TNI Dukung Penuh Apapun Isi UU Pemberantasan Terorisme

Oleh : Herry Barus | Selasa, 20 Juni 2017 - 03:57 WIB

Panglima TNI, Gatot Nurmantyo (Ist)
Panglima TNI, Gatot Nurmantyo (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Panglima TNI Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa TNI akan mematuhi apapun isi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Saya katakan TNI adalah aparatur negara yang patuh hukum. Apapun yang sudah jadi undang-undang pasti dipatuhi TNI karena panglimanya TNI adalah undang-undang," kata Panglima TNI seusai mengadakan acara buka puasa puluhan ribu prajurit bersama Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla di Mabes TNI, Cilangkap, Senin (19/6/2017)

Sebelumnya pemerintah dalam pembahasan RUU Terorisme mengusulkan TNI dilibatkan dalam pemberantasan terorisme. Pelibatan TNI ini diwacanakan untuk menanggulangi potensi terorisme yang masuk dari luar negeri.

Misalnya, dalam kasus potensi masuknya kelompok ekstrimis pro-ISIS Maute yang berbasis di Marawi, Filipina, ke Indonesia.

Gatot menyampaikan, secara umum di luar konteks pembahasan RUU Terorisme, TNI merupakan aparat negara yang tidak pernah mengenal kata gagal dalam menjalankan tugasnya.

TNI akan berupaya dengan segala cara untuk menyelesaikan tugas dengan baik sebab jika TNI gagal, kata dia, negara akan hancur.

"Apapun caranya TNI tidak boleh gagal menjalankan tugas," jelas dia.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi dalam sambutannya saat Rembuk Nasional 2017 (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:51 WIB

Kebanyakan Regulai Menumpuk Hambat Kecepatan Pembangunan

Presiden Joko Widodo menjelaskan kebanyakan regulasi yang bertumpuk memiliki potensi tumpang tindih sehingga rentan menghambat kecepatan pembangunan Indonesia.

Ilustrasi Anggota Polri/ Brimob (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:41 WIB

Upaya Pemberantasan Korupsi Bisa Dimulai dari Internal Polri Secara Menyeluruh

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas meragukan kesiapan Polri terkait dengan rencana membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Miryam S. Haryani. (Foto: IST)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:34 WIB

Anggota DPR Miryam S Haryani Dituntut 5 Tahun Penjara

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak…

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:28 WIB

Kapolri Tito Klarifikasi Pemberitaan Soal Korban Pemerkosaan

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengadakan pertemuan dengan 18 organisasi aktivis pemerhati perempuan, didampingi oleh sejumlah pejabat Mabes Polri untuk melakukan klarifikasi atas sebuah…

Workshop Pengendalian dan Pengawasan Koperasi Bagi Aparatur Kabupaten/Kota di Jawa Timur, di Kota Batu, Malang, Senin (23/10).

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:24 WIB

Pemerintah Awasi 12 Koperasi Bermasalah Ini

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengawasi dan mewaspadai keberadaan 12 koperasi bermasalah dan melakukan praktik menyimpang.