Kapolri Ungkap Aplikasi Telegram Digunakan Oleh Banyak Kelompok Teroris Indonesia

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkapkan aplikasi komunikasi "Telegram" digunakan oleh banyak kelompok teroris di Indonesia.

"Pemblokiran telegram ini karena sistem komunikasi ini banyak digunakan oleh banyak kelompok teroris, terlihat dari kasus-kasus sebelumnya seperti kasus bom di Jalan Thamrin Jakarta, di Medan, Bandung dan terakhir di Falatehan. Semua berkomunikasi menggunakan aplikasi telegram," kata Tito usai menghadiri peresmian Akademi Bela Negara Partai Nasdem di Jakarta, Minggu (16/7/2017)

Tito menyebutkan aplikasi media sosial itu digunakan banyak kelompok teroris, karena memiliki banyak fitur pendukung di antaranya ada enskripsi sehingga sulit disadap.

"Kedua mampu menampung anggota grup sampai 10.000 anggota dan kemudian menyebarkan paham-paham di sana," tuturnya.

Ia menyebutkan saat ini terjadi fenomena yang disebut dengan radikalisasi mellaui media "online" atau daring, termasuk telegram.

"Ini lebih berbahaya karena sulit dideteksi sehingga bisa secara sporatis dan tiba-tiba meledak di sana sini," ucapnya.

Menurut dia, cara mencegahnya adalah dengan memperkuat deteksi media daring atau sistem siber, kemudian melakukan langkah penegakan hukum di situ.

"Upaya lain seperti penutupan atau mungkin kita masuk dan menyamar di jalur itu," imbuhnya.

Namun, untuk masuk dan menyamar, persoalan yang dihadapi adalah mereka tahu teknik-teknik untuk menghindar sehingga yang dilakukan penutupan.

"Memang kemudian muncul pro dan kontra. Tapi itu biasa dan saya kira lebih banyak untungnya," katanya.

Tito mengaku kebijakan memblokir Telegram memang referensinya berasal dari pihaknya. "Ya, itu dari hasil intelijen kita yang sudah cukup lama," ungkapnya.

Ia menjelaskan saat ini terjadi perubahan dalam komunikasi kelompok teroris. Ia menyebutkan terorisme ada dua macam satu yang terstruktur kedua tidak terstruktur.

"Kalau terstuktur maka kekuatan intelijen menjadi kekuatan nomor satu untuk memetakan struktur mereka sampai sedetil-detilnya," paparnya.

Sementara untuk yang nonstruktur atau jihad tanpa pemimpin atau "self"-radikalisasi, menurut Tito, mulai berkembang di negara-negara Barat sejak 10 tahun yang lalu.

"Melalui media sosial bisa dilakukan latihan membuat bom, atau 'online training', langkah kita yang utama adalah memutus sistem komunikasi mereka dan melakukan kontra radikalisasi, dan melindungi mereka yang rentan terhadap paham radikal," katanya.

Sementara itu mengenai pendirian ABN Partai Nasdem, Tito menyatakan terhadap Semua unsur yang berupaya menggelorakan kembali Pancasila, menyosialisasikan Pancasila dalam praktik kehidupan di Indonesia dari gempuran ideologi lain, Polri akan berada dalam posisi bergandengan tangan dengan unsur-unsur tersebut.

"Sekarang kami menghargai salah satu partai politik yaitu Nasdem yang mendirikan Akademi Bela Negara," ujarnya.

"Menurut pandangan Polri, ini penting dalam rangka menjaga NKRI dan ideologi Pancasila," katanya.

Sementara itu mengenai kebijakan pembubaran ormas bertentangan Pancasila, Tito mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan pihak lain seperti BIN dan Kejaksaan.

"Ini kan perlu dukungan data dari mereka yang perlu kita teliti bersama," ucapnya.

Menurut dia, pembubaran ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan NKRI memang harus dilakukan. "Kalau ada pro dan kontra saya pikir biasa," katanya, menegaskan.

Ia mengaku sudah ada data ormas-ormas tersebut. "Ada, dan sudah kita sampaikan ke Pak Menko," katanya.

Sebelumnya Pemerintah Indonesia terhitung mulai Jumat (14/07) resmi memblokir layanan percakapan instan Telegram dengan alasan Telegram "dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme".

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada Jumat itu telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram.

"Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, 'disturbing images', dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia," sebut siaran pers Kementerian Kominfo.