Presiden Jokowi Rapat Terbatas Bahas Program Jaminan Sosial

Oleh : Herry Barus | Senin, 19 Juni 2017 - 12:49 WIB

Presiden Joko Widodo (Foto: Ist)
Presiden Joko Widodo (Foto: Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Presiden Joko Widodo memanggil para menterinya membahas program sosial di Istana Kepredidenan Jakarta, Senin (19/6/2017)

Para menteri yang dipanggil adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri ESDM Iqnatus Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno.

Sri Mulyani, usai dipanggil Presiden di komplek Istana Kepresidenan, mengungkapkan pertemuan dengan Presiden membicarakan semua mengenai program-program sosial, terutama untuk kelompok miskin.

Menkeu mengatakan pertemuan dengan Presiden bicara dari sisi subsidi yang selama ini, baik persiapan, logistik, dari sisi kartu, subsidi beras selama ini dari 44 kabupaten, harus diperbaiki dari seluruh persiapan serta pelaksanaannya dilakukan secara baik.

"Kita juga melihat outlook dari finalisasi APBN perubahan, terutama dikaitkan dengan perhitungan harga-harga, minyak yang selama ini tinggi awal tahun dan sekarang cenderung turun, bagaimana menyikapi dalam kalkulasi subsidi kita. Dan bagaimana kita mengelola apa yang selama ini terjadi sampai semester dua," kata Mulyani.

Sementara Mensos Khofifah Indar Parawansa mengatakan Program Keluarga Harapan (PKH) kembali ke Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yakni Rp10 Juta.

"PKH kembali ke RKP, rencana pemerintah, yakni 10 juta. Pengintegrasian subsidi elpiji, listrik, juga integrasi antara penerima PKH dan bantuan pangan," kata Khofifah.

Dia mengatakan jika penerima PKH naik ke Rp15,5 juta, maka penerima Rastra yang belum terima PKH akan menambah jumlah subsidi Rastra-nya.

"Diintegrasikan semua, misalkan kita menemukan di sini ada penerima PKH yang tidak terima Rastra, ketika diintegrasikan maka akan mendorong penerima Rastra jadi lebih banyak lagi. Jadi hitung-hitungan dari APBN kita seperti itu, akhirnya diputuskan balik lagi ke RKP," ungkap Mensos.

Sedangkan Rini Soemarno menegaskan peran Bulog dalam penyaluran Rastra berjalan lancar di 44 kota dan ditekankan untuk menjaga kualitas Rastra-nya agar lebih baik.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi dalam sambutannya saat Rembuk Nasional 2017 (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:51 WIB

Kebanyakan Regulai Menumpuk Hambat Kecepatan Pembangunan

Presiden Joko Widodo menjelaskan kebanyakan regulasi yang bertumpuk memiliki potensi tumpang tindih sehingga rentan menghambat kecepatan pembangunan Indonesia.

Ilustrasi Anggota Polri/ Brimob (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:41 WIB

Upaya Pemberantasan Korupsi Bisa Dimulai dari Internal Polri Secara Menyeluruh

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas meragukan kesiapan Polri terkait dengan rencana membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Miryam S. Haryani. (Foto: IST)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:34 WIB

Anggota DPR Miryam S Haryani Dituntut 5 Tahun Penjara

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak…

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:28 WIB

Kapolri Tito Klarifikasi Pemberitaan Soal Korban Pemerkosaan

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengadakan pertemuan dengan 18 organisasi aktivis pemerhati perempuan, didampingi oleh sejumlah pejabat Mabes Polri untuk melakukan klarifikasi atas sebuah…

Workshop Pengendalian dan Pengawasan Koperasi Bagi Aparatur Kabupaten/Kota di Jawa Timur, di Kota Batu, Malang, Senin (23/10).

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:24 WIB

Pemerintah Awasi 12 Koperasi Bermasalah Ini

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengawasi dan mewaspadai keberadaan 12 koperasi bermasalah dan melakukan praktik menyimpang.