Penetapan Setnov Sebagai TSK Bukti KPK Tidak Tertekan Hak Angket DPR

Oleh : Herry Barus | Kamis, 20 Juli 2017 - 01:59 WIB

Ketum Partai Golkar, Setya Novanto
Ketum Partai Golkar, Setya Novanto

INDUSTRY.co.id - Kupang- Pengamat Hukum dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Karolus Kopong Medan menilai penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dugaan kasus E-KTP bukti bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tertekan hak angket DPR .

"Semenjak KPK diperhadapkan dengan hak angket yang diserukan oleh DPR, ternyata tidak sedikitpun menyurutkan langkah KPK untuk memerangi korupsi dengan menetapkan Ketua DPR sebagai tersangka dugaan kasus korupsi KTP-E," katanya saat ditemui di Kupang, Rabu (19/7/2017)

Menurutnya, KPK justru lebih berani dan merasa bahwa hak angket meruoakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh KPK dalam memberantas berbagai kasus korupsi di NKRI ini.

Berbagai kasus korupsi yang berhasil dipecahkan melalui berbagai macam operasi tangkap tangan dan memproses sejumlah pejabat publik yang diduga melakukan tindak pidana korupsi adalah bukti KPK merupakan sebuah lembaga negara yang memang mempunyai konsen khusus dalam pemberantasan korupsi.

Apalagi, lanjutnya, berbagai dukungan dari masyarakat terhadap KPK untuk memberantas kasu-kasus korupsi terus mengalir.

"Penetapan status Setya Novanto sebagai tersangka tindak pidana korupsi KTP-E tidak serta-merta mendorong semakin menguatnya hak angket di DPR. Justru dengan semakin banyak pejabat publik di DPR ssebagai lembaga yang mengajukan hak angket terhadap kinerja KPK, akan semakin menurunkan wibawa pengajuan hak angket," tambahnya.

Apalagi, katanya, jika hak angket itu lebih didukung oleh para pejabat publik atau koleganya yang pernah atau sedang berhadapan dengan KPK terkait kasus-kasus korupsi tertentu.

Dosen hukum Undana ini juga melihat bahwa hak angket yang digulirkan DPR itu justru menjadi cambuk bagi KPK utk terus memerangi korupsi.

Sementara itu Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang, MSi menilai penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik merupakan prahara politik bagi Golkar sebagai partai besar.

"Penetapan Novanto sebagai tersangka merupakan prahara politik, yang tidak saja bagi Novanto secara pribadi yang selama ini selalu lolos dari jeratan hukum yang diduga melibatkannya dalam beberapa kasus korupsi akan tetapi bagi Golkar sebagai partai besar," ujarnya.

Ahmad Atang menambahkan, bagi Novanto, kasus ini akan menguburkan impian politik Novanto dan boleh jadi tamat karir politiknya.

"Bagi saya, kasus ini akan menguburkan impian politik Novanto dan boleh jadi tamatnya karir politiknya. Walaupun proses hukum masih panjang namun dapat dipastikan bahwa Novanto tidak akan lolos," katanya.

Karena itu, katanya, kasus ini tidak saja mencoreng secara pribadi, akan tetapi lembaga DPR karena Novanto adalah ketuanya, begitu juga Golkar. (Ant)

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PointStar gelar acara “Iftar Insights: Understand Retail Business Continuity & Operational Challenges during Ramadan”.

Jumat, 29 Maret 2024 - 00:47 WIB

PointStar Dukung Pemerintah Capai Target Pertumbuhan Lewat Transformasi Digital

PointStar berkomitmen untuk menyediakan solusi teknologi yang inovatif dan terdepan untuk membantu perusahaan ritel menghadapi tantangan perekonomian global dan lokal.

Kolaborasi Bank DKI dan PT Jalin Pembayaran Nusantara, Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:44 WIB

Kolaborasi Bank DKI dan PT Jalin Pembayaran Nusantara, Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Jakarta – Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital.

Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Best 50 CEO 2024

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:27 WIB

Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Best 50 CEO 2024

Jakarta – Bank DKI kembali meraih apresiasi dari lembaga independen, kali ini dari media The Iconomics sebagai Indonesia Best 50 CEO pada Kategori Bank Daerah, yang diserahkan langsung pada…

Studi Klinis SANOIN dan P&G Health atasi anemia.

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:06 WIB

SANOIN dan P&G Health Lakukan Studi Klinis Atasi Anemia

Beberapa temuan dari studi klinis SANOIN terbaru yang didukung P&G Health dan dilakukan oleh para pakar kesehatan terkemuka, menunjukkan efikasi dari suplementasi zat besi dengan Sangobion

Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R. bersama Kepala LKPP Hendar Prihadi

Kamis, 28 Maret 2024 - 21:48 WIB

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Lebih Responsif, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) luncurkan Katalog Elektronik Versi 6 pada Kamis (28/3) di Jakarta. Inovasi terbaru yang dibangun untuk meningkatkan performa sistem…