Tax Amnesty, Pemerintahan Kalap, dan Ketakutan Rakyat Diuber Pajak

Oleh : Redaksi | Senin, 29 Agustus 2016 - 16:41 WIB

Tax Amnesty, Pemerintahan Kalap, dan Ketakutan Rakyat Diuber Pajak
Tax Amnesty, Pemerintahan Kalap, dan Ketakutan Rakyat Diuber Pajak

Oleh: Fuad Bawazier, Mantan Menteri Keuangan/Mantan Dirjen Pajak.

Tax Amnesty (TA) sejak awal didengungkan untuk memulangkan dana-dana milik orang Indonesia yang di simpan di luar negeri atau yang dimiliki oleh para wajib pajak (WP) Indonesia. Kemudian siapa pemilik dana (dan atau aset) diluar negeri itu? Tentu WP/pengusaha besar/konglomerat/exportir. Jadi subjeknya pengusaha besar alias WP elit.

Tapi kenapa kini justru TA diarahkan kepada semua WP secara massif alias dairahkan kepada para wajib pajak gurem sehingga masyarakat kecil termasuk pensiunan gelisah dan merasakan ketakutan dikejar dikejar aparat pajak.

Apa motif dan pertimbangan pengalihan sasaran TA itu? Benarkah karena WP elit dan konglomerat tidak yakin pada kejujuran pemrintah RI? Apalagi diam-diam ada bisikkan bahwa Singapura sampai kapanpun tidak akan membuka data keuangan orang Indonesia yg ada di Singapura. Jadi boro-boro melepas duitnya orang Indonesia, mengirimkan balik orangnya saja (ekstradisi), Pemerintah Singapura menolak.

Jangan Malah Menguntungkan Wajib Pajak Besar

Kini para WP kelas kakap percaya bahwa exchange of information data keuangan/perbankan pada th 2018 itu tidak akan terjadi. Jadi para konglomerat/WP BESAR kini senyum-senyum dan tenang-tenang saja.

Apakah pengusaha-pengusaha besar tersebut akan ikut program Tax Amnesty? Tentu saja ikut! Tapi, hanya formalitas alias kecil saja; yg penting ikut Tax Amnesty (TA) agar bisa mendapatkan Surat Sakti Pajak sehingga tdk lagi diperiksa atau di obok-obok aparat pajak.

Jadi sementara WP yg besar-besar kini tersenyum, justru rakyat kecil yg kini diuber uber ketakutan. Luar biasa anehnya atau kalapnya pemerintahan ini.

Saran kami, agar TA bisa berhasil maka haruslah adil dan “berperasaan” dalam pelaksanaannya. Pertama,  pastikan dulu bahwa presiden, wakil presiden, para menteri, semua anggota DPR dan DPRD, para guberbnur, bupati, wali kota, para hakim,  jaksa, para jenderal dan politisi, direksi BUMN, polisi, bankers dan semua pejabat negara lainnya tanpa terkecuali, harus terlebih dahulu mengisi atau ikut Tax Amnesty sebagai contoh agar program ini berhasil.

Kedua, menjelaskan dengan tuntas dan jujur pertanyaan-pertanyaan para WP  apakah atas harta-harta sebagai berikut harus dilaporkan dan dibayarkan tebusan pajaknya? Pertama, harta waris. Kedua, harta yang didapat dari sumber pendapatannya bukan objek pajak.

Ketiga, harta yang sumber perolehan hartanya dari penghasilan yg sudah kena pajak seperti gaji, bunga tabungan/deposito di bank?

Keempat, harta yang didapat namun yang sudah kedaluwarsa 5 tahun? Kelima, harta yang berupa tanah atau rumah yang  pembeliannya dari menjual  tanah/ rumah sebelumnya yang atas penjualannya sudah terkena pajak final PPh 5 persen?

Jangan Terkesan Malah Meneror Rakyat

Kehatian-hatian atas kelima pertanyaan itu, barus dijelaskan ke publik paling tidak untuk mengurangi kesan adanya  “teror” yang sedang ditebarkan negara pada rakyatnya. Anggap saja kekeliruan dalam ide dasar UU TA ini sebagai upaya nasional utk menolong APBN yg sedang sekarat, sehingga pemerintah minta bantuan rakyatnya.

Sebab, meski namanya secara undang-undang adalah tebusan pajak tapi bagi rakyat ada yang menganggapnya pajak, ada yang menganggap sedekah, dana patriotisme dan seterusnya, yang penting sukses, terjangkau dan ikhlas?

Di sinilah saya kira Presiden dan DPR perlu turun tangan untuk meluruskan kembali ide dasar TA atau sekurangnya untuk meredakan keresahan masyarakat.(Republika)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Pariwisata Arief Yahya

Jumat, 22 Maret 2019 - 11:00 WIB

Menpar AY: Konektivitas Kunci Sukses Pariwisata Indonesia

Menteri Pariwisata, Arief Yahya, menegaskan, konektivitas udara menjadi kunci sukses pariwisata Indonesia untuk menjaring kunjungan wisman sekaligus mewujudkan target kedatangan 20 juta wisman…

Industri daur ulang sampah plastik (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Jumat, 22 Maret 2019 - 10:36 WIB

Industri Daur Ulang Jadi Jalan Keluar Atasi Masalah Sampah Plastik

Ketua Umum Asosisasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) Christine Halim, mengungkapkan, daur ulang adalah solusi jitu dalam mengatasi sampah botol plastik.

Pelayanan di kantor Bank DKI

Jumat, 22 Maret 2019 - 10:34 WIB

2018, Kredit Bank DKI Tumbuh 27,9 Persen

Jakarta - Menutup tahun 2018, kinerja keuangan Bank DKI menunjukkan tren yang positif. Hal tersebut ditunjukkan dengan pertumbuhan kredit yang cukup tinggi sebesar 27,9%, dari semula sebesar…

Peresmian Kerjasama Proyek KPBU

Jumat, 22 Maret 2019 - 10:24 WIB

Pemerintah Dorong Skema KPBU Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.

MoU BNI Syariah dengan Universitas Juanda Bogor

Jumat, 22 Maret 2019 - 09:45 WIB

BNI Syariah Gandeng Unida Terkait Produk dan Jasa Perbankan

Jakarta - BNI Syariah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Universitas Juanda Bogor (Unida). Nota kesepahaman ini terkait dengan pemanfaatan…