Pengusaha Sebut Pajak Jadi Faktor Utama Turunnya Penjualan Tekstil

Oleh : Ridwan | Jumat, 07 Juli 2017 - 15:55 WIB

Produksi Tekstil (Ilustrasi)
Produksi Tekstil (Ilustrasi)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Asosiasi Perstektilan Indonesia (API) mengaku penjualan tekstil dalam negeri mengalami penurunan hingga 30 persen. Penyebabnya kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang melarang pengusaha mengirim produk kepada pembeli yang tidak memiliki izin Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Ketua API Ade Sudrajat menjelaskan bahwa sekitar 70 persen pembeli produk tekstil dalam negeri adalah pengusaha non-PKP. "Kebijakan pemerintah ini menyebabkan rendahnya permintaan dari pasar," ungkap Ade di Jakarta (7/7/2017).

Ia menambahkan, rendahnya permintaan pasar ini pada dikhawatirkan bisa mematikan produksi tekstil dalam negeri. Pasalnya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pasar domestik harus mengimpor dari luar negeri.

Ade mengaku momen Lebaran tahun ini juga tidak berpengaruh terhadap angka penjualan produk tekstil dalam negeri. Selain itu, Kemajuan teknologi juga tidak bisa membantu industri tekstil dalam negeri untuk kembali naik. "Toko online juga beli dari kami, kan barang yang mereka harus dijahit juga dari kami," ujarnya.

Disisi lain, Ade mengatakan pihaknya mencurigai kebijakan ini dikeluarkan karena Ditjen Pajak ingin mendapatkan keuntungan dari nilai impor yang tinggi. Padahal seharusnya pemerintah lebih memperhatikan industri dalam negeri. "Banyak pedagang-pedagang di pasar belum memiliki izin sebagai PKP, karena merasa syaratnya merepotkan. Seharusnya Nomor Pokok Wajib Pajak sudah bisa menjadi bukti pembayaran pajak yang sah. Untuk itu, para pengusaha meminta pemerintah untuk mengkaji ulang peraturan PKP," kata Ade.

Dia menyesalkan kebijakan Ditjen Pajak untuk izin PKP seharusnya dikaji terlebih dahulu sebelum diimplementasikan secara besar-besaran. "Harusnya bertahap dong, perhatikan keadaan pasar," pungkas Ade

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Jembatan Ampera Palembang

Selasa, 17 Juli 2018 - 23:02 WIB

Kementerian PUPR Rehabilitasi Jembatan Ampera Palembang

Jembatan Ampera yang dibangun tahun 1962 dan selesai tahun 1965 tersebut memiliki panjang 1.177 meter dan lebar 22 meter.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung (Foto Ist)

Selasa, 17 Juli 2018 - 20:00 WIB

Ini Nama-Nama Menteri Kabinet Kerja Berpartisipasi Nyaleg

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja dan pejabat di lingkungan kepresidenan akan ikut berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan…

Wapres Jusuf Kalla (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 17 Juli 2018 - 19:35 WIB

Cawapres Jokowi 2019 Harus Mampu Tingkatkan 15 Persen Suara

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan calon pendamping Joko Widodo dalam Pemilu 2019 harus dapat mendongkrak perolehan suara minimal 15 persen.

Danu Wicaksana, CEO TCASH (kiri) - (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Selasa, 17 Juli 2018 - 19:09 WIB

Buka Layanan Lintas Operator, Ini Tiga Keunggulan TCASH Wallet

TCASH secara resmi telah membuka layanan aplikasi TCASH wallet untuk seluruh operator telekomunikasi. Pelanggan lintas operator dapat menikmati beragam layanan transaksi non-tunai TCASH dengan…

Ilustrasi Jalan Tol (ist)

Selasa, 17 Juli 2018 - 18:55 WIB

BNI Beri Tambahan Kredit Jalan Tol Manado-Bitung

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk turut membiayai Proyek Jalan Tol Ruas Manado-Bitung, Sulawesi Utara, dengan memberikan tambahan fasilitas kredit modal kerja (KMK) dana talangan tanah…