AIPGI: Pengetatan Impor Garam Akan Ganggu Ekspor Industri Pengguna Garam

Oleh : Ridwan | Rabu, 12 Juli 2017 - 13:56 WIB

Ilustrasi Tambak Garam
Ilustrasi Tambak Garam

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI), Tony Tanduk mengkritik kebijakan Pemerintah Jokowi-JK yang memperketat aturan impor garam. Akibatnya, industri dalam negeri yang mengandalkan garam untuk bahan baku menjadi terpuruk, karena tidak ada jaminan dan kepastian.

"Pemerintah harus menunjukkan keseriusan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku garam untuk industri dalam negeri. Untuk membangun industri dan investasi perlu jaminan bahan baku, untuk bangun ekonomi perlu kestabilan harga," ungkap Tony di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Menurutnya, kebijakan pemerintah melakukan pengetatan impor garam industri dinilai berpotensi mengganggu ekspor industri pengguna garam yang mencapai USD 28,2 miliar per tahun. Di mana, nilai tambah dari impor garam industri yang hanya sebesar USD 100 juta per tahun, jelas lebih menguntungkan ketimbang pengetatan izin impor yang berisiko menghambat industri untuk lebih maju.

"Sampai detik ini izin impor garam untuk semua keperluan belum keluar. Masalahnya, garam tidak ada. Dan kalau pun ada, apa memenuhi permintaan? Namun mengapa belum juga diteken izin impor," ungkap Tony.

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, untuk izin semuanya ada di tangan Kementerian Perdagangan. "Semua izin ada di Kementerian Perdagangan. Kita hanya untuk garam konsumsi. Kita di KKP hanya menjalankan bagaimana Permendag nomor 125 tahun 2015," terangnya.

Seperti diketahui, dalam aturan Permendang tersebut, Pasal 4 ayat 1 disebutkan garam industri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen yang telah mendapatkan persetujuan impor garam dari menteri.

Sementara itu, dalam Pasal 1 ayat 9 disebutkan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan pihaknya hanya mengeluarkan izin impor garam sesuai rekomendasi. Berdasarkan aturan Undang-Undang, rekomendasi untuk importasi garam konsumsi dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara rekomendasi untuk garam industri diberikan oleh Kementerian Perindustrian.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Patuna Travel Fair Turut Meriahkan Pameran Garuda Indonesia Travel Fair 2017

Jumat, 22 September 2017 - 21:27 WIB

Patuna Travel Bertabur Diskon di Ajang Garuda Travel Fair 2017

Jelang akhir tahun saatnya bagi Anda untuk merencanakan liburan, yuk datangi pameran Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2017 yang berlangsung Jumat, 22 hingga 24 September ini. Ada banyak sekali…

Ketua DPR Setya Novanto (Foto ist)

Jumat, 22 September 2017 - 21:24 WIB

KPK: Tidak Benar Setya Novanto Telah Ditahan

Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiadi menyatakan tidak benar pihaknya telah menahan Setya Novanto seperti yang disebutkan dalam dalil permohonan praperadilan Ketua DPR…

Kartu E-toll (ist)

Jumat, 22 September 2017 - 21:19 WIB

Masih Gratis Lima Kali Beli Isi Ulang Uang Elektronik Rp200 Ribu

Masyarakat dapat mengisi ulang uang elektronik tanpa dikenakan biaya maksimal Rp200 ribu, ini dapat berlaku pengisian lima kali dalam satu waktu. Ini merupakan cara menghindari pengenaan beban…

Bank Indonesia

Jumat, 22 September 2017 - 21:16 WIB

Jangka Panjang Bank Peroleh Pendapatan e Money

Bank Indonesia (BI) mensinyalir masa depan bank penerbit uang elektronik akan mendapatkan keuntungan berupa fee base income atau pendapatan non bunga.

Ilustrasi e-money. (Foto: Istimewa)

Jumat, 22 September 2017 - 21:14 WIB

BI Segera Terbitkan Aturan Lanjutan Biaya Top Up e Money

Bank Indonesia (BI) segera menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) lanjutan tentang uang elektronik, terutama terkait on us atau isi ulang dalam satu kanal bank penerbit.