Panglima TNI Pastikan Prajurit Daerah Terpencil Peroleh Gaji ke-14

Oleh : Herry Barus | Selasa, 20 Juni 2017 - 04:02 WIB

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. (Foto: Setkab)
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. (Foto: Setkab)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Panglima TNI Gatot Nurmantyo memprioritaskan pencairan gaji ke-14 untuk prajurit TNI yang tengah bertugas di daerah terpencil terlebih dahulu agar penyalurannya merata.

"Prajurit yang di Mabes TNI tidak saya bagikan dahulu sebelum yang di tempat-tempat terpencil dapat," kata Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam pidato sambutannya pada acara buka puasa ribuan prajurit TNI dengan Presiden dan Wakil Presiden RI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (19/6/2017)

Gatot menyampaikan hingga Jumat (16/6) pekan lalu pencairan gaji ke-14 bagi prajurit TNI sudah tersalurkan sebesar 53 persen. Atas nama seluruh prajurit TNI, Gatot berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas pencairan gaji ke-14 tersebut.

"Nanti setelah gaji ke-14, setelah pulang gaji ke-13 juga segera diterima. Maka Bapak (Presiden) jangan ragukan lagi, moril seluruh prajurit TNI sangat tinggi saat ini," kata Gatot kepada awak media.

Dalam kesempatan tersebut, Gatot juga meyakinkan Presiden Joko Widodo bahwa garis komando tertinggi TNI berada di tangan Presiden.

"TNI berbeda dengan organisasi lain, TNI mengutamakan kesatuan garis komando. Garis komando tertinggi dari Presiden kepada Panglima dan terus ke bawah, dan saya jamin garis komando di TNI terlaksana," ujar Gatot.

Gatot mengatakan bahwa kesatuan garis komando harus dipegang teguh TNI karena TNI dilengkapi alutsista persenjataan yang mematikan.

Gatot menyatakan siap bertanggung jawab jika garis komando tidak terlaksana di tubuh TNI.

"Kalau tidak terlaksana, saya yang bertanggung jawab," katanya.

Gatot meminta Presiden tidak meragukan TNI.

Ia menegaskan bahwa TNI siap digerakkan kapan pun sesuai dengan perintah Presiden.

Panglima juga memastikan bahwa prajurit TNI tidak mengenal kata gagal dalam melaksanakan tugasnya. TNI akan melakukan segala upaya agar tugas terlaksana dengan baik sebab kegagalan akan berujung pada hancurnya NKRI.

"Ini yang perlu Bapak yakini. Kalau sekarang ada 'riweuh', itu hanya bumbu saja dan itu cara agar TNI tetap utuh," ucapnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi dalam sambutannya saat Rembuk Nasional 2017 (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:51 WIB

Kebanyakan Regulai Menumpuk Hambat Kecepatan Pembangunan

Presiden Joko Widodo menjelaskan kebanyakan regulasi yang bertumpuk memiliki potensi tumpang tindih sehingga rentan menghambat kecepatan pembangunan Indonesia.

Ilustrasi Anggota Polri/ Brimob (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:41 WIB

Upaya Pemberantasan Korupsi Bisa Dimulai dari Internal Polri Secara Menyeluruh

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas meragukan kesiapan Polri terkait dengan rencana membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Miryam S. Haryani. (Foto: IST)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:34 WIB

Anggota DPR Miryam S Haryani Dituntut 5 Tahun Penjara

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak…

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:28 WIB

Kapolri Tito Klarifikasi Pemberitaan Soal Korban Pemerkosaan

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengadakan pertemuan dengan 18 organisasi aktivis pemerhati perempuan, didampingi oleh sejumlah pejabat Mabes Polri untuk melakukan klarifikasi atas sebuah…

Workshop Pengendalian dan Pengawasan Koperasi Bagi Aparatur Kabupaten/Kota di Jawa Timur, di Kota Batu, Malang, Senin (23/10).

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:24 WIB

Pemerintah Awasi 12 Koperasi Bermasalah Ini

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengawasi dan mewaspadai keberadaan 12 koperasi bermasalah dan melakukan praktik menyimpang.