Pemerintah Segera Kaji Lagi Tata Niaga Impor Garam

Oleh : Herry Barus | Kamis, 20 Juli 2017 - 12:07 WIB

Ilustrasi Tambak Garam
Ilustrasi Tambak Garam

INDUSTRY.co.id - Kupang - Ekonom Dr James Adam, MBA meminta pemerintah agar mengkaji lagi tata niaga garam dan urusan impornya guna mengoptimalkan potensi garam di daerah dan mengontrol impornya agar tidak merembes ke pasar dan membuat petambak garam nasional merugi.

"Agar impor garam tidak merembes ke pasar dan membuat petambak garam nasional merugi, maka tata niaga garam dan urusan impornya harus dilihat kembali oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata James Adam di Kupang, Kamis (20/7/2017)

Langkah ini penting dilakukan karena fakta di lapangan banyak konsumen masih mengeluhkan tingginya harga komoditas ini dan masih belum stabil, sementara pendistribusiannya ke berbagai daerah lumayan banyak.

Poin dari pengkajian oleh pejabat dari lintas tiga kementerian itu di antaranya lebih mempertegas pengaturan tata niaga garam dan impornya agar harga sampai di tangan pedagang lebih rendah dan stabil.

Artinya, menurut mantan Dosen Ekonomi Unkris Atrha Wacana Kupang itu masih tingginya harga garam itu bisa saja diakibatkan oleh belum maksimalnya pelaksanaan dan implementasi dari tata niaga itu di tingkat pelaku pasar.

"Kebijakan tata niaga bahan kebutuhan pokok ini juga bertujuan agar harganya sampai di tangan pedagang bisa lebih rendah dan terjaga stabil," katanya seperti dilansir Antara.

Anggota IFAD (International Fund for Agricultural Development) itu mengatakan tata niaga garam akan diatur sampai harganya mencapai posisi riil yang ditetapkan dalam peraturan bersama itu.

Dia mengakui sebagian besar garam berasal dari impor, namun jika tata niaga diatur pasti harga di tangan pedagang akan lebih rendah dari saat ini.

Ia menilai permintaan Menteri KKP Susi Pudjiastuti sebelumnya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait masalah tata niaga garam di antaranya meminta kementeriannya dilibatkan dalam penentuan impor garam agar dapat melindungi para petambak garam lokal harus diapresiasi.

Karena dasar pemikira Menteri Susi yang pernah mendesak agar Kemendag menegakkan regulasi yang melarang impor garam sebulan sebelum dan dua bulan sesudah panen garam lokal. Demikian juga dengan regulasi dari Kemendag terkait kewajiban serap garam lokal oleh importir, harus benar-benar dijalankan, itu benar adanya.

Selain itu, peredaran garam impor benar-benar diawasi mulai dari gudang hingga pembeli untuk memastikan garam tersebut benar-benar digunakan untuk industri yang membutuhkan, bukan dijual untuk konsumsi rumah tangga.

"Dan memang demikian maunya kuota impor ditentukan bersama-sama dari hasil riset bersama antara Kemendag, Kemenperin, dan KKP," katanya.

Menurut dia permintaan Menteri Susi itu realitis dan diyakini akan menjadi salah satu solusi bagi upaya pengembangan bisnis garam dan pemenuhan kebutuhan akan garam dalam negeri, sehingga perlu diapresiasi.

Karena saat ini, katanya KKP tak punya kewenangan apapun terkait impor garam. Akibatnya, KKP tak bisa berbuat apa-apa ketika garam impor membanjir hingga mematikan petambak garam lokal.

Menurutnya saat ini banyak sekali garam impor yang merembes ke pasar garam konsumsi rumah tangga sehingga merugikan petambak garam lokal. "Pengawasannya kapan (garam diimpor), di mana, berapa jumlahnya, dibawa ke mana harus diketahui," demikian James Adam.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bank BTN Dukung Penguatan Usaha Kecil Menengah (Foto Rizki Meirino)

Minggu, 19 November 2017 - 16:00 WIB

Masuk Daftar MSCI, Saham BBTN Bakal Banyak Peminat

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menilai masuknya saham perseroan ke dalam Morgan Stanley Capital International (MSCI) Global Standard Index merupakan kepercayaan yang harus dijaga dengan meningkatkan…

PT Pertamina Lubricants (Foto Ist)

Minggu, 19 November 2017 - 15:59 WIB

Pertamina Lubricants Meraih Platinum SNI Award 2017

Perseroan Terbatas Pertamina Lubricants berhasil meraih Platinum SNI Award 2017 untuk kategori Perusahaan Besar Barang Sektor Kimia dan Serba Aneka dari Badan Standardisasi Nasional.

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)

Minggu, 19 November 2017 - 15:51 WIB

Produksi Migas MEDCO Naik

Produksi minyak dan gas bumi PT Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Natuna Ltd naik pada semester pertama 2017 dibanding periode sama tahun sebelumnya yang antara lain disebabkan adanya pengambilalihan…

Listrik Ilustrasi

Minggu, 19 November 2017 - 15:47 WIB

YLKI: Konsumsi Listrik Indonesia Masih Rendah

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan konsumsi listrik Indonesia masih rendah sehingga penghapusan tarif listrik kelas daya terendah tidak tepat…

Teguh Santosa Ketua Umum SMSI (Foto Ist)

Minggu, 19 November 2017 - 15:33 WIB

PWI Fasilitasi UKW untuk Wartawan Perusahaan Media Siber Anggota SMSI

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memberi kesempatan kepada wartawan yang bekerja di perusahaan media siber anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan…