Industri Galangan Kapal Menanti Realisasi Paket Kebijakan Ekonomi XV

Oleh : Ridwan | Senin, 19 Juni 2017 - 14:56 WIB

Galangan kapal Ilustrasi (ist)
Galangan kapal Ilustrasi (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia, Eddy Kurniawan mengatakan,industri galangan kapal menanti realisasi kebijakan pembebasan bea masuk komponen kapal yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi XV.

"Pembebasan be masuk komponen sangat dinanti untuk bisa meningkatkan daya saing industri galangan kapal dalam negeri. Dan kami berharap implementasinya berjalan mudah dan nyata," ungkap Addy Kurniawan di Jakarta (19/6/2017).

Ia menambahkan, sektor industri galangan kapal masih sangat bergantung terhadap komponen impor. Setidaknya ada 115 komponen kapal yang masih harus impor, lantaran belum mampu memproduksi pabrikan lokal. "Belum adanya equal treatment pada sektor industri galangan kapal membuat impor kapal utuh lebih efisien ketimbang merakit di dalam negeri," terangnya.

Saat ini, lanjut Eddy, impor kapal utuh bebas beamasuk, sedangkan komponennya dikenakan beamasuk. Kalau dibiarkan begitu terus, tentu daya saing kita sulit menandingi galangan kapal asing. Kami percaya dengan pembebasan beamasuk komponen bisa membuat galangan kapal lokal lebih kompetitif.

Seperti diketahui, saat ini kapasitas produksi industri galangan kapal domestik mencapai 1,2 juta deadweight tonnage (DWT) per tahun. Hanya saja, utilisasinya masih belum mampu mencapai kapasitas maksimum yaitu di kisaran 30-60 persen. Sebab permintaan domestik lebih banyak terserap ke pasar luar negeri yang jauh lebih kompetitif.

Menurutnya, pembebasan bea masuk komponen kapal dapat menurunkan volume impor kapal utuh yang tiap tahun mencapai 900 unit. Sejak 2006, Indonesia mengimpor sebanyak 7.000 kapal bekas dan baru dari berbagai negara.

Eddy menyatakan ke depan pemerintah perlu terus menebar insentif dan meningkatkan permintaan demand terhadap kapal domestik secara berkelanjutan. "Dengan demikian, realisasi investasi di sektor industri itu bisa terus bertumbuh," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi dalam sambutannya saat Rembuk Nasional 2017 (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:51 WIB

Kebanyakan Regulai Menumpuk Hambat Kecepatan Pembangunan

Presiden Joko Widodo menjelaskan kebanyakan regulasi yang bertumpuk memiliki potensi tumpang tindih sehingga rentan menghambat kecepatan pembangunan Indonesia.

Ilustrasi Anggota Polri/ Brimob (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:41 WIB

Upaya Pemberantasan Korupsi Bisa Dimulai dari Internal Polri Secara Menyeluruh

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas meragukan kesiapan Polri terkait dengan rencana membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Miryam S. Haryani. (Foto: IST)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:34 WIB

Anggota DPR Miryam S Haryani Dituntut 5 Tahun Penjara

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak…

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:28 WIB

Kapolri Tito Klarifikasi Pemberitaan Soal Korban Pemerkosaan

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengadakan pertemuan dengan 18 organisasi aktivis pemerhati perempuan, didampingi oleh sejumlah pejabat Mabes Polri untuk melakukan klarifikasi atas sebuah…

Workshop Pengendalian dan Pengawasan Koperasi Bagi Aparatur Kabupaten/Kota di Jawa Timur, di Kota Batu, Malang, Senin (23/10).

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:24 WIB

Pemerintah Awasi 12 Koperasi Bermasalah Ini

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengawasi dan mewaspadai keberadaan 12 koperasi bermasalah dan melakukan praktik menyimpang.