Pansus Angket KPK Diminta Objektif Dalam Bekerja

Oleh : Herry Barus | Selasa, 20 Juni 2017 - 04:13 WIB

Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa (Foto Ist)
Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Sejumlah tokoh masyarakat meminta Panitia Khusus Hak Angket KPK agar dapat bekerja secara objektif dalam kerangka memperbaiki kinerja lembaga tersebut termasuk mendorong penuntasan kasus korupsi yang terhenti.

Dalam rapat dengar pendapat umum Pansus angket KPK dengan sejumlah tokoh masyarakat yang berlangsung di Gedung DPR Jakarta, Senin (19/6/2017) sejumlah masukan dan saran disampaikan kepada Pansus yang akan bekerja hingga 18 September mendatang itu.

"Kami ingin KPK kembali ke khittahnya sebagai lokomotif penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi," kata Addhie Massardi dalam RDPU yang dipimpin oleh Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar tersebut.

Mantan juru bicara presiden Abdurrahman Wahid itu mengatakan melalui pansus ini diharapkan kinerja KPK akan semakin baik antara lain mampu bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam pemberantasan korupsi.

"Harapan kami pansus ini bekerja, lepaskan masalah dengan KPK," katanya.

Senada dengan Adhie Massardi, mantan wakil gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan bahwa melalui pansus ini maka kasus-kasus korupsi yang belum ada tindak lanjutnya akan diketahui permasalahannya sehingga bisa diselesaikan.

"Saya mencatat kasus Miryam ini sebagai pintu masuk untuk melakukan pengawasan kasus di KPK," katanya.

Ia menambahkan,"kalau memang itu sebagai pintu masuk, pansus akan meminta penjelasan berbagai kasus dugaan korupsi yang belum ditangani".

Sedangkan pengamat ekonomi Ichsanudin Noorsy mengatakan Pansus bisa mendorong agar kinerja KPK dapat diukur keberhasilannya.

Menurut Ichsanudin, di negara-negara lain, sudah lazim ada pengukuran kinerja lembaga-lembaga yang ada karena dibiayai oleh rakyat.

"Pertanyaan saya ke teman Pansus, yuk kita takar kinerja KPK, bagaimana menghitung kinerjanya, semestinya juga bisa dilihat ke lembaga lainnya seperti kepolisian dan lain-lain," paparnya kepada awak media di Senayan.

Menanggapi sejumlah masukan dari berbagai tokoh masyarakat yang hadir dalam RDPU itu, Agun Gunanjar mengatakan secara keseluruhan masukan yang ada memberikan dukungan agar Pansus mampu bekerja dengan baik untuk membuktikan politik pemberantasan korupsi.

"Ini momentum, peluang bagi DPR. Pansus akan bekerja secara benar tanpa berkait dengan kepentingan kasus korupsi yang ditangani KPK, termasuk e-ktp," tegasnya

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi dalam sambutannya saat Rembuk Nasional 2017 (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:51 WIB

Kebanyakan Regulai Menumpuk Hambat Kecepatan Pembangunan

Presiden Joko Widodo menjelaskan kebanyakan regulasi yang bertumpuk memiliki potensi tumpang tindih sehingga rentan menghambat kecepatan pembangunan Indonesia.

Workshop Pengendalian dan Pengawasan Koperasi Bagi Aparatur Kabupaten/Kota di Jawa Timur, di Kota Batu, Malang, Senin (23/10).

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:24 WIB

Pemerintah Awasi 12 Koperasi Bermasalah Ini

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengawasi dan mewaspadai keberadaan 12 koperasi bermasalah dan melakukan praktik menyimpang.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) gelar Forum Group Discussion dengan Asosiasi Haji dan Umrah terapkan aturan SPM

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:05 WIB

Ashpurindo Usulkan Izin PPIU Diberlakukan Seumur Hidup

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji, Umrah Inbound Indonesia (Asphurindo), Syam Resfiadi menginginkan adanya pemberian izin usaha umroh berlaku seumur hidup bagi penyelenggara yang telah…

Dirut BTN (Persero) Tbk. Maryono bersama jajaran Direksi Bank BTN R. Mahelan Prabantarikso, Adi Setianto, Iman N. Soeko, Oni Febriarto R., dan Nixon L. P. Napitupulu Konferensi Pers Paparan Kinerja Bank BTN per Kuartal III/2017

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:00 WIB

Kuartal III/2017 Laba BTN Naik 24 % Tembus Rp2 Triliun

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. optimistis mampu mencapai target perseroan pada akhir tahun ini. Optimisme tersebut didukung realisasi kinerja pada kuartal III/2017 yang mencatatkan laju…

Ekonom Universitas Indonesia Prof Emil Salim (Foto Ist)

Senin, 23 Oktober 2017 - 21:45 WIB

Emil Salim: Cukai Tembakau Masih Bisa Ditingkatkan

Ekonom Universitas Indonesia Prof Emil Salim mengatakan pemerintah masih bisa menaikkan tarif cukai tembakau lebih tinggi untuk melindungi anak-anak dari bahaya rokok.