Kementerian ESDM Bangun 130 PLTS di NTB

Oleh : Ahmad Fadli | Jumat, 28 Juli 2017 - 10:10 WIB

Ilstrasi Energi baru terbarukan (Foto Ist)
Ilstrasi Energi baru terbarukan (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Mataram- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,5 miliar pada 2017 untuk membangun 130 pembangkit listrik tenaga surya tersebar di Nusa Tenggara Barat.

Kepala Bidang Energi Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Nusa Tenggara Barat (NTB) Yuliadi Ismono, di Mataram, Kamis (27/7/2017) mengatakan ratusan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tersebut akan dibangun di daerah terisolir yang tersebar di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara, dan Dompu.

"Proyeknya sudah ditender, mungkin akhir Agustus 2017 proses pembangunan sudah bisa dilakukan," katanya.

Ia mengatakan sasaran penerima Program PLTS Tersebar tersebut adalah rumah tangga yang tinggal di daerah yang belum terjangkau jaringan listrik dari PLN.

Daerah tersebut juga diperkirakan bisa menikmati listrik dari PLN dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan.

Rumah tangga sasaran, lanjut Yuliadi, merupakan rekomendasi dari pemerintah kabupaten yang masuk dalam pembahasan di musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

"Jadi dusun atau desa yang menjadi sasaran juga sudah tercatat di pemerintah bahwa belum mendapat layanan jaringan listrik dari PLN," ujarnya seperti dilansir Antara.

Ia menjelaskan Program PLTS Tersebar tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di NTB, melalui pemanfaatan energi baru terbarukan.

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah penduduk yang mendapatkan listrik terhadap total jumlah penduduk di suatu daerah.

Oleh sebab itu, lanjut Yuliadi, rumah tangga sasaran tidak mesti harus berasal dari warga kurang mampu, namun masyarakat kalangan ekonomi ke atas juga bisa mendapatkan karena memang belum bisa menikmati listrik dari PLN.

"Kami tidak melihat kaya atau miskin, kalau dia tinggal di pegunungan atau daerah terpencil seperti Tepal dan Batu Rotok, di Sumbawa, yang belum ada jaringan listrik PLN, bisa diberikan PLTS," katanya.

Data PLN Wilayah NTB tercatat rasio elektrifikasi di NTB sudah mencapai 77,68 persen pada 2016.

Badan usaha milik negara itu juga menargetkan rasio elektrifikasi di NTB pada 2019 mencapai 90 persen.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pemerintah meluncurkan digitalisasi Kredit Ultra Mikro (UMi) untuk memperluas akses kredit bagi masyarakat lapisan bawah yang belum bankable. (INDUSTRY.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 05:20 WIB

Pemerintah Luncurkan Layanan Kredit Ultra Mikro Berbasis Digital

Pemerintah meluncurkan digitalisasi Kredit Ultra Mikro (UMi) untuk memperluas akses kredit bagi masyarakat lapisan bawah yang belum bankable.

Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah saat bedah buku karyanya berjudul Mere(i)butkan Sertifikasi Halal di Jakarta, Selasa (11/12) (INDUSTRY.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 05:08 WIB

Jaga Iklim Usaha, Pemerintah Diminta Jalankan Sertifikasi Halal

Lembaga advokasi Indonesia Halal Watch (IHW) mendorong pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dengan memperkuat LPPOM MUI melalui…

Kue jajanan (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 04:35 WIB

Waspada! Banyak Jajanan Sekolah Tak Higienis

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya menyatakan masih banyak ditemukan jajanan sekolah di Jawa Timur tidak higienis meski temuan jajanan pangan di tempat pendidikan yang mengandung…

Institut Pertanian Bogor IPB (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 04:29 WIB

IPB-USM Sepakat Kembangkan Lingkungan Maritim Era 4.0

Institut Pertanian Bogor (IPB) menjalin kerja sama dengan Universitas Sains Malaysia (USM) yang fokus pada pembangunan dan pemberdayaan lingkungan maritim serta pesisir dengan pendekatan inovatif…

Halal makanan (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 04:23 WIB

MUI Diminta Ambil Alih Sementara Sertifikasi Halal

Majelis Ulama Indonesia diminta mengambil alih sementara proses sertifikasi halal yang sifatnya wajib (mandatory) sesuai Undang-undang Jaminan Produk Halal karena Badan Penyelenggara JPH belum…