Pansus Pemilu Tunda Ambil Keputusan Lima Isu

Oleh : Herry Barus | Selasa, 20 Juni 2017 - 04:17 WIB

Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy
Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu kembali menunda pengambilan keputusan terkait lima isu krusial, dan dijadwalkan pengambilan keputusan tingkat Pansus pada 10 Juli 2017.

"Pansus Pemilu sepakat pengambilan keputusan tingkat 1 pada tanggal 10 Juli, sementara itu tanggal 6-8 Juli Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi berkumpul untuk merapikan draft hasil pembahasan," kata Ketua Pansus Pemilu Lukman Edy di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (19/6/2017)

Kelima isu krusial itu adalah ambang batas parlemen, ambang batas partai mengajukan calon presiden, kuota suara per-daerah pemilihan, sistem pemilu, dan metode konversi suara.

Dia menjelaskan hasil lobi antarfraksi disepakati bahwa Pansus akan menempuh jalur musyawarah dan mufakat serta menyampaikan ke Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang menjadwalkan Rapat Paripurna DPR pada 20 Juli.

Menurut Lukman Edy, dalam forum lobi tersebut, Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) juga melaporkan hasil kerjanya selama ini.

"Laporan timsin dan timus berkenaan laporan amanah pekerjaan. Timus diketuai Yandri Susanto dan Timsin diketuai Riza Patria," ujarnya.

Riza Patria menjelaskan Timus dari RUU Pemilu sebagaimana yang ditugaskan merumuskan pasal demi pasal, ayat demi ayat pada Rabu (14/6) sudah selesai melaksanakan tugas dan selanjutnya dilanjutkan Timsin.

Dia mengatakan Pansus akan menyempurnakan terkait lima isu strategis yang akan diputuskan secara musyawarah mufakat sehingga bukan mencari perbedaan namun kesamaan pendapat.

"Jadi kita sepakat terkait isu-isu yang akan kita sempurnakan di antaranya Dapil tanggal 6-7 Juli kita selesaikan," katanya.

Anggota Pansus Yandri Susanto mengatakan terkait isu krusial pembahasan belum selesai dan Timus kerjanya belum sempurna. Dia menjelaskan Timus terbuka untuk menyisir kembali pasal demi pasal, dan ayat demi ayat dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu tersebut.

"Sekali lagi karena hasilnya belum sempurna karena belum ada kesepakatan lima isu krusial," katanya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Anggota Polri/ Brimob (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:41 WIB

Upaya Pemberantasan Korupsi Bisa Dimulai dari Internal Polri Secara Menyeluruh

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas meragukan kesiapan Polri terkait dengan rencana membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Miryam S. Haryani. (Foto: IST)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:34 WIB

Anggota DPR Miryam S Haryani Dituntut 5 Tahun Penjara

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak…

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:28 WIB

Kapolri Tito Klarifikasi Pemberitaan Soal Korban Pemerkosaan

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengadakan pertemuan dengan 18 organisasi aktivis pemerhati perempuan, didampingi oleh sejumlah pejabat Mabes Polri untuk melakukan klarifikasi atas sebuah…

Workshop Pengendalian dan Pengawasan Koperasi Bagi Aparatur Kabupaten/Kota di Jawa Timur, di Kota Batu, Malang, Senin (23/10).

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:24 WIB

Pemerintah Awasi 12 Koperasi Bermasalah Ini

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengawasi dan mewaspadai keberadaan 12 koperasi bermasalah dan melakukan praktik menyimpang.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) gelar Forum Group Discussion dengan Asosiasi Haji dan Umrah terapkan aturan SPM

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:05 WIB

Ashpurindo Usulkan Izin PPIU Diberlakukan Seumur Hidup

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji, Umrah Inbound Indonesia (Asphurindo), Syam Resfiadi menginginkan adanya pemberian izin usaha umroh berlaku seumur hidup bagi penyelenggara yang telah…