain adalah Santunan Resiko Kematian Khusus, untuk peserta yang gugur didaerah operasi, Santunan Cacat Karena Dinas, Santunan Cacat Bukan Karena Dinas dan Santunan Biaya Pemakaman Istri/ Suami dan Anak. Sebelumnya biaya pemakaman hanya untuk peserta, sekarang dikembangkan untuk istri/ suami dan anak peserta.

Program khusus yang dikembangkan oleh ASABRI tersebut berlaku hingga kini. Pesertanya terdiri dari Prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kemhan/Polri dan bersifat wajib, berdasarkan PP No. 68 Tahun 1991.

Setiap Prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kemhan/Polri diwajibkan untuk membayar iuran dari gaji pokoknya sebesar 3,25% untuk program tunjangan hari tua, yang dikelola oleh ASABRI dibawah Kementerian BUMN, yang saat ini telah dikembangkan menjadi 9 Program ASABRI yang terdiri dari Santunan Asuransi, Santunan Nilai Tunai Asuransi, Santunan Risiko Kematian, Santunan Risiko Kematian Khusus, Santunan Cacat Karena Dinas, Santunan Cacat Bukan Karena Dinas, Santunan Biaya Pemakaman, Santunan Biaya Pemakaman Istri/Suami, Santunan Biaya Pemakaman Anak.

Komponen kedua, 4,75% adalah iuran dana pensiun dan itu dibawah Kementerian Pertahanan.

ASABRI hanya diberikan kewenangan untuk mengelola saja. Semua program tersebut, termasuk program tambahan, masih berjalan sampai saat ini. Tugas tambahan dari Pemerintah tersebut adalah ASABRI bertugas membayarkan uang pensiun kepada purnawirawan seluruh Indonesia.


Tolak Penggabungan

Lahirnya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pernah disoroti Adam R Damiri, saat masih menjabat Direktur Utama ASABRI. Saat itu ia mengatakan, pada prinsipnya, ASABRI mendukung UU tersebut. Bahkan sembilan prinsip dalam UU tersebut, ASABRI sudah menjalankan. Dalam anggaran dasar sudah tertulis dan tersirat tentang prinsip-prinsip tersebut. Jauh sebelum UU itu ada, pihaknya sudah melakukan seluruh prinsip SJSN seperti, nirlaba, dana amanah, kehati-hatian, gotong royong.

Alasan ASABRI menolak peleburan saat itu adalah, apabila dilebur, manfaat yang diterima oleh Prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kemhan/Polri akan hilang atau berkurang karena program yang diberikan akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan program-program yang dikelola oleh ASABRI sekarang ini, dan ini akan menimbulkan efek demoralisasi bagi Prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kemhan/Polri ujarnya

Adam R. Damiri, saat itu berpendapat, ASABRI mempunyai karakteristik tersendiri, yang tidak dipunyai oleh asuransi-asuransi lain. Seperti santunan resiko kematian khusus di daerah operasi. Santunan cacat karena dinas, di bawah tekanan lawan dan tidak di bawah tekanan lawan.

Kemudian, Santunan Biaya Pemakaman Istri/ Suami dan Anak, yang tidak dipunyai asuransi lain. Kalau ini ditransformasi kepada BPJS, dikhawatirkan program ini akan hilang dan berdampak pada demoralisasi prajurit.

Adam R. Damiri saat itu menyarankan agar ASABRI tetap di bawah naungan BUMN, melaksanakan program-program seperti saat ini, karena uang yang dikelola ASABRI bukan uang pemerintah, bukan uang negara tetapi uang prajurit yang dikumpulkan dari iuran yang dipotong dari gajinya.

Biarlah ASABRI yang mengelola program tersebut. Tidak perlu ditransformasi ke BPJS yang baru,ujarnya saat itu.

Kalau ditransformasikan program-program tersebut akan hilang dan akan berakibat terjadinya demoralisasi prajurit yang tadinya prajurit mendapatkan manfaat perlindungan dari program-program ASABRI, kini hilang. Masyarakat umum tidak mungkin dapat Santunan Resiko Kematian Khusus seperti yang dimiliki tentara dan polisi.

