Kemenperin Serap 24,92 Persen Anggaran Hingga Mei 2017

Oleh : Ridwan | Rabu, 12 Juli 2017 - 12:37 WIB

Menperin bahas anggaran di DPR ( foto-okezone)
Menperin bahas anggaran di DPR ( foto-okezone)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kementerian Perindustrian menyerap anggaran 24,92 persen atau Rp708,5 miliar hingga akhir 31 Mei 2017 dari pagu sebesar Rp2,84 triliun pada APBN 2017.

"Realisasi ini mengalami peningkatan 7,05 persen dibandingkan dengan realisasi pada bulan yang sama tahun lalu yaknk 17,87 persen," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (12/7/2017)

Menurut data Kemenperin, realisasi anggaran tertinggi diserap oleh Program Pengembangan SDM industri dan dukungan manajemen Kemenperin yakni sebesar Rp292 miliar yakni 31,05 persen.

Airlangga menyampaikan, masih rendahnya penyerapan anggaran di beberapa program Kemenperin dikarenakan beberapa hal, misalnya, anggaran Ditjen Industri Agro sebesar Rp91,326 miliar diblokir, di mana angkanya mencapai 50,26 persen dari pagu Rp181,700 miliar.

Proses pencairan blokir anggaran tersebut baru selesai di pertengahan Mei 2017 dan diperkirakan hingga Juli 2017, Ditjen Industri Agro dapat menyerap 33,21 persen dari pagu anggaran.

Selain itu, adanya realokasi anggaran sebesar Rp219 miliar dari Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan penumbuhan populasi industri yang sampai saat ini masih dalam proses.

"Realokasi anggaran tersebut diberikan kepada Sekjen sebesar Rp131 miliar, Ditjen Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp26 miliar dan Badan Pengembangan dan Penelitian Industri sebesar Rp41 miliar," papar Airlangga.

Terakhir, karena kegiatan dengan pagu besar masih dalam tahap pelaksanaan, antara lain pembangunan gedung Politeknik dan Pusat Inovasi di Kawasan Industri Morowali sebesar Rp22,42 miliar dan pembangunan Gedung Akom di Kawasan Industri Bantaeng senilai Rp33,26 miliar.

Untuk itu, Kemenperin mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat penyerapan anggaran, di antaranya melakukan koordinasi dengan unit Eselon I dan Unit Layanan Publik terkait pemantauan pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memperceat proses revisi anggaran untuk kegiatan yang memerlukan penyelesaian dan pencairan tanda bintang.

"Kami juga berupaya mendorong proses pembayaran uang muka atau penyelesaian pembayaran untuk termin yang sudah jahuh tempo untuk ditagihkan oleh pihak ketiga," ujar Airlangga.

Terakhir yakni mempercepat kegiatan swakelola, menyediakan dana, serta disiplin dan tepat waktu dalam pelaksanaan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Rupiah (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 22 September 2018 - 08:00 WIB

Utang Pemerintah Capai Rp4.363,19 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat, posisi total utang pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2018 berjumlah Rp4.363,19 triliun.

Hotel Dafam Teraskita, Jakarta. (Foto: IST)

Sabtu, 22 September 2018 - 07:30 WIB

Hotel Dafam Teraskita Tawarkan Kenyamanan Meeting & Stay Weekend

Hotel Dafam Teraskita Jakarta, hotel bisnis yang berlokasi di jantung kota Jakarta Timur menawarkan kenyamanan untuk berbagai pertemuan (meeting), gathering serta acara lainnya yang membutuhkan…

Transaksi melalui gesek EDC Bank BTN

Sabtu, 22 September 2018 - 07:00 WIB

Bank BTN KCP Pluit Diresmikan Jadi Kantor Cabang Penuh

Seiring pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara yang akan mendorong kebutuhan pembiayaan perumahan, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau Bank BTN meningkatkan…

Jaksa Agung, HM Prasetyo

Sabtu, 22 September 2018 - 06:21 WIB

Kejagung Apresiasi OTT Dana Gempa Lombok

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo memberikan apresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang melakukan operasi tangkap tangan dana gempa Lombok dari anggota DPRD Kota Mataram…

DPRD Sumut (Foto Industry.co.id)

Sabtu, 22 September 2018 - 06:03 WIB

Anggota DPRD Sumut Terkait Korupsi Telah Kembalikan Uang Rp7,15 Miliar

Sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara telah mengembalikan uang yang pernah mereka terima dengan total Rp7,15 miliar terkait dengan kasus suap kepada DPRD Sumut.