Wimboh Santoso Upayakan OJK Tidak Dibiayai APBN

Oleh : Herry Barus | Kamis, 06 Juli 2017 - 12:56 WIB

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso (Foto Ist)
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan terpilih, Wimboh Santoso berjanji mengupayakan agar anggaran lembaga itu tetap tidak mengandalkan anggaran negara, dengan menerapkan efisiensi besar-besaran di tubuh regulator sektor keuangan tersebut.

Wimboh menyampaikan hal itu usai Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Kamis (6/7/2017)  mengenai strategi yang akan dilakukan untuk mencegah OJK mengalami defisit anggaran setelah lembaga tersebut hanya mengandalkan pendanaan dari iuran industri jasa keuangan pada tahun 2017 ini.

"Kami belum tahu internal, tapi kami akan mendorong efisiensi. Kita lihat nanti seberapa jauh kita bisa melakukan efisiensi," ujar dia setelah Sidang Paripurna DPR yang mengesahkan terpilihnya dia dan enam Anggota DK OJK lainnya.

Wimboh mengatakan dirinya akan langsung mengadakan rapat internal bersama enam Anggota DK OJK terpilih lainnya pada 21 Juli 2017 setelah pengucapan sumpah jabatan di Mahkamah Agung (MA).

Karena itu, dia juga masih enggan merinci upaya efisiensi yang akan dia lakukan, sebelum konsolidasi internal setelah acara di MA.

"Terlalu dini itu saya jelaskan, semaksimal mungkin ya tidak (dari APBN)," ujar dia.

Rapat internal OJK pada 21 Juli itu juga akan menentukan posisi enam Anggota DK OJK untuk bidang tugas masing-masing.

Sebelumnya, Anggota DK OJK Nelson Tampubolon di Bursa Efek Indonesia menegaskan tidak ada kekhawatiran pada tubuh OJK tentang kemungkinan defisit anggaran. Dia mengatakan OJK masih bekerja keras untuk menuntaskan tugas sebelum masa pergantian pimpinan.

Dia juga mengatakan jika terjadi defisit, terdapat opsi lain yang disiapkan untuk membantu pendanaan OJK.

"Jangan terlalu ketakutan besar. OJK harus bekerja dengan baik, sumber pungutan akan terbuka, akan ada opsi APBN. Kita lihat situasi nanti. Jangan jadi isu yang dibesar-besarkan, pasti ada solusinya," ujar dia.

Sesuai UU OJK Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 34, Anggaran OJK memang dapat bersumber dari APBN dan pungutan dari sektor jasa keuangan. Pada 2016, OJK sudah mencoba untuk mengandalkan anggaran yang sepenuhnya dari pungutan terhadap industri jasa keuangan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan Timur Antara

Selasa, 19 Februari 2019 - 19:35 WIB

Lewat INDI 4.0, Kemenperin Pantau Kesiapan Perusahaan Manufaktur Menuju Industri Keempat

Kementerian Perindustrian gencar melakukan sosialiasi kepada para pelaku industri manufaktur di Indonesia mengenai indikator penilaian penerapan teknologi industri 4.0atau Indonesia Industry…

Vivo V15

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:38 WIB

Segera Hadir di Indonesia, Ini Kelebihan Vivo V15

Vivo mulai memperkenalkan V15 sebagai V-Series terbaru dengantaglineGo Up yang segera hadir di pasar Indonesia dalam waktu dekat.

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu lakukan aksi demo terkait harga avtur

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:27 WIB

Serikat Pekerja Pertamina: Ada Enam Hal Dibalik Gejolak Harga Avtur

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang membawahi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) hari ini menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Assistant Vice President Marketing Podomoro Golf View, Alvin Andronicus

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:24 WIB

Usung Konsep Eco Living, PGV Sediakan Kawasan Untuk Lahan Terbuka dan Nursery

Gaya hidup ramah lingkungan (eco living) bukan hanya menjadi tren baru di dunia. Akan tetapi, gaya hidup ini sudah menjadi kebutuhan, lantaran diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup. Bagi…

MenPAN RB Syarifuddin .memberikan keterangan Pers Usai memberikan SAKIP di Makasar Hari ini

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:11 WIB

Menpan RB, SAKIP Wilayah III Berhasil Hemat Rp 6,9 Triliun

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Drs. Syafruddin M.S.i mengatakan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 186 pemda Wilayah…