Pengusaha Ritel Minta Kembali Dibolehkan Jual Minol, Ini Alasannya

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 11 Juli 2017 - 10:10 WIB

Ilustrasi Penjualan Minuman Beralkohol di Minimarket
Ilustrasi Penjualan Minuman Beralkohol di Minimarket

INDUSTRY.co.id, Jakarta -  Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta pemerintah kembali mengizinkan penjualan minuman beralkohol (mihol) seperti bir di ritel modern. Namun penjualan ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat.

Ketua Aprindo Roy N Mande mengatakan, sebenarnya yang diharapkan pengusaha ritel soal penjualan minuman beralkohol bukan larangan, tetapi pengawasan yang lebih baik. Dengan demikian, ritel bisa tetap menjual minuman beralkohol namun kepada konsumen yang tepat.

"Perdagangan itu kalau mengizinkan. Yang kita selalu harapkan adalah bukan pelarangan, karena seluruh dunia pun ada menjual. Tapi ini pengaturan atau monitoring atau pengawasan yang lebih diperbaharui. Kan sudah ada pengaturan terhadap minuman beralkohol di Permendag. Kalau ini mau perbaharui atau diperketat atau diatur sedemikian rupa silahkan, tapi jangan pelarangan," ujar dia di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin (10/7/2017).

Menurut Roy, ada sejumlah alasan mengapa pemerintah harus kembali memperbolehkan penjualan minuman beralkohol seperti bir di ritel modern. Salah satunya, yaitu larangan yang diberlakukan selama ini menimbulkan penjualan minuman beralkohol ilegal.

"Karena kalau pelarangan ini sifatnya, pertama, tidak mengakomodasi globalisasi modernisasi. Kedua, kemana konsumen yang memang memakai dan membutuhkan. Ketiga terciptanya black market, menjual bir di jalanan dengan mobil di bagasi mereka parkir di minimarket. Jadi ada black market yang akan masuk. Dari pada black market mending terang-terangan toh pajaknya juga disetorkan ke negara," jelas dia.

Selain itu, lanjut Roy, selama ini perusahaan minuman termasuk minuman beralkohol juga banyak berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara melalui pajak. Atas pertimbangan tersebut, Roy meminta pemerintah kembali memberikan izin penjualan minuman beralkohol yang disertai dengan pengawasan.

"Pabriknya juga mengkontribusi tenaga kerja dan juga pajak. Jadi sekarang sudah ada beberapa laporan kalau ada pabrik bir yan memindahkan pabriknya ke luar Indonesia, kan sayang berarti investasi ke luar. Tenaga kerja berarti berkurang untuk penyerapannya. Jadi dibutuhkan satu kearifan lokal,  dibutuhkan satu kearifan lokal dan pemandangan global bahwa dunia ini harus lebih modern," tandas dia

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Kunjungan Wisatawan manca negara (Wisman)

Sabtu, 23 September 2017 - 16:00 WIB

Kunjungan Wisatawan Inggris dan Jepang ke Bali Naik

Wisatawan Inggris dan Jepang yang berliburan sambil menikmati panorama alam serta keunikan seni budaya Bali meningkat masing-masing sebesar 14,01 persen dan 7,02 persen

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

Sabtu, 23 September 2017 - 15:57 WIB

Kapolri: Usut Tuntas Kasus Peredaran Pil PCC

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian memerintahkan agar kasus peredaran pil "paracetamol caffeine carisoprodol" yang telah menimbulkan korban jiwa diusut hingga…

Hombo Batu atau Lompat Batu di Nias, Sumatera Utara (Foto: travelingyuk)

Sabtu, 23 September 2017 - 15:30 WIB

Kenalkan Kebudayaan dan Kesenian, Nias Bakal Gelar Pesta Ya'ahowu 2017

Terletak di Sumatera Utara, Nias memiliki berbagai ragam budaya dan kekayaan alam yang harus diekspos oleh para wisatawan. Oleh karena itu, untuk menarik jumlah kunjungan ke Nias, maka pada…

Gubernur Banten Wahidin Halim Saat Pembukaan FPTL 2017 di Tanjung Lesung. (INDUSTRY.co.id/Irvan AF)

Sabtu, 23 September 2017 - 15:16 WIB

Gubernur Banten Dukung KPK OTT Wali Kota Cilegon

Gubernur Banten Wahidin Halim mengapresiasi Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) yang melakukan OTT terhadap Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi. KPK mengamankan 10 orang termasuk Wali Kota…

Ilustrasi Bandara

Sabtu, 23 September 2017 - 15:01 WIB

Lima Bandara Disiapkan Bila Gunung Agung Bali Meningkat Aktivitasnya

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah menyiapkan lima bandar udara untuk mengantisipasi adanya gangguan penerbangan di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali akibat aktivitas…