Kadin: Penyedia Kapal Sambut Baik Paket Kebijakan Ekonomi XV

Oleh : Ridwan | Selasa, 20 Juni 2017 - 03:55 WIB

Wakil Ketua Kadin Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto
Wakil Ketua Kadin Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Paket Kebijakan Ekonomi XV yang kali ini sasarannya adalah sektor logistik dinilai dapat mendorong para pelaku usaha guna mempercepat pengembangan usaha dan memperkuat daya saing jasa logistik nasional.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto mengatakan, para pelaku usaha di sektor logistik, perkapalan dan pelayaran menyambut baik Paket Kebijakan XV tersebut, dengan harapan agar beyond cabotage bisa cepat terwujud.

"Muatan-muatan batubara dan kelapa sawit yang diekspor sekarang harus menggunakan kapal berbendera Indonesia. Demikian juga kalau kita mengimpor beras dan bahan pokok, menggunakan kapal Indonesia," ungkap Carmelita Hartoto di Jakarta senin malam (19/6/2017).

Disisi lain, Carmelita menyambut baik pemberian insentif pajak 0 persen bagi 115 komponen kapal untuk industri galangan kapal. "Hal ini akan membuat harga produk dan layanan galangan kapal menjadi efisien," terangnya.

"kami berharap galangan kapal tidak hanya terkonsentrasi bisnisnya di Indonesia bagian barat. Sebaiknya galangan kapal juga dibangun di Indonesia bagian timur sehingga kapal-kapal di timur yang memerlukan perawatan tidak harus ke barat dulu," ucapnya.

Terkaitdihapuskannya modal dasar bagi keagenan kapal, Carmelita berharap agar Kementerian Perhubungan segera membuat turunan dari keputusan ini.

"Jangan sampai pihak-pihak yang tidak kompeten lalu menjadi agen kapal. Kalau ada masalah, mereka tidak bertanggung jawab," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi dalam sambutannya saat Rembuk Nasional 2017 (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:51 WIB

Kebanyakan Regulai Menumpuk Hambat Kecepatan Pembangunan

Presiden Joko Widodo menjelaskan kebanyakan regulasi yang bertumpuk memiliki potensi tumpang tindih sehingga rentan menghambat kecepatan pembangunan Indonesia.

Ilustrasi Anggota Polri/ Brimob (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:41 WIB

Upaya Pemberantasan Korupsi Bisa Dimulai dari Internal Polri Secara Menyeluruh

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas meragukan kesiapan Polri terkait dengan rencana membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Miryam S. Haryani. (Foto: IST)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:34 WIB

Anggota DPR Miryam S Haryani Dituntut 5 Tahun Penjara

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak…

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:28 WIB

Kapolri Tito Klarifikasi Pemberitaan Soal Korban Pemerkosaan

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengadakan pertemuan dengan 18 organisasi aktivis pemerhati perempuan, didampingi oleh sejumlah pejabat Mabes Polri untuk melakukan klarifikasi atas sebuah…

Workshop Pengendalian dan Pengawasan Koperasi Bagi Aparatur Kabupaten/Kota di Jawa Timur, di Kota Batu, Malang, Senin (23/10).

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:24 WIB

Pemerintah Awasi 12 Koperasi Bermasalah Ini

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengawasi dan mewaspadai keberadaan 12 koperasi bermasalah dan melakukan praktik menyimpang.