Pengusaha Ritel Minta Kembali Dibolehkan Jual Minol, Ini Alasannya

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 11 Juli 2017 - 10:10 WIB

Ilustrasi Penjualan Minuman Beralkohol di Minimarket
Ilustrasi Penjualan Minuman Beralkohol di Minimarket

INDUSTRY.co.id, Jakarta -  Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta pemerintah kembali mengizinkan penjualan minuman beralkohol (mihol) seperti bir di ritel modern. Namun penjualan ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat.

Ketua Aprindo Roy N Mande mengatakan, sebenarnya yang diharapkan pengusaha ritel soal penjualan minuman beralkohol bukan larangan, tetapi pengawasan yang lebih baik. Dengan demikian, ritel bisa tetap menjual minuman beralkohol namun kepada konsumen yang tepat.

"Perdagangan itu kalau mengizinkan. Yang kita selalu harapkan adalah bukan pelarangan, karena seluruh dunia pun ada menjual. Tapi ini pengaturan atau monitoring atau pengawasan yang lebih diperbaharui. Kan sudah ada pengaturan terhadap minuman beralkohol di Permendag. Kalau ini mau perbaharui atau diperketat atau diatur sedemikian rupa silahkan, tapi jangan pelarangan," ujar dia di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin (10/7/2017).

Menurut Roy, ada sejumlah alasan mengapa pemerintah harus kembali memperbolehkan penjualan minuman beralkohol seperti bir di ritel modern. Salah satunya, yaitu larangan yang diberlakukan selama ini menimbulkan penjualan minuman beralkohol ilegal.

"Karena kalau pelarangan ini sifatnya, pertama, tidak mengakomodasi globalisasi modernisasi. Kedua, kemana konsumen yang memang memakai dan membutuhkan. Ketiga terciptanya black market, menjual bir di jalanan dengan mobil di bagasi mereka parkir di minimarket. Jadi ada black market yang akan masuk. Dari pada black market mending terang-terangan toh pajaknya juga disetorkan ke negara," jelas dia.

Selain itu, lanjut Roy, selama ini perusahaan minuman termasuk minuman beralkohol juga banyak berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara melalui pajak. Atas pertimbangan tersebut, Roy meminta pemerintah kembali memberikan izin penjualan minuman beralkohol yang disertai dengan pengawasan.

"Pabriknya juga mengkontribusi tenaga kerja dan juga pajak. Jadi sekarang sudah ada beberapa laporan kalau ada pabrik bir yan memindahkan pabriknya ke luar Indonesia, kan sayang berarti investasi ke luar. Tenaga kerja berarti berkurang untuk penyerapannya. Jadi dibutuhkan satu kearifan lokal,  dibutuhkan satu kearifan lokal dan pemandangan global bahwa dunia ini harus lebih modern," tandas dia

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Timnas Prancis berhasil menjuarai Piala Dunia usai menumbangkan Kroasia 4-2 dalam laga final Piala Dunia 2018. (FOTO: @FIFAWorldCup /Twitter)

Senin, 16 Juli 2018 - 01:31 WIB

Prancis Juara Piala Dunia 2018 di Rusia

Prancis keluar sebagai juara Piala Dunia 2018 di Rusia. Les Blues menekuk Kroasia 4-2 pada laga final yang digelar di Stadion Luzhniki, Minggu (15/7).

Suasana Nobar Final Piala Dunia di Kementerian PUPR (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Minggu, 15 Juli 2018 - 22:26 WIB

Nobar Final Piala Dunia, Menteri Basuki Jagokan Tim Kroasia

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar acara nonton bareng atau Nonton Bareng Final Piala bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta seluruh jajaran keluarga besar…

Piaggio Indonesia Kembali Hadirkan Pameran Mall to Mall

Minggu, 15 Juli 2018 - 21:52 WIB

Piaggio Indonesia Kembali Hadirkan Pameran Mall to Mall

Sebagai kelanjutan dari Strategi Roadmap Premiumisasi, PT Piaggio Indonesia kembali menghadirkan pameran Mall to Mall di Main Atrium Pondok Indah Mall 2, dari tanggal 9 Juli hingga 15 Juli 2018.…

PLTS Ilustrasi (ist)

Minggu, 15 Juli 2018 - 20:02 WIB

Tingkatkan Pemanfaatan PLTS, Kementerian ESDM Siapkan Regulasi PLTS Atap

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong peningkatkan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Ilustrasi Migas (ist)

Minggu, 15 Juli 2018 - 19:30 WIB

Kementerian ESDM: Komitmen Pasti Investasi Migas Senilai US$1 Miliar Lebih Besar Dari Tahun Sebelumnya

Sebanyak 25 kontrak migas gross split yang ada, menghasilkan total komitmen pasti investasi sekitar US$1 miliar atau Rp 14 triliun.