KNTI Desak Pemerintah Perbaiki Tata Keloa Garam

Oleh : Hariyanto | Jumat, 28 Juli 2017 - 14:17 WIB

Ilustrasi Tambak Garam
Ilustrasi Tambak Garam

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mendesak pemerintah segera memperbaiki tata kelola garam nasional dari tingkat hulu hingga hilir agar komoditas tersebut tidak lagi alami krisis seperti saat ini.

"Persoalan krisis garam akibat dampak cuaca ekstrem seharusnya dapat diprediksi dengan cara yang inovatif dimana selama ini pemerintah tidak pernah berupaya serius memperbaiki kebijakan dan aksi pengelolaan komoditas pergaraman nasional," kata Wakil Sekjen Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Niko Amrullah dalam siaran pers yang diterima Redaksi di Jakarta , Jumat (28/7/2017)

Menurutnya, mandat UU No. 7 Tahun 2016 kepada pemerintah untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam kecil tidak pernah dirasakan dengan tiadanya peta jalan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.

Krisis garam nasional tejadi secara berulang setiap tahunnya yang bermula tata kelola yang buruk dari komoditas garam.

Merujuk data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada lima tahun (2011-2015) luas lahan tambak garam rakyat menunjukkan peningkatan rata-rata 1,98 persen setiap tahunnya, namun produktivitas mengalami penurunan dari 89,72 ton per hektare menjadi 84,20 ton per hekatare.

Lebih parah, pada tahun 2013, produktivitas menurun dari 91,70 ton per hektare pada tahun sebelumnya menjadi 39,62 ton per hektare.

"Gejala ini semestinya menjadi perhatian serius dari pemerintah, namun fakta menunjukkan praktek importasi menjadi pilihan pertama, tanpa ada upaya akselerasi kualitas garam dari tambak rakyat. Sehingga, kualitas garam yang diproduksi oleh rakyat tidak pernah akan mampu memenuhi kebutuhan garam untuk industri yang selalu mengalami kekurangan pasokan," katanya.

KNTI mengusulkan sekurang-kurangnya empat solusi inovatif yang dapat dilakukan.

Pertama, penguatan kelembagaan ekonomi petambak garam dengan peningkatan kapasitas pengelolaan. Kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam mengurus garam diminta bersinergi dengan tata kelola lokal masyarakat yang telah ada, dan dapat diperkuat dengan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Kedua, penguatan kapasitas modal dan kapabilitas pengelolaan modal petambak garam rakyat. Untuk hal ini harus ada pendampingan intensif kepada petambak yang disesuaikan dengan standar garam industri. Sehingga potensi luas tambak rakyat yang mencapai 25,766 ha dapat dioptimalkan secara penuh.

Ketiga, modal sosial yang kuat dari masyarakat, terbukti mampu menjaga ritme produksi karena rasa saling memiliki memunculkan etos kerja yang tinggi demi kemakmuran bersama. Budaya lokal ini menjadi pilar penting guna mensukseskan agenda-agenda besar dari pemerintah.

Keempat, penerapan teknologi tepat guna menjadi keharusan agar proses produksi dapat lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Menurutnya, meroketnya harga garam saat ini harus menjadi momentum pemerintah guna menetapkan peta jalan industri garam nasional yang dikolaborasikan dengan usaha tambak rakyat.

Kolaborasi dengan rakyatnya sendiri, kata Niko, tentu akan menjadi prestasi bagi kepemimpinan Joko widodo dan Jusuf Kalla.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Inarno Djayadi Dirut BEI (Foto Tribunnews)

Minggu, 22 Juli 2018 - 15:15 WIB

BEI Bakal Percepat Periode Penyelesaian Transaksi Bursa Jadi T Plus Dua

Manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mempercepat periode penyelesaian (settlement) transaksi bursa dari T+3 menjadi T+2. Itu artinya, penyelesaian transaksi saham hingga penyerahan barang…

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 15:03 WIB

Gelombang Ekstrem Masih Terjadi Seminggu ke Depan

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksikan gelombang laut dengan ketinggian 2,5 meter hingga empat meter atau dalam kategori ekstrem dan berbahaya masih akan terjadi dalam…

Lapas Sukamiskin Bandung (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 14:58 WIB

DirjenPAS Akui Kejadian di Lapas Sukamiskin Masalah Serius

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami mengatakan kejadian operasi tangkap tangan (OTT) di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin,…

Lapas Sukamiskin Bandung (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 14:54 WIB

DirjenPas Akui Fasilitas Tak Standar di Lapas Sukamiskin

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami membenarkan adanya fasilitas bagi narapidana korupsi yang tidak sesuai standar di Lembaga…

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia (dok INDUSTRY.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 14:45 WIB

Pekan Lalu, Indeks Harga Saham Gabungan Terkoreksi 1,2%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami penurunan 1,2% ke posisi 5.872,78 sepanjang pekan lalu (16-20 Juli 2018) dibandingkan posisi pada akhir pekan sebelumnya…