Bekraf Janjikan Industri Film akan Dapat Bantan Modal Ventura

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 22 Juli 2017 - 04:26 WIB

Tayang Perdana di Malaysia, Film AADC 2 Raup Rp 960 Juta
Tayang Perdana di Malaysia, Film AADC 2 Raup Rp 960 Juta

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Fadjar Hutomo menyebut subsektor film akan mendapat bantuan modal ventura untuk dapat terus berkembang.

Fadjar mengatakan ada inisiatif pengumpulan modal untuk berinvestasi di subsektor film yang disampaikan kepadanya beberapa waktu lalu.

"Idenya seperti reksa dana penyertaan terbatas. Jadi sumber dananya dari masyarakat yang berminat pada investasi yang portofolionya itu di sektor film," katanya seusai jumpa pers Bekraf Game Prime 2017 di Jakarta, Jumat (21/7/2017)

Subsektor film sendiri dilirik karena capaiannya dalam beberapa tahun belakangan semakin positif di mana banyak film meraih lebih dari satu juta penonton.

"Kebetulan ada yang bicara ke saya berminat di subsektor film. Terlebih saat ini film kan sedang melonjak. Sudah lebih dari 10 film yang penontonnya lebih dari satu juta orang," katanya.

Fadjar mengatakan meski masih tahap dini, pihaknya mendukung penuh inisiatif tersebut lantaran akses permodalan untuk sektor tersebut masih sulit diraih.

Selama ini, diakui sulitnya mendapat akses permodalan kerap menjadi tantangan bagi perkembangan industri kreatif.

"Sudah ada minat modal ventura untuk mendukung subsektor film, ini artinya sudah ada minat ke arah sana," katanya.

Pemerintah sendiri tengah memberikan dukungan akses permodalan melalui Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) kepada dua subsektor ekonomi kreatif, yakni kuliner serta aplikasi digital dan game hingga Rp6 miliar dengan jumlah maksimal dana yang diterima per penerima Rp200 juta.

Kendati saat ini program bantuan modal kerja tersebut memang masih diberikan untuk dua subsektor ekraf, namun ke depan akan dikembangkan untuk subsektor lainnya.

Pemilihan subsektor kuliner dan aplikasi digital dan game didasarkan pada kategori subsektor unggulan dan prioritas yang dikelompokkan Bekraf.

Subsektor kuliner, fesyen dan kerajinan (craft) menjadi tiga seubsektor unggulan. Sementara film, aplikasi digital dan game serta musik menjadi subsektor prioritas.

Untuk mendapat akses permodalan BIP, pelaku usaha ekonomi kreatif dapat mendaftar secara online di situs resmu Bekraf yang dibuka mulai 13 Juli 2017 sampai penutupan pada 24 Juli 2017. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT.Bumi Serpong Damai Tbk. (PTBSD)

Minggu, 22 Juli 2018 - 15:45 WIB

Per Juni 2018, Marketing Sales Bumi Serpong Damai Alami Lonjakan 50%

Penjualan pemasaran (marketing sales) PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) tercatat sebesar Rp3,8 triliun pada paruh pertama 2018, melonjak 50% dibandingkan dengan realisasi marketing sales di periode…

Inarno Djayadi Dirut BEI (Foto Tribunnews)

Minggu, 22 Juli 2018 - 15:15 WIB

BEI Bakal Percepat Periode Penyelesaian Transaksi Bursa Jadi T Plus Dua

Manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mempercepat periode penyelesaian (settlement) transaksi bursa dari T+3 menjadi T+2. Itu artinya, penyelesaian transaksi saham hingga penyerahan barang…

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 15:03 WIB

Gelombang Ekstrem Masih Terjadi Seminggu ke Depan

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksikan gelombang laut dengan ketinggian 2,5 meter hingga empat meter atau dalam kategori ekstrem dan berbahaya masih akan terjadi dalam…

Lapas Sukamiskin Bandung (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 14:58 WIB

DirjenPAS Akui Kejadian di Lapas Sukamiskin Masalah Serius

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami mengatakan kejadian operasi tangkap tangan (OTT) di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin,…

Lapas Sukamiskin Bandung (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 14:54 WIB

DirjenPas Akui Fasilitas Tak Standar di Lapas Sukamiskin

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami membenarkan adanya fasilitas bagi narapidana korupsi yang tidak sesuai standar di Lembaga…