Industri Mamin Berharap BPJPH Permudah Proses Pengajuan Sertifikasi Halal

Oleh : Hariyanto | Rabu, 19 Juli 2017 - 17:16 WIB

Ilustrasi Sertifikasi Halal (Ist)
Ilustrasi Sertifikasi Halal (Ist)

INDUSTRY.co.id , Jakarta - Industri Makanan dan Minuman berharap Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH) yang saat ini masih terus digodok pemerintah mengedepankan sisi transparansi dan kemudahan dalam pengurusan proses pengajuan sertifikasi halal oleh industri.

"Tentu BPJPH sebagai lembaga pemerintah harus mendorong efisiensi, sertifikasi halal yang merupakan nilai tambah dalam persaingan global. Namun tidak menjadi beban baru bagi daya saing industri Indonesia," tegas Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman, Rabu (19/7/2017).

Selain transparansi, Ia juga mengharapkan lebih ditingkatkan lagi kecepatan pelayanan agar tidak ada persepsi badan baru ini sama dengan yang sebelumnya mengurus sertifikasi halal.

Di sisi lain Gapmmi juga berharap, agar penerapan sertifikasi halal tidak bersifat mandatory alias voluntary saja. Bukan untuk semua produk dan jasa. Adhi mengatakan, di Arab Saudi saja, sertifikasi halal juga tidak mandatory.

"BPJPH memikirkan mandatory halal bukan untuk semua produk dan jasa namun bagi yang menyatakan produk/jasanya halal," kata Adhi.

Persepsi pengurusan sertifikasi halal yang harus mengantre dan berbelit, diharapkan juga bisa ditepis lembaga BPJPH sehingga industri bisa yakin untuk terlibat mengurus sertifikasi.

Menurut Adhi, dari sisi kecepatan dan waktu, memang relatif karena akan bergantung kesiapan perusahaan sendiri. Yang penting, batasan waktu pengurusan sampai keluar sertifikasi, harus juga merujuk undang-undang, sehingga tidak ada kesan bertele-tele dan lambat. "Di UU baru sudah ada batasan waktunya," tegas Adhi.

Ia menilai, BPJPH juga harus memperhatikan para pengusaha skala kecil menengah agar juga bisa mengurus sertifikasi halal dengan mudah dan murah karena bisa menjadi nilai lebih bagi produk jasa yang diberikan ke konsumen. Adhi juga mengingatkan, sertifikasi semata selembar kertas yang lebih penting lagi kepastian bagi pengusaha dan industri.

"Bantuan ke UKM tidak sekadar sertifikasi. Karena sertifikat hanya selembar kertas. Yang penting bagaimana sertifikat jaminan halal dilaksanakan sehingga jaminan halal bisa dipastikan," tegas Adhi.

Adhi menambahkan, industri makanan dan minuman sangat mendukung jaminan produk halal. Menurutnya, potensi pasar halal sangat besar namun harus dibedakan antara potensi pasar dengan kewajiban halal. Ia menambahkan, yang perlu dibangun bersama adalah bagaimana jaminan halal itu berlaku dari hulu sampai hilir.

Seperti diketahui, saat ini ketentuan wajib bersertifikat dilakukan bertahap, yaitu sebanyak tiga tahap terhitung mulai 1 November 2016 hingga tahun 2019. Kewajiban bersertifikat halal pada tahun pertama dilakukan pada produk berupa barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan minuman.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Patuna Travel Fair Turut Meriahkan Pameran Garuda Indonesia Travel Fair 2017

Jumat, 22 September 2017 - 21:27 WIB

Patuna Travel Bertabur Diskon di Ajang Garuda Travel Fair 2017

Jelang akhir tahun saatnya bagi Anda untuk merencanakan liburan, yuk datangi pameran Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2017 yang berlangsung Jumat, 22 hingga 24 September ini. Ada banyak sekali…

Ketua DPR Setya Novanto (Foto ist)

Jumat, 22 September 2017 - 21:24 WIB

KPK: Tidak Benar Setya Novanto Telah Ditahan

Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiadi menyatakan tidak benar pihaknya telah menahan Setya Novanto seperti yang disebutkan dalam dalil permohonan praperadilan Ketua DPR…

Kartu E-toll (ist)

Jumat, 22 September 2017 - 21:19 WIB

Masih Gratis Lima Kali Beli Isi Ulang Uang Elektronik Rp200 Ribu

Masyarakat dapat mengisi ulang uang elektronik tanpa dikenakan biaya maksimal Rp200 ribu, ini dapat berlaku pengisian lima kali dalam satu waktu. Ini merupakan cara menghindari pengenaan beban…

Bank Indonesia

Jumat, 22 September 2017 - 21:16 WIB

Jangka Panjang Bank Peroleh Pendapatan e Money

Bank Indonesia (BI) mensinyalir masa depan bank penerbit uang elektronik akan mendapatkan keuntungan berupa fee base income atau pendapatan non bunga.

Ilustrasi e-money. (Foto: Istimewa)

Jumat, 22 September 2017 - 21:14 WIB

BI Segera Terbitkan Aturan Lanjutan Biaya Top Up e Money

Bank Indonesia (BI) segera menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) lanjutan tentang uang elektronik, terutama terkait on us atau isi ulang dalam satu kanal bank penerbit.