Perlu Diperhatian, Pansus KPK akan Gunakan Mekanisme Panggil Paksa

Oleh : Herry Barus | Minggu, 18 Juni 2017 - 13:20 WIB

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Bamsoet.com)
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Bamsoet.com)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK kemungkinan akan menggunakan mekanisme panggil paksa apabila KPK bersikukuh menolak permintaan Pansus untuk menghadirkan tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang KTP elektronik (e-KTP) Miryam S Haryani.

"Kalaupun nanti terjadi pemanggilan paksa oleh Kepolisian untuk dihadirkan pada sidang Pansus Hak Angket, itu bukanlah keinginan Pansus DPR ataupun Polri tapi perintah UU," kata anggota Pansus Hak Angket KPK Bambang Soesatyo kepada awak media di Jakarta, Minggu (18/6/2017)

Dia menjelaskan perintah pemanggilan paksa itu, selain diatur dalam konstitusi juga tercantum di Pasal 204 UU no 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Bambang mengatakan dalam pasal tersebut dinyatakan secara tegas bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang dipanggil panitia angket wajib memenuhi panggilan.

"Jika tidak memenuhi panggilan tiga kali berturut-turut, maka Panitia Angket bisa meminta bantuan Polri untuk memanggil paksa," ujarnya.

Menurut politisi Partai Golkar itu, KPK sebagai pelaksana UU menjalankan tugas sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) berlandaskan aturan dan UU.

Karena itu dia mengatakan sama halnya dengan dengan DPR, kalau panggilan Pansus Angket tidak dipenuhi maka akan dikirimkan lagi surat pemanggilan kedua.

"Sama dengan KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan kalau mengirimkan surat panggilan," ujarnya.

Namun Bambang menanggapi santai pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa institusinya tidak akan menghadirkan Miryam dalam rapat Pansus Angket, karena hak angket KPK bukan urusan personal tapi tugas konstitusi.

Karena itu dia mengingatkan apa yang dijalankan Pansus Angket juga berdasarkan konstitusi dan UU sehingga Pansus akan menjalankannya.

Anggota Pansus Angket, Masinton Pasaribu menilai sikap reaksioner KPK terhadap Pansus Angket yang dibentuk DPR RI mengundang pertanyaan dan kecurigaan.

Hal itu menurut dia karena KPK adalah kategori lembaga negara yang wajib tunduk, taat dan patuh pada keputusan DPR yang dimandatkan oleh UUD dan perundang-undangan melakukan penyelidikan terhadap institusi negara yang melaksanakan UU.

"Karena itu KPK jangan menjadi institusi arogan yang merasa paling benar, dan menginjak-injak Konstitusi dan perundang-undangan negara kita," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan Hak Angket adalah perintah konstitusi yang dimiliki DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya untuk melakukan penyelidikan.

Tugas dan fungsi pengawasan itu menurut dia tercantum dalam Pasal 20A ayat 1 dan 2 UUD 1945 serta teknis pembentukan Pansus Hak Angket DPR RI diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD dan Peraturan DPR-RI.

"Sejak awal DPR berkomitmen membentuk pansus Hak angket KPK bukan untuk menyelidiki penanganan perkara yang ditangani oleh KPK." Dia menegaskan bahwa Hak Angket sebagai Hak pengawasan tertinggi DPR RI ditujukan untuk melakukan penyelidikan atas Pelaksanaan perundang-undangan yang dilakukan oleh KPK.

Masinton mencontohkan Seperti pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi serta UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: Istimewa)

Senin, 21 Agustus 2017 - 07:30 WIB

Sektor Investasi Membaik, China Development Bank Segera Buka Kantor di Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut China Development Bank (CDB) akan membuka kantor perwakilan di Indonesia.

Menteri BUMN Rini Soemarno didamping Dirut PT Telkom Alex J Sinaga (Foto Humas)

Senin, 21 Agustus 2017 - 07:24 WIB

Menteri Rini: Balkondes Dielola PT Telkom Masih Terbaik

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) yang dikembangkan PT Telkom Indonesia Tbk di Desa Tuksongo masih yang terbaik dibanding Balkondes yang dibangun sejumlah…

Menteri BUMN Rini Soemarno bersama sejumlah Dirut BUMN (Foto Humas)

Senin, 21 Agustus 2017 - 07:10 WIB

Menteri Rini Pastikan 18 Balkondes Beroperasi Akhir Tahun Ini

Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan 18 Balai Ekonomi Desa (Balkondes) di kawasan wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang dikelola perusahaan milik negara itu, bisa beroperasi…

Ilustrasi Bandara

Senin, 21 Agustus 2017 - 06:50 WIB

Menhub Targetkan Bandara Notohadinegoro Jember Tambah 360.000 Penumpang

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan Bandara Notohadinegoro dapat menambah kedatangan penumpang hingga 360.000 orang per tahun pada 2019 setelah bandara tersebut selesai dikembangkan.

Menhub Budi Karya Sumadi tinjau kesiapan bandara Jember (Foto Humas)

Senin, 21 Agustus 2017 - 06:41 WIB

Menhub Dukung Bandara Notohadinegoro Jember Jadi Embarkasi Haji

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mendukung Bandara Notohadinegoro Jember menjadi embarkasi haji antara sesuai dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.