Lumbung Garam yang Tak Lagi Rasakan Asinnya Garam

Oleh : Dhiyan W Wibowo | Rabu, 26 Juli 2017 - 09:35 WIB

Ilustrasi Petani Garam (Ist)
Ilustrasi Petani Garam (Ist)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Sebuah paradoks terjadi di Indonesia, negara dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada, yang seharusnya memiliki potensi produksi garam yang tinggi kini justru mengalami kelangkaan garam. Harga garam mengalami kenaikan berkali lipat. Sebuah berkah ataukah bencana?

Ironis memang, Indonesia yang menurut Badan Informasi Geospasial (BIG) memiliki total panjang garis pantai sepanjang 99.093 kilometer harus mengalami kelangkaan garam. Bagi para konsumen rumah tangga, kenaikan hingga 100 200 persen tentunya tak akan memberatkan. Katakanlah yang biasanya mereka cukup mengeluarkan Rp1.500 untuk mendapatkan garam kemasan, kini harus mengeluarkan uang Rp3.000 hingga Rp5.000, bukanlah angka yang bisa membangkrutkan para ibu rumah tangga.

Berkah memang dirasakan oleh para petani garam di berbagai daerah. Sebut saja para petani garam di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang menikmati harga jual garam yang tinggi. Kondisi cuaca yang kurang mendukung kini tak mematahkan semangat para petani garam di Jepara untuk terus berproduksi.

"Bagi petani yang menggunakan media geoisolator atau plastik pelapis tambak garam, masih bisa panen dengan cuaca seperti sekarang karena dalam waktu 20 hari siap dipanen," ujar Sukib, salah satu petani garam asal Desa Surodadi, Kecamatan Kedung, Jepara, yang sejak Mei 2017 mulai memproduksi garam.

Menurut Sukib seperti dilansir Antara, kondisinya bisa berbeda jika tidak menggunakan geoisolator, yang akan membutuhkan waktu panen hingga sebulan. Para petani masih akan mendapatkan hasil lebih kendati volume produksi mereka hanyalah dua atau tiga gombong. Satu gombong ekuivalen dengan garam seberat 80 kilogram. Setiap tombong laku dijual ke pengepul hingga Rp300.000. Padahal sebelumnya setiap tombong garam yang mereka produksi hanya dihargai pengepul seharga Rp30.000 hingga Rp40.000.

Berbeda dengan petani, para pelaku industri pengguna bahan baku garam kini harus merasakan derita. Kelangkaan yang diikuti kenaikan harga garam krosok di wilayah Rembang dan sekitarnya misalnya, berujung pada kesulitan bagi para pengusaha ikan asin setempat.

Sebut saja pengusaha ikan asin di Desa Banggi Kecamatan Kaliori, Rembang, yang biasanya cukup mengeluarkan dana Rp500 untuk tiap kilogram garam krosok, kini ia harus mengeluarkan dana empat kali lipatnya. Akibatnya, harga jual ikan asin pun melonjak naik. Kini harga ikan asin jenis layang dijual Rp 25.000-27.000 per kilogram dari harga semula hanya berkisar Rp 20.000. Para pengusaha pun mulai mengurangi produksi ikan asin akibat mahalnya bahan baku garam.

Di Karawang, Jawa Barat, sejumlah pengusaha industri ikan asin dan bandeng harus membeli garam Rp4.000/kg, dari harga sebelumnya antara Rp300 hingga Rp500/kg. Tingginya harga garam tak lantas membuat mereka bisa leluasa menaikkan harga ikan asin produksi mereka. Disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, Abuh Bukhori seperti dilansir SindoNews, para pengusaha ikan asin lokal mengeluhkan tingginya harga, Tapi para pelaku industri tetap tidak bisa menaikkan harga jual," katanya.

Protes pun dilayangkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf. Menurut pria yang akrab dipanggil Gus Ipul ini, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) seharusnya segera mencari solusi cepat terkait kelangkaan garam. Jawa Timur merupakan sentra garam dan menyumbang 40 persen kebutuhan garam nasional. Jika garam di Jatim langka, tentunya berpengaruh ke daerah lain, demikian disampaikan Gus Ipul baru-baru ini (21/7).

"Tahun ini target 1,2 juta ton per tahun juga tidak terpenuhi. Hingga bulan ini petani di Jawa Timur hanya mampu menghasilkan 689 ton. Padahal kebutuhan garam konsumsi masyarakat Jatim pertahunnya sekitar 150 ribu ton," kata Gus Ipul. Diakuinya bahwa kelangkaan garam saat ini merupakan imbas dari tidak menentunya musim sejak 2016. Panjangnya musim penghujan pada 2016 mengakibatkan petani garam di Jawa Timur hanya mampu menghasilkan 123.873 ton garam dari target produksi sebesar 1,2 juta ton.