Santunan Cacat di daerah operasi tidak mungkin juga dipunyai oleh masyarakat umum. Kalau ASABRI dimasukkan ke dalam program tersebut, kemungkinan program-program ASABRI akan hilang.

Hingga kini sinyal penolakan itu masih berlanjut. Terutama Wacana soal peleburan Taspen dan Asabri ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BPJS Ketenagakerjaan mengacu pada Undang-Undang (UU) nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Beleid tersebut menyebutkan, keberedaan Jamsostek, Taspen, Asabri, dan Askes dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Firdaus Djaelani menyebutkan, sesuai dengan UU memang ada ketentuan penyatuan seluruh penyelenggara jaminan sosial bisa rampung pada 2029 mendatang.

Hanya saja, hingga saat ini pembahasan masih berlangsung intensif antara pemerintah dan parlemen.

"Tahun 2029 diharapkan bisa katakanlah ada penggabungan dengan BPJS Ketenagakerjaan," jelas Firdaus.

Sementara itu, Direktur Utama PT Asabri Sonny Widjaja, sebagaimana mengutip keterangan media di April lalu, mengatakan, penggabungan antara Asabri dengan BPJS Ketenagakerjaan tidak memungkinkan.

Ia beralasan, nilai dan kriteria penjaminan yang dilayani oleh Asabri terhadap anggota TNI dan Polri berbeda dengan kriteria penjaminan yang diberikan kepada masyarakat dan pekerja pada umumnya.

Hal ini, menurutnya, akan membuat pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan menjadi kompleks bila ada penggabungan. Ia menilai bahwa Asabri tetap lebih baik berdiri sendiri di luar BPJS Ketenagakerjaan. (kormen)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Utama BRI Suprajarto (Foto ist)

Sabtu, 17 November 2018 - 20:00 WIB

Sinergi BRI Dengan Portal Lelang Indonesia (DJKN) Akselerasi Pelaksanaan Lelang Agunan

Memperingati Hari Kekayaan Negara Ke-12, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menggandeng PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk beserta Bank BUMN Lainnya melakukan penandatanganan Perjanjian…

 Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso (kmps)

Sabtu, 17 November 2018 - 18:59 WIB

OJK Remikan Badan Usaha Milik Desa Center Maju Sejahtera Desa Wonorejo

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso meresmikan BUM-desa Center Maju Sejahtera Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo sebagai yang ketiga setelah sebelumnya…

Grundfos Pompa Indonesia (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Sabtu, 17 November 2018 - 17:23 WIB

Volume Penjualan Pompa Grundfos Dari Berbagai Segmen Capai 85.000 Unit

Sales Director PT Grundfos Pompa Indonesia, Junaedis Sijabat mengatakan, secara periodik pada tahun politik penjualan pompa memang cenderung menurun, karena banyak proyek yang tertunda dan mengakibatkan…

Produk Pompa Grundfos (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Sabtu, 17 November 2018 - 16:45 WIB

Penjualan Pompa PT Grundfos Pompa Indonesia Alami Pertumbuhan yang Signifikan Sepanjang Tahun 2018

PT Grundfos Pompa Indonesia mencatatkan penjualan pompa mengalami pertumbuhan rata-rata dua digit untuk semua jenis produknya di sepanjang tahun ini. Tahun ini, Grunfos menargetkan penjualan…

DPP Real Estat Indonesia (DPP REI) dan Bank Mandiri hari ini secara resmi membuka pameran properti, REI Mandiri Property Expo 2018, di Jakarta Convention Center (JCC).

Sabtu, 17 November 2018 - 16:40 WIB

REI Mandiri Expo 2018 Dorong Generasi Milenial Miliki Rumah

DPP Real Estat Indonesia (DPP REI) dan Bank Mandiri hari ini secara resmi membuka pameran properti, REI Mandiri Property Expo 2018, di Jakarta Convention Center (JCC).