Perlu Diperhatian, Pansus KPK akan Gunakan Mekanisme Panggil Paksa

Oleh : Herry Barus | Minggu, 18 Juni 2017 - 13:20 WIB

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Bamsoet.com)
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Bamsoet.com)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK kemungkinan akan menggunakan mekanisme panggil paksa apabila KPK bersikukuh menolak permintaan Pansus untuk menghadirkan tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang KTP elektronik (e-KTP) Miryam S Haryani.

"Kalaupun nanti terjadi pemanggilan paksa oleh Kepolisian untuk dihadirkan pada sidang Pansus Hak Angket, itu bukanlah keinginan Pansus DPR ataupun Polri tapi perintah UU," kata anggota Pansus Hak Angket KPK Bambang Soesatyo kepada awak media di Jakarta, Minggu (18/6/2017)

Dia menjelaskan perintah pemanggilan paksa itu, selain diatur dalam konstitusi juga tercantum di Pasal 204 UU no 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Bambang mengatakan dalam pasal tersebut dinyatakan secara tegas bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang dipanggil panitia angket wajib memenuhi panggilan.

"Jika tidak memenuhi panggilan tiga kali berturut-turut, maka Panitia Angket bisa meminta bantuan Polri untuk memanggil paksa," ujarnya.

Menurut politisi Partai Golkar itu, KPK sebagai pelaksana UU menjalankan tugas sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) berlandaskan aturan dan UU.

Karena itu dia mengatakan sama halnya dengan dengan DPR, kalau panggilan Pansus Angket tidak dipenuhi maka akan dikirimkan lagi surat pemanggilan kedua.

"Sama dengan KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan kalau mengirimkan surat panggilan," ujarnya.

Namun Bambang menanggapi santai pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa institusinya tidak akan menghadirkan Miryam dalam rapat Pansus Angket, karena hak angket KPK bukan urusan personal tapi tugas konstitusi.

Karena itu dia mengingatkan apa yang dijalankan Pansus Angket juga berdasarkan konstitusi dan UU sehingga Pansus akan menjalankannya.

Anggota Pansus Angket, Masinton Pasaribu menilai sikap reaksioner KPK terhadap Pansus Angket yang dibentuk DPR RI mengundang pertanyaan dan kecurigaan.

Hal itu menurut dia karena KPK adalah kategori lembaga negara yang wajib tunduk, taat dan patuh pada keputusan DPR yang dimandatkan oleh UUD dan perundang-undangan melakukan penyelidikan terhadap institusi negara yang melaksanakan UU.

"Karena itu KPK jangan menjadi institusi arogan yang merasa paling benar, dan menginjak-injak Konstitusi dan perundang-undangan negara kita," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan Hak Angket adalah perintah konstitusi yang dimiliki DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya untuk melakukan penyelidikan.

Tugas dan fungsi pengawasan itu menurut dia tercantum dalam Pasal 20A ayat 1 dan 2 UUD 1945 serta teknis pembentukan Pansus Hak Angket DPR RI diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD dan Peraturan DPR-RI.

"Sejak awal DPR berkomitmen membentuk pansus Hak angket KPK bukan untuk menyelidiki penanganan perkara yang ditangani oleh KPK." Dia menegaskan bahwa Hak Angket sebagai Hak pengawasan tertinggi DPR RI ditujukan untuk melakukan penyelidikan atas Pelaksanaan perundang-undangan yang dilakukan oleh KPK.

Masinton mencontohkan Seperti pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi serta UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Masjid Istiqlal, Jakarta (Chodijah Febriyani/Industry.co.id)

Sabtu, 24 Juni 2017 - 20:50 WIB

Quarish Shihab Isi Khutbah Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta

Kepala Bagian Protokol dan Humas Masjid Istiqlal Abu Hurairah Abdul Salam mengatakan mantan Menteri Agama Quraish Shihab akan mengisi khutbah shalat Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah/2017 Masehi…

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. (Foto: IST)

Sabtu, 24 Juni 2017 - 20:41 WIB

Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1438H Minggu 25 Juni 2017

Pemerintah melalui Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengumumkan, bahwa Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah jatuh pada hari Minggu, 25 Juni 2017.

Setya Novanto

Sabtu, 24 Juni 2017 - 20:31 WIB

Setya Novanto Prihatin Teror di Masjid Haram Mekkah Arab Saudi

Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan prihatin atas percobaan serangan teror bom bunuh diri yang akan menyerang Masjidil Haram di Kota Makkah Arab Saudi.

Presiden Joko Widodo (Foto: Ist)

Sabtu, 24 Juni 2017 - 20:28 WIB

Presiden Jokowi akan Rayakan Idul Fitri Jakarta

Presiden Joko Widodo akan merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah di Kota Jakarta. Pada malam takbiran Jokowi mengaku dirinya akan berada di Istana Bogor.

Masjid Istiqlal, Jakarta (Chodijah Febriyani/Industry.co.id)

Sabtu, 24 Juni 2017 - 15:21 WIB

Masjid Istiqlal Jakarta Terima Zakat Fitrah Rp400 Juta

Masjid Istiqlal, Jakarta telah menerima zakat fitrah pemberi zakat (muzaki) sebesar Rp400 juta dalam bentuk uang dan angka tersebut akan dapat bertambah seiring aktivitas gerai zakat yang masih…