PKE ke-15 Diharapkan Dapat Antisipasi Tingginya Suku Bunga dan Pungutan Pajak

Oleh : Abraham Sihombing | Senin, 19 Juni 2017 - 18:19 WIB

Carmelita Hartoto, Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) (Foto Ist)
Carmelita Hartoto, Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Pengusaha sektor pelayaran berharap Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke-15 yang baru dirilis pemerintah dapat mengantisipasi tingginya bunga bank dan banyaknya pungutan pajak di sektor pelayaran.

“Suku bunga bank di sini masih tinggi, sedangkan negara lain rendah. Demikian pula, kita di dalam negeri masih dikenakan PPN BBM sedangkan di negara lain sudah tidak dikenakan pajak semacam itu,” ujar Carmelita Hartoto, Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA), di Jakarta, Senin (19/06/2017).

Carmelita memberikan apresiasi terhadap penerbitan PKE ke-15 yang dilakukan pemerintah berlakangan ini. Kendati demikian, Carmelita masih meragukan masalah yang masih mengganjal di sektor logistik dan transportasi akan dapat selesai dalam waktu singkat.

Menurut Carmelita, penurunan biaya logistik membutuhkan komitmen pemerintah dan para stakeholder untuk menjalankan berbagai aturan yang terdapat dalam PKE ke-15. Itu bertujuan agar penurunan biaya logistik tersebut dapat tercapai.

Carmelita mengemukakan, penerbitan PKE ke-15 ini bertujuan agar sektor logistik dan sektor pelayaran dapat segera bangkit dari keterpurukan di tengah persaingan bisnis yang cukup ketat saat ini.

“Untuk itu, kami berharap ke depan, suku bunga pinjaman dapat ditekan menjadi lebih rendah untuk meningkatkan daya saing industri yang lebih baik,” pungkasnya. (Abraham Sihombing)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi dalam sambutannya saat Rembuk Nasional 2017 (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:51 WIB

Kebanyakan Regulai Menumpuk Hambat Kecepatan Pembangunan

Presiden Joko Widodo menjelaskan kebanyakan regulasi yang bertumpuk memiliki potensi tumpang tindih sehingga rentan menghambat kecepatan pembangunan Indonesia.

Ilustrasi Anggota Polri/ Brimob (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:41 WIB

Upaya Pemberantasan Korupsi Bisa Dimulai dari Internal Polri Secara Menyeluruh

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas meragukan kesiapan Polri terkait dengan rencana membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Miryam S. Haryani. (Foto: IST)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:34 WIB

Anggota DPR Miryam S Haryani Dituntut 5 Tahun Penjara

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak…

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:28 WIB

Kapolri Tito Klarifikasi Pemberitaan Soal Korban Pemerkosaan

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengadakan pertemuan dengan 18 organisasi aktivis pemerhati perempuan, didampingi oleh sejumlah pejabat Mabes Polri untuk melakukan klarifikasi atas sebuah…

Workshop Pengendalian dan Pengawasan Koperasi Bagi Aparatur Kabupaten/Kota di Jawa Timur, di Kota Batu, Malang, Senin (23/10).

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:24 WIB

Pemerintah Awasi 12 Koperasi Bermasalah Ini

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengawasi dan mewaspadai keberadaan 12 koperasi bermasalah dan melakukan praktik menyimpang.