Satgas Pangan Diharapkan Gunakan Data Akurat

Oleh : Hariyanto | Jumat, 28 Juli 2017 - 14:11 WIB

Ilustrasi pabrik beras. (Foto: DetikFood)
Ilustrasi pabrik beras. (Foto: DetikFood)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Satgas Pangan diharapkan dapat menggunakan data yang akurat karena memiliki fungsi yang sangat penting untuk mengawasi sejumlah kebutuhan pokok warga, kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Viva Yoga Mauladi.

"Tugas satgas itu untuk melakukan stabilisasi harga secara nasional, menjamin ketersediaan, keterjangkauan, kandungan gizi yang layak terhadap pangan yang akan dikonsumsi rakyat, karena itu data yang digunakan harus akurat," kata Viva Yoga Mauladi dalam rilis yang diterima Redaksi di Jakarta, Jumat (28/7/2017)

Menurut Viva, Satgas Pangan juga harus berhati-hati sehingga tidak disusupi kepentingan pihak tertentu atau terjebak dalam "moral hazard" dalam menangani suatu kasus.

Politikus PAN itu juga mengingatkan bila data tidak akurat berpotensi terjadi salah kaprah dalam pengawasan dan penindakan.

Hal tersebut, lanjutnya, bisa berdampak kepada hal lain seperti petani yang menjadi takut dalam menjual hasil pertaniannya.

"Kalau begitu akan ada kriminalisasi petani padi, kopi, jagung, kakau dan lain-lain, ketika menjual mahal ke pengusaha. Sementara, output, hasil petani yang disubsidi itu bukan tindakan pidana," paparnya.

Selain itu, ujar dia, jika ada ancaman pidana, Viva menilai petani akan takut menjual beras ke pasar yang juga mengakibatkan seperti Pasar Induk Cipinang yang sempat kekurangan pasokan beras.

Viva juga mengingatkan bahwa tidak ada satupun UU yang melarang pembelian gabah atau padi milik petani dengan harga lebih tinggi dari kemampuan Bulog untuk mendapatkannya.

"Tidak ada undang-undang yang melarang untuk itu. Justru dengan adanya pelaku usaha yang membeli diatas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) itu langsung menguntungkan petani," katanya.

Namun demikian, wakil rakyat dari daerah pemilihan di Jawa Timur itu mengapresiasi langkah Satgas Pangan yang sudah sesuai perintah UU No 18 Tahun 2016 tentang Pangan dalam menjalankan tugasnya.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen, harga eceran tertinggi (HET) beras di tingkat konsumen sebesar Rp9.000 per kg meliputi jenis medium dan premium.

Selain itu, HET yang berlaku untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp3.700/kg, gabah kering giling (GKG) Rp4.600/kg dan beras di tingkat petani Rp7.300/kg.

Sebelumnya, Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kadin Indonesia Franciscus Weliramg mengatakan harga beras dengan kemasan dan branding yang baik tidak bisa disamakan dengan harga beras eceran. Beras premium tentunya menggunakan standar mutu dan pengolahan yang berbeda serta memakan ongkos produksi yang lebih besar dari beras medium.

"Harus didefinisikan yang dimaksud beras premium itu bermerek atau bukan. Di Indonesia mau mengukur kadar air dan warna beras bagaimana? Selama ini hanya pakai perkiraan pedagangnya. Pengepul akan lihat berasnya lalu tentukan harganya," kata Franky.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Inarno Djayadi Dirut BEI (Foto Tribunnews)

Minggu, 22 Juli 2018 - 15:15 WIB

BEI Bakal Percepat Periode Penyelesaian Transaksi Bursa Jadi T Plus Dua

Manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mempercepat periode penyelesaian (settlement) transaksi bursa dari T+3 menjadi T+2. Itu artinya, penyelesaian transaksi saham hingga penyerahan barang…

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 15:03 WIB

Gelombang Ekstrem Masih Terjadi Seminggu ke Depan

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksikan gelombang laut dengan ketinggian 2,5 meter hingga empat meter atau dalam kategori ekstrem dan berbahaya masih akan terjadi dalam…

Lapas Sukamiskin Bandung (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 14:58 WIB

DirjenPAS Akui Kejadian di Lapas Sukamiskin Masalah Serius

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami mengatakan kejadian operasi tangkap tangan (OTT) di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin,…

Lapas Sukamiskin Bandung (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 14:54 WIB

DirjenPas Akui Fasilitas Tak Standar di Lapas Sukamiskin

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami membenarkan adanya fasilitas bagi narapidana korupsi yang tidak sesuai standar di Lembaga…

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia (dok INDUSTRY.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 14:45 WIB

Pekan Lalu, Indeks Harga Saham Gabungan Terkoreksi 1,2%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami penurunan 1,2% ke posisi 5.872,78 sepanjang pekan lalu (16-20 Juli 2018) dibandingkan posisi pada akhir pekan sebelumnya…