Dikepung Impor, Industri Baja Nasional Tidak Bergerak

Oleh : Ridwan | Senin, 19 Juni 2017 - 15:11 WIB

Ilustrasi Industri Baja
Ilustrasi Industri Baja

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Direktur Eksekutif Asosiasi Besi dan Baja Indonesia (Indonesia Iron and Steel Industry Association/IISIA) Hidayat Triseputro mengatakan, utilisasi pabrik baja nasional saat ini hanya mencapai 40 persen. Pasalnya, produksi dalam negeri terhambat produk impor yang terus membanjiri pasar domestik.

Pelaku baja menyebut tekanan pada industri baja nasional terjadi karena produk baja impor masuk ke pasar Indonesia dengan cara-cara menyimpang, salah satunya dengan menyalahgunakan pos tarif baja paduan.

“Pengendalian impor memang belum optimal. Perlu ada peningkatan penggunaan produk lokal karena utilisasi kapastias industri baja sejauh ini masih stagnan,” ungkap Hidayat Triseputro di Jakarta (19/6/2017).

Ia menambahkan, importir baja kerap melakukan modus memasukkan baja karbon ke Indonesia dengan mencampurnya dengan boron sehingga menjadi baja paduan.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai impor alloy steel melonjak 75,49% selama Januari—Mei 2017 (yoy) menjadi USD 92,21 juta dari tahun lalu USD 52,54 juta.

Produksi baja di China pada April 2017 mencapai 72,8 juta ton. Data dari Worldsteel Association menyebutkan angka produksi April naik 4,9 persen dibandingkan dengan total produksi April 2016.

Hidayat berharap pemerintah dapat menekan baja impor agar keberlangsungan industri baja domestik tetap terjaga.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi dalam sambutannya saat Rembuk Nasional 2017 (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:51 WIB

Kebanyakan Regulai Menumpuk Hambat Kecepatan Pembangunan

Presiden Joko Widodo menjelaskan kebanyakan regulasi yang bertumpuk memiliki potensi tumpang tindih sehingga rentan menghambat kecepatan pembangunan Indonesia.

Ilustrasi Anggota Polri/ Brimob (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:41 WIB

Upaya Pemberantasan Korupsi Bisa Dimulai dari Internal Polri Secara Menyeluruh

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas meragukan kesiapan Polri terkait dengan rencana membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Miryam S. Haryani. (Foto: IST)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:34 WIB

Anggota DPR Miryam S Haryani Dituntut 5 Tahun Penjara

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak…

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:28 WIB

Kapolri Tito Klarifikasi Pemberitaan Soal Korban Pemerkosaan

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengadakan pertemuan dengan 18 organisasi aktivis pemerhati perempuan, didampingi oleh sejumlah pejabat Mabes Polri untuk melakukan klarifikasi atas sebuah…

Workshop Pengendalian dan Pengawasan Koperasi Bagi Aparatur Kabupaten/Kota di Jawa Timur, di Kota Batu, Malang, Senin (23/10).

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:24 WIB

Pemerintah Awasi 12 Koperasi Bermasalah Ini

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengawasi dan mewaspadai keberadaan 12 koperasi bermasalah dan melakukan praktik menyimpang.