Industri Mamin Berharap BPJPH Permudah Proses Pengajuan Sertifikasi Halal

Oleh : Hariyanto | Rabu, 19 Juli 2017 - 17:16 WIB

Ilustrasi Sertifikasi Halal (Ist)
Ilustrasi Sertifikasi Halal (Ist)

INDUSTRY.co.id , Jakarta - Industri Makanan dan Minuman berharap Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH) yang saat ini masih terus digodok pemerintah mengedepankan sisi transparansi dan kemudahan dalam pengurusan proses pengajuan sertifikasi halal oleh industri.

"Tentu BPJPH sebagai lembaga pemerintah harus mendorong efisiensi, sertifikasi halal yang merupakan nilai tambah dalam persaingan global. Namun tidak menjadi beban baru bagi daya saing industri Indonesia," tegas Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman, Rabu (19/7/2017).

Selain transparansi, Ia juga mengharapkan lebih ditingkatkan lagi kecepatan pelayanan agar tidak ada persepsi badan baru ini sama dengan yang sebelumnya mengurus sertifikasi halal.

Di sisi lain Gapmmi juga berharap, agar penerapan sertifikasi halal tidak bersifat mandatory alias voluntary saja. Bukan untuk semua produk dan jasa. Adhi mengatakan, di Arab Saudi saja, sertifikasi halal juga tidak mandatory.

"BPJPH memikirkan mandatory halal bukan untuk semua produk dan jasa namun bagi yang menyatakan produk/jasanya halal," kata Adhi.

Persepsi pengurusan sertifikasi halal yang harus mengantre dan berbelit, diharapkan juga bisa ditepis lembaga BPJPH sehingga industri bisa yakin untuk terlibat mengurus sertifikasi.

Menurut Adhi, dari sisi kecepatan dan waktu, memang relatif karena akan bergantung kesiapan perusahaan sendiri. Yang penting, batasan waktu pengurusan sampai keluar sertifikasi, harus juga merujuk undang-undang, sehingga tidak ada kesan bertele-tele dan lambat. "Di UU baru sudah ada batasan waktunya," tegas Adhi.

Ia menilai, BPJPH juga harus memperhatikan para pengusaha skala kecil menengah agar juga bisa mengurus sertifikasi halal dengan mudah dan murah karena bisa menjadi nilai lebih bagi produk jasa yang diberikan ke konsumen. Adhi juga mengingatkan, sertifikasi semata selembar kertas yang lebih penting lagi kepastian bagi pengusaha dan industri.

"Bantuan ke UKM tidak sekadar sertifikasi. Karena sertifikat hanya selembar kertas. Yang penting bagaimana sertifikat jaminan halal dilaksanakan sehingga jaminan halal bisa dipastikan," tegas Adhi.

Adhi menambahkan, industri makanan dan minuman sangat mendukung jaminan produk halal. Menurutnya, potensi pasar halal sangat besar namun harus dibedakan antara potensi pasar dengan kewajiban halal. Ia menambahkan, yang perlu dibangun bersama adalah bagaimana jaminan halal itu berlaku dari hulu sampai hilir.

Seperti diketahui, saat ini ketentuan wajib bersertifikat dilakukan bertahap, yaitu sebanyak tiga tahap terhitung mulai 1 November 2016 hingga tahun 2019. Kewajiban bersertifikat halal pada tahun pertama dilakukan pada produk berupa barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan minuman.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Timnas Prancis berhasil menjuarai Piala Dunia usai menumbangkan Kroasia 4-2 dalam laga final Piala Dunia 2018. (FOTO: @FIFAWorldCup /Twitter)

Senin, 16 Juli 2018 - 01:31 WIB

Prancis Juara Piala Dunia 2018 di Rusia

Prancis keluar sebagai juara Piala Dunia 2018 di Rusia. Les Blues menekuk Kroasia 4-2 pada laga final yang digelar di Stadion Luzhniki, Minggu (15/7).

Suasana Nobar Final Piala Dunia di Kementerian PUPR (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Minggu, 15 Juli 2018 - 22:26 WIB

Nobar Final Piala Dunia, Menteri Basuki Jagokan Tim Kroasia

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar acara nonton bareng atau Nonton Bareng Final Piala bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta seluruh jajaran keluarga besar…

Piaggio Indonesia Kembali Hadirkan Pameran Mall to Mall

Minggu, 15 Juli 2018 - 21:52 WIB

Piaggio Indonesia Kembali Hadirkan Pameran Mall to Mall

Sebagai kelanjutan dari Strategi Roadmap Premiumisasi, PT Piaggio Indonesia kembali menghadirkan pameran Mall to Mall di Main Atrium Pondok Indah Mall 2, dari tanggal 9 Juli hingga 15 Juli 2018.…

PLTS Ilustrasi (ist)

Minggu, 15 Juli 2018 - 20:02 WIB

Tingkatkan Pemanfaatan PLTS, Kementerian ESDM Siapkan Regulasi PLTS Atap

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong peningkatkan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Ilustrasi Migas (ist)

Minggu, 15 Juli 2018 - 19:30 WIB

Kementerian ESDM: Komitmen Pasti Investasi Migas Senilai US$1 Miliar Lebih Besar Dari Tahun Sebelumnya

Sebanyak 25 kontrak migas gross split yang ada, menghasilkan total komitmen pasti investasi sekitar US$1 miliar atau Rp 14 triliun.