Tak mau tinggal diam mendengar keluhan para pengusaha yang bergantung pada ketersediaan pasokan garam, pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan pun tengah menyiapkan kebijakan untuk kembali membuka keran impor garam. Kebijakan ini akan dilakukan berupa pemberian rekomendasi impor garam kepada PT Garam (Persero), begitu Kementerian Perdagangan mengubah kode Harmonized System (HS) antara garam konsumsi dan garam industri.

"Nanti kami akan minta PT Garam impor lagi. Tapi saya mau pastikan kode HS dan lainnya supaya tidak ada Direktur Utama PT Garam yang masuk bui lagi, kan tidak lucu," ujar Susi di Gedung DPR RI, Jakarta (24/7).

Susi menyatakan tak ingin lagi terulang kasus penetapan Direktur Utama PT Garam Achmad Boediono, sebagai tersangka kasus penyalahgunaan impor garam oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri. PT Garam sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) produsen garam yang diberikan penugasan dari pemerintah untuk mengimpor garam konsumsi, diduga telah mengubah konsentrasi kadar garam (NaCi) hingga kadarnya berada di atas 97 persen untuk impor garam industri.

Disampaikan Susi, kode HS telah banyak menyebabkan permasalahan hukum dan menjerat petinggi BUMN tersebut. Pihaknya telah menggelar rapat dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait hal tersebut, yang hasilnya bahwa Kementerian Perdagangan harus mengubah kode HS (Harmonized System) antara garam konsumsi dan garam industri.

Harmonized System (HS) adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasi produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh World Customs Organization (WCO). Dikatakan Susi, perlu ada penyesuaian pada Permendag Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Kelak diharapkan importasi baik untuk garam konsumsi maupun untuk industri akan tetap dikontrol, khususnya agar tidak merusak periode panen garam rakyat.

Jika aturan tersebut tak dilakukan penyesuaian, maka langkah importasi garam kelak bisa menjerat siapapun ke dalam ranah hukum.

Masih menurut Susi, sebenarnya kementeriannya hanya memberikan rekomendasi untuk impor garam konsumsi. Rekomendasi tersebut pun berdasar pada Permendag Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Namun, Susi menyebut dalam prakteknya, banyak oknum yang menyalahgunakan izin importasi yang diberikan kementeriannya itu.

Kelak akan disiapkan regulasi pengendalian impor komoditas garam, yang penyusunannya akan dihasilkan lewat koordinasi dan sinergi instansi terkait. Dan saat ini KKP tengah menyusun Peraturan Menteri tentang pengendalian impor komoditas pergaraman yang merupakan turunan dari UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Penyusunan regulasi tersebut dilakukan antara lain guna mengantisipasi kembali terjadinya kekurangan stok garam yang saat ini tengah terjadi.

Kutipan :
Perlu ada penyesuaian pada Permendag Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Kelak diharapkan importasi baik untuk garam konsumsi maupun untuk industri akan tetap dikontrol, khususnya agar tidak merusak periode panen garam rakyat.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Patuna Travel Fair Turut Meriahkan Pameran Garuda Indonesia Travel Fair 2017

Jumat, 22 September 2017 - 21:27 WIB

Patuna Travel Bertabur Diskon di Ajang Garuda Travel Fair 2017

Jelang akhir tahun saatnya bagi Anda untuk merencanakan liburan, yuk datangi pameran Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2017 yang berlangsung Jumat, 22 hingga 24 September ini. Ada banyak sekali…

Ketua DPR Setya Novanto (Foto ist)

Jumat, 22 September 2017 - 21:24 WIB

KPK: Tidak Benar Setya Novanto Telah Ditahan

Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiadi menyatakan tidak benar pihaknya telah menahan Setya Novanto seperti yang disebutkan dalam dalil permohonan praperadilan Ketua DPR…

Kartu E-toll (ist)

Jumat, 22 September 2017 - 21:19 WIB

Masih Gratis Lima Kali Beli Isi Ulang Uang Elektronik Rp200 Ribu

Masyarakat dapat mengisi ulang uang elektronik tanpa dikenakan biaya maksimal Rp200 ribu, ini dapat berlaku pengisian lima kali dalam satu waktu. Ini merupakan cara menghindari pengenaan beban…

Bank Indonesia

Jumat, 22 September 2017 - 21:16 WIB

Jangka Panjang Bank Peroleh Pendapatan e Money

Bank Indonesia (BI) mensinyalir masa depan bank penerbit uang elektronik akan mendapatkan keuntungan berupa fee base income atau pendapatan non bunga.

Ilustrasi e-money. (Foto: Istimewa)

Jumat, 22 September 2017 - 21:14 WIB

BI Segera Terbitkan Aturan Lanjutan Biaya Top Up e Money

Bank Indonesia (BI) segera menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) lanjutan tentang uang elektronik, terutama terkait on us atau isi ulang dalam satu kanal bank penerbit